Tekanan Kalangan Menengah Makin Menjadi, Sistem Ekonomi Syariah Bisa Menjadi Solusi?

Belakangan ini, makin ramai mengenai isu tentang kesenjangan pendapatan antara kalangan atas, menengah, dan bawah. Ketiga kalangan tersebut digolongkan berdasarkan total pendapatan yang didapatkan. Penjelasan sederhananya, kalangan atas merupakan kalangan dengan pendapatan jauh diatas  rata-rata pendapatan daerah, kalangan menengah dengan pendapatan sama atau tidak jauh berbeda dengan rata-rata pendapatan daerah, sedangkan kelas bawah memiliki pendapatan yang jauh dibawah rata-rata pendapatan daerah. Dari ketiga kalangan tersebut pada kenyataannya memiliki perbandingan jumlah pendapatan yang sangat jauh. Terlebih perbandingan antara kalangan menengah dengan kalangan atas.

Dalam kasus ini, jika diperhatikan kalangan menengah terjepit diantara kalangan atas dan kalangan bawah. Maksudnya kalangan menengah bisa memiliki kecenderungan akan bergerak ke atas (naik ke kalangan atas) atau ke bawah (turun ke kalangan bawah). Namun, pada kenyataannya di Indonesia rata-rata kalangan menengah justru berpotensi untuk bergerak turun, dengan kata lain cenderung turun menjadi kalangan bawah. Mengapa demikian? Jika ada seseorang yang berkata "orang kaya bisa menabung dari kelebihan uang yang mereka miliki, sedangkan orang miskin masih bisa bertahan karena ada bantuan sosial dari pemerintah, sedangkan kalangan menengah harus berjuang dengan usahanya sendiri agar tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan" memang benar adanya. Bukannya tidak bersyukur, namun terkadang orang-orang kalangan menengah merasa tertekan dengan keadaan. Terlebih lagi, dengan adanya kenaikan pajak, potongan gaji karyawan seperti BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan yang terbaru yang masih hangat dibicarakan adalah potongan Tapera (tabungan perumahan rakyat), dll. Hal-hal tersebut tentu sebenarnya baik untuk kesejahteraan bagi masyarakat dimasa mendatang. Namun jika dilihat dari masalah yang timbul seperti sulitnya pencairan dana, inflasi, korupsi yang dilakukan oleh orang-orang kalangan atas, termasuk petinggi-petinggi negara atau menteri-menteri negara terhadap dana masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan persentase ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika terjadi demikian tentu sangat berbahaya bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Lalu mengapa kalangan menengah yang paling sengsara? Contoh, jika terjadi inflasi atau harga barang dan jasa melambung tinggi, untuk memenuhi kebutuhan bahkan kebutuhan pokok sekalipun masyarakat harus survive atau bertahan pada masa inflasi tersebut. Masyarakat harus bertahan hingga inflasi dapat dikendalikan. Kalangan atas kebanyakan masih bisa bertahan dengan uang yang mereka miliki bahkan masih bisa menabung meskipun jumlah tabungannya berkurang, kalangan bawah dapat bertahan dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah (asalkan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak dikorupsi), sedangkan kalangan menengah? Untuk memenuhi kebutuhan mereka bahkan tidak bisa menabung dan terus menerus menggunakan tabungannya untuk bertahan dalam masa inflasi tersebut, hingga diistilahkan dengan "makan tabungan". Bahkan banyak diantara orang-orang kalangan menengah mengalami kerugian atau masalah finansial sehingga jatuh kedalam jurang kemiskinan. Hal tersebut tentunya menjadi tugas bagi pemerintah untuk turut memberi perhatian lebih terhadap kebutuhan dan kesejahteraan kalangan menengah.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mesti berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan demi menemukan solusi terbaik terkait dengan masalah-masalah tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan memanajemen sistem pemerintahan dengan baik dan ketat. Memperkuat dan mempertegas hukum dan sanksi terhadap pelanggar hukum termasuk memperkuat dan mempertegas sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pemerintah juga perlu menata kembali atau memperbaiki sistem perekonomian menjadi lebih baik.

Salah satu sistem perekonomian yang dapat dijadikan acuan adalah sistem perekonomian Islam atau sistem perekonomian syariah. Mengapa demikian? Jika dilihat dari prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, sistem perekonomian syariah menerapkan:

• Prinsip keadilan
• Prinsip keimanan
• Prinsip kesetaraan
• Prinsip kekeluargaan
• Prinsip kesejahteraan
• Prinsip tolong menolong

Selain itu sistem perekonomian syariah dilandaskan pada Al-Qur'an dan hadits sehingga memiliki landasan hukum yang jelas.

Lalu bagaimana sistem ekonomi syariah bisa menjadi solusi dalam masalah ini? Beberapa peran sistem perekonomian syariah untuk mengurangi dampak tekanan yang dirasakan oleh kalangan menengah maka beberapa adalah:

• Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang siap membantu. Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu adanya masalah keuangan dan cocok dijadikan pilihan dalam mengelola keuangan masyarakat, seperti perbankan syariah, koperasi syariah, BMT, dll. Mengapa Lembaga Keuangan Syariah? Karena terdapat banyak keunggulan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, seperti: tidak bergantung pada suku bunga, menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil dibanding sistem bunga pada bank konvensional, memberikan pendampingan dan bimbingan terkait dengan keuangan.
• Melakukan investasi. Dalam sistem perekonomian syariah dianjurkan untuk berfokus pada investasi aset riil. Karena tidak mengandung spekulasi, sehingga jelas seberapa besar aset yang dimiliki. Dan dalam berinvestasi dianjurkan untuk menghindari produk investasi yang mengandung unsur ketidakjelasan baik dari segi produk investasinya, transaksinya, dan sumber keuntungannya.
• Menerapkan prinsip keadilan dalam membuat kebijakan. Pemerintah harus menetapkan kebijakan dengan seadil-adilnya bagi semua kalangan masyarakat. Jika prinsip ini digunakan dan di tekankan dan pemerintah benar-benar berlaku adil, maka kemungkinan besar kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat dapat menurun. Selain adil dalam menetapkan kebijakan, pemerintah juga harus berlaku adil ketika memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum, tak hanya kalangan menengah ke bawah yang di adili namun kalangan atas juga harus di adili jika melakukan pelanggaran hukum. Jika ada seseorang yang mengatakan "bukankah adil itu maksudnya memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya?" ya, pernyataan tersebut tidak salah, namun apakah ketika banyak dari kalangan atas yang bebas dari sanksi hukum padahal jelas-jelas bersalah itu adil? Tentu tidak bukan. Karena itulah keadilan harus ditegakkan.
• Mendorong UMKM untuk bertumbuh dan berkembang. UMKM menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian Indonesia agar terus bertumbuh dan berkembang. Karena itulah ketika perekonomian terus bergerak maka akan sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.  Karena itulah dalam sistem perekonomian syariah menekankan adanya prinsip kesejahteraan. Dan yang dimaksud kesejahteraan disini adalah kesejahteraan bersama. Selain itu UMKM juga berpotensi untuk menurunkan kesenjangan yang terjadi di Indonesia, namun perlu adanya kesabaran dan waktu untuk mewujudkan keinginan tersebut.