Pembangunan Jurassic Park di Pulau Komodo, Konservasi atau Malah Eksploitasi?

Komodo (Varanus komodoensis) adalah spesies endemik Indonesia yang hanya ditemukan di beberapa pulau, terutama di Pulau Komodo, Rinca, Flores, dan Gili Motang sekaligus merupakan spesies kadal terbesar di dunia yang hingga kini masih 'di jaga ketat' keberadaannya. Komodo  adalah simbol kebanggaan Indonesia dan memiliki nilai penting dalam ekologi, budaya, dan ekonomi. 

Namun, spesies ini menghadapi berbagai tantangan yang memicu perdebatan publik dan perhatian internasional. Artikel ini akan mengupas isu-isu hangat mengenai komodo di Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan konservasi. Keunikan komodo menjadikannya subjek yang sangat menarik dan penting untuk dipelajari serta dilindungi. 

Dari ukuran dan kekuatan fisiknya, sistem pencernaan dan pola makan yang efisien, air liur beracun, hingga adaptasi lingkungan dan perilaku reproduksi yang kompleks, komodo adalah contoh luar biasa dari adaptasi dan evolusi di alam liar. Memahami dan melindungi komodo adalah langkah penting dalam upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati di dunia.

Salah satu isu paling kontroversial adalah rencana pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Rinca, bagian dari Taman Nasional Komodo. Pemerintah Indonesia mengusulkan pembangunan ini untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi lokal. Namun, proyek ini menghadapi kritik tajam dari para ahli lingkungan dan masyarakat lokal yang khawatir bahwa pembangunan tersebut akan merusak habitat alami komodo dan mengganggu ekosistem. Pariwisata merupakan sumber pendapatan utama bagi Taman Nasional Komodo. 

Namun, lonjakan jumlah wisatawan menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan taman. Terlalu banyak wisatawan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk kerusakan vegetasi dan gangguan terhadap perilaku alami komodo. Selain itu, interaksi yang terlalu dekat antara wisatawan dan komodo meningkatkan risiko bagi kedua belah pihak. Pembangunan infrastruktur seperti hotel, jalan, dan fasilitas wisata lainnya dapat menyebabkan deforestasi, erosi tanah, dan polusi. 

Hal ini bisa mengurangi kualitas habitat komodo dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, peningkatan aktivitas manusia di wilayah tersebut dapat meningkatkan risiko konflik antara komodo dan manusia. Meskipun komodo dilindungi oleh hukum, perburuan liar dan perdagangan ilegal masih menjadi ancaman serius. Bagian tubuh komodo, seperti kulit dan cakar, memiliki nilai tinggi di pasar gelap. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk menghentikan aktivitas ilegal ini. Kerjasama internasional juga penting untuk mengatasi perdagangan satwa liar yang melibatkan komodo.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan pariwisata berkelanjutan. Ini termasuk pembatasan jumlah pengunjung, pengaturan jalur wisata, dan edukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga jarak aman dari komodo. Program pelatihan untuk pemandu wisata juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan mendorong perilaku wisata yang bertanggung jawab.  

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu menjelaskan, pembangunan Jurassic Park  berlokasi di Pulau Rinca yang selama ini difungsikan sebagai kawasan pariwisata umum saja, tidak ada pembangunan di kawasan sektor konservasi di Pulau Komodo. "Jadi harus dibedakan antara Pulau Komodo sebagai daerah konservasi dan Pulau Rinca yang diperuntukan untuk mass tourism (pariwisata umum)," ujar Marius kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin (26/10/2020). 

Menurut Marius, proyek Jurassic Park  dibangun untuk menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata yang lebih memadai dan premium. "Kita harapkan masyarakat tidak melihat seolah-olah pembangunan itu merusak lingkungan. Sama sekali tidak. Pembangunan itu sebetulnya melengkapi Pulau Rinca sebagai destinasi pariwisata umum," kata Marius.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi komodo, termasuk penetapan kawasan lindung dan pelarangan pembangunan di area tertentu. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya dana dan sumber daya manusia. Diperlukan komitmen yang lebih besar dan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan keberhasilan program konservasi. 

Kesimpulan