Korupsi dan TransparansiKorupsi tetap menjadi hambatan utama dalam pengelolaan ekonomi politik di Indonesia. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah aktif, kasus-kasus besar tetap mencuat, mencerminkan lemahnya integritas institusi politik dan ekonomi.
Ketimpangan EkonomiKetimpangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan serius. Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian, sementara kawasan timur Indonesia tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses ke layanan dasar.
Pengaruh OligarkiPengaruh kelompok elit ekonomi dalam politik sering kali memengaruhi kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan masyarakat luas.
Ketergantungan pada Sumber Daya AlamEkonomi Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan mineral. Ketergantungan ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.
Prospek dan Peluang
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mengelola ekonomi politiknya. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:
Diversifikasi EkonomiMendorong sektor manufaktur, teknologi, dan ekonomi kreatif dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam.
Reformasi Kebijakan PublikPenguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan sangat penting untuk mengurangi korupsi dan memastikan kebijakan yang adil.
Pengembangan InfrastrukturInvestasi dalam infrastruktur, terutama di kawasan timur Indonesia, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Peningkatan Kualitas SDMPendidikan dan pelatihan vokasional harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Kesimpulan
