Harapan Transparansi dan Akuntabilitas
Untuk mencegah kasus serupa, sistem pengawasan terhadap partai politik dan legislatif perlu diperkuat. Tidak hanya KPK, tetapi juga lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Informasi harus berkolaborasi dalam memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memperketat aturan terkait pembiayaan politik, sehingga politisi tidak memiliki insentif untuk melakukan suap.
Selain itu, pemilih juga perlu menjadi lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji kosong dari politisi. Pendidikan politik yang lebih baik di masyarakat akan menciptakan pemilih yang lebih cerdas dalam menilai kualitas calon pemimpin dengan lebih objektif dan tidak hanya berlandaskan kepentingan pribadi ataupun materi.
Kasus Harun Masiku adalah cermin dari penyakit kronis yang masih menggerogoti sistem politik Indonesia. Suap menyuap dan praktik korupsi yang melibatkan politisi harus menjadi perhatian serius, bukan hanya bagi lembaga penegak hukum tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya upaya berasama dalam memperbaiki integritas politik dan meningkatkan akuntabilitas, Indonesia akan terus berjuang sendirian melawan tindakan korupsi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
