Marsinah yang Belum Sempat Kecap Bawang Merah

Belum terang secukupnya kapan mulainya komoditas sayuran bawang merah (jw: brambang) menjadi komoditas pertanian andalan bagi masyarakat Sukomoro. Namun, diperkirakan hampir seera dengan mulai diperkenalkannya bawang merah di kampung kelahiran saya, kira-kira akhir tahun 1980an, yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Kecamatan Sukomoro. Perbedaan yang mencolok adalah, jika di kampung halaman saya hanya menyisakan kepahitan bagi beberapa petani yang memberanikan diri bereksperimen bertanam bawang merah. Sebaliknya di Kecamatan Sukomoro, dan beberapa kecamatan sekitarnya di wilayah Nganjuk, komoditas bawang merah ini membuahkan sukses besar.

Saat itu Sukomoro belum ada pasar sentra bawang merah. Cakupannya masih kecil. Bawang merah belum mampu menyaingi padi, tebu dan aneka palawija. Malah tidak jauh dari daerah ini berdiri pabrik gula, bukti fisik peninggalan tanam paksa kolonial Belanda. Sebut misalnya Pabrik Gula (PG) Meritjan, PG. Pesantren dan PG. Ngadirejo, yang ketiganya di Kediri. 

Kemudian di Jombang ada beberapa pabrik gula lain seperti PG Cukir dan Djombang Baru. Di Nganjuk sendiri ada, PG Lestari, namun posisinya di wilayah Kertosono, yang lebih dekat dengan Jombang. Belanda pun mungkin tidak terlalu tertarik membangun PG di wilayah Nganjuk bagian Barat ini. Di samping dataran rendahnya terbatas, kebanyakan perbukitan kering dan alas jati yang menyulitkan untuk diberdayakan. Selain itu, Belanda lebih memilih Madiun, sebelah Barat Nganjuk, untuk pembangunan beberapa PG.

Namun dataran rendah itu sanggup menjadikan Nganjuk sebagai sentra tanaman padi dan palawija. Adalah Harmoko, orang dari desa di Nganjuk yang menjulang menjadi jurnalis ibu kota dan ahli propaganda, dan Soeharto yang sukses membungkus tampilan bangsa sebagai lumbung padi Asia Tenggara yang tak mau kalah dengan Filipina. Keberhasilan padi di Filipina itu dibawa ke Indonesia dengan pendirian pusat pembelajaran padi dan pertanian pada umumnya, yaitu dengan didirikannya Institut Pertanian Bogor (IPB). Sejauh ingatan masa kecil, langsung maupun tidak langsung atas peran kedua orang tersebut, beberapa kali di wilayah Nganjuk menjadi ajang dilangsungkannya Klompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa), semacam cerdas cermat bidang pertanian yang tayang di TVRI. 

Desain otoritas wilayah saat itu seperti memplot kawasan ini sebagai kawasan agriculture, yang dalam kenyataannya sangat lambat mendorong mobilitas vertikal masyarakat dan kawasan. Pertanian tak bisa berkelit dan lepas dari dunia wong cilik yang padat kerja tapi tipis biaya. Lama kelamaan lahan pertanian kurang menjanjikan saat itu.

Sebagaimana pembagian kerja di sektor pertanian pada umumnya, dominasi laki-laki tak terelakkan. Tatkala serapan teknologi masih terbatas, maka unsur kekuatan fisik menjadi lebih menguasai. Logis jika sang empunya kekutan fisik, laki-laki tampil lebih dominan, walaupun pada acara tanam padi misalnya, tenaga perempuan tidak bisa dinafikan.

Kira-kira, dalam konteks masyarakat dan perpolitikan seperti itulah, Marsinah, nama yang selalu dikenang mengiringi peringatan hari buruh dan wafat mengenaskan pada tanggal 8 Mei 1993, terlahir. Ia tumbuh dalam situasi tidak jauh dari tampilan dominiasi dan inferioritas wong cilik, khususnya lagi perempuan sepertinya. Kala itu, desa belum mampu menjanjikan penghuninya untuk meraih mimpi. Satu-satunya harapan adalah mengejar hidup di dunia industri yang menjanjikan masa depan. Sayangnya desa tidak menyediakan industri. Itu adanya di kota.

Industri gula pun sudah setengah jenuh dan tidak lagi mampu menyerap tenaga muda seperti Marsinah. Satu-satunya tempat pelarian adalah Kawasan Industri Rungkut, yang didesain merupakan lokasi manufaktur besar di Surabaya. Sekitar 200 kilometer jarak yang harus ditempuh Marsinah untuk memulai mewujudkan mimpinya itu. Industri dan fabrikasi sektor manufaktur mulai menjadi primadona kala itu disertai jargon link and match antara dunia pendidikan dan industri. Kebijakan fordisme dengan mengandalkan industrialisasi kebutuhan pasar global -bukan mekanisasi dan modernisasi pertanian desa, yang dikenalkan Orde Baru membuat Marsinah dan banyak angkatan kerja muda dari desa berbondong-bondong ke kota.

Walaupun industri manufaktur perlahan maju pesat, namun standar kalayakan para pekerja manufaktur alias buruh pabrik masih tidak jauh dari kehidupan petani desa. Atau hanya sedikit saja lebih baik. Kesejahteraan buruh menjadi isu yang serius karena pembuat kebijakan sendiri masih tergagap dengan melonjaknya industrialisasi global modern. Diiringi datangnya investasi asing, potensi kerawanan relasi antara buruh dan majikan, tak lain soal kesejahteraan, semakin benderang.

Marsinah dan teman-temannya tampil sendiri menghadapi pihak majikan yang dianggap merugikan buruh. Tuntutan perbaikan kesejahteraan buruh pun berkali-kali dikumandangkan. Majikan kebingungan. Tangan-tangan kekuasaan mulai dikerahkan. Akhirnya Marsinah, sang korlap buruh itu tumbang akibat memperjuangkan kaumnya. Namun, Marsinah dan pengorbanannya menjadi tonggak penting bagi tata kelola hubungan industrial selanjutnya yang menghadapkan buruh dan pemerintah.  Kasus Marsinah memberi pelajaran berharga. Pemerintah dan aparatnya kemudian hadir secara definif menjadi mediator dalam hubungan industrial sejak saat itu. Win-win solution-lah jadinya, meski dalam kenyataannya mungkin belum sama sekali memuaskan kalangan buruh.

Dipandang dari sisi kajian gender, aktivitas Marsinah dalam memperjuangkan hak para buruh bisa juga dipandang sebagai menifestasi dari apa yang disebut, meminjam istilahnya Sandra Harding yang dikutip Dorothy E. Smith, 2005), women standpoint. Pengalaman perempuan, yang termarginalkan, seharusnya diperhatikan dalam konstruksi pemahaman di ranah sosial. Jika sejauh ini perempuan mengalami berbagai bentuk penindasan dan keterbatasan, maka pengalaman demikian perlu didorong menjadi pengetahuan sosial bersama.