Konflik di Papua terus menghadirkan tantangan keamanan yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Salah satu episodenya adalah serangan yang dilancarkan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) terhadap markas KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Nduga, yang menyebabkan tiga anggota kelompok Egianus Kogoya tewas. Pada saat yang sama, senjata dan amunisi yang signifikan berhasil disita oleh TNI.
 Latar Belakang Konflik Papua
Konflik di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade, dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan sebagian penduduk Papua terhadap pemerintahan pusat, masalah hak asasi manusia, dan perjuangan kelompok separatis yang ingin mencapai kemerdekaan Papua. Konflik ini telah menelan korban jiwa, menyebabkan kerusakan ekonomi, dan mengganggu stabilitas wilayah tersebut.
Serangan TNI Terhadap Markas KKB di Nduga
Pada tanggal 2 September 2023, TNI melancarkan serangan terhadap markas KKB di wilayah Nduga, Papua. Serangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman keamanan yang timbul dari kelompok-kelompok bersenjata di daerah tersebut. Serangan tersebut berlangsung dalam skala besar dan melibatkan personel militer yang signifikan.
 Tiga Anggota Kelompok Egianus Kogoya Tewas
Selama serangan tersebut, tiga anggota kelompok KKB yang diketahui berafiliasi dengan Egianus Kogoya tewas. Egianus Kogoya adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan separatis Papua. Kematian ketiga anggota kelompok ini merupakan pukulan besar bagi KKB dan menunjukkan keseriusan TNI dalam menindak kelompok separatis tersebut.
Senjata dan Amunisi Disita
Selain menimbulkan kerugian dalam bentuk korban jiwa, serangan tersebut juga berhasil menyita sejumlah senjata dan amunisi yang cukup besar. Penyitaan ini diharapkan dapat meredam kemampuan KKB dalam melakukan serangan dan kegiatan bersenjata lainnya di wilayah tersebut.
Respons Terhadap Serangan TNI
Serangan TNI terhadap markas KKB di Nduga menuai beragam respons. Pemerintah Indonesia telah mengklaim bahwa serangan tersebut adalah upaya untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Namun, beberapa pihak, termasuk kelompok hak asasi manusia, telah mengkritik penggunaan kekuatan militer dalam menangani konflik di Papua.
