Asyik juga Topik Pilihan Kompasiana kali ini, Kepala Daerah Pamit. Ibarat suhu udara, membuat suasana politik yang sudah mulai menghangat makin tambah panas. Agar terasa adem, para kepala daerah yang mau pamit harus sedia kipas.
Terutama yang masih menjabat baru satu periode dan ada niat mencalonkan kembali. Mengapa, karena pastilah akan di ikuti oleh evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan.
Seperti apa hasil yang di nikmati oleh masyarakat..? Pasti akan jadi bahan bacaan. Diteropong dari berbagai sudut pandang. Terutama yang ada hubungan dengan janji layanan pemerintah terhadap warga.
Jika di anggap bagus, tentu apresiasi yang di dapat oleh kepala daerah pamit. Dan tak begitu sulit mendapat simpati rakyat. Tapi kalau sebaliknya, siap-siap saja menerima pandangan kurang simpatik.
Namun agar lebih fair, pengakuan terhadap kinerja yang positif harus juga di sampaikan. Ingat, meski dalam kadar agak minimal, seburuk-buruk kinerja seorang pejabat pasti ada sisi baiknya.
Dan itu tetap dinikmati oleh warga masyarakat. Artinya, mereka masih menerima sisi positif dari seorang pejabat daerah yang hendak lengser. Fakta demikian tak lantas harus di lupakan.
Kebetulan, tahun ini Bupati Bondowoso Jatim juga akan lengser. Dan akan segera di ganti oleh PJ Bupati melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nanti akan dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
Sekedar info, sejak pilkada tahun 2018 lalu, Bondowoso di pimpin oleh seorang Kyai. Mantan Rois Syuriyah PCNU. Nama beliau adalah Drs. KH. Salwa Arifin. Alumni Ponpes Salafiyah Syafiiyah Asembagus Situbondo Jawa Timur.
Dalam pengamatan saya, perjalanan beliau selama menjadi orang nomor satu di Kabupaten senantiasa di penuhi oleh riak-riak kerikil tajam. Begitu kelar dilantik, langsung di hadaplan pada pandemi covid-19.
Sehingga, konsentrasi pemerintahan agak menyempit. Porsi penanganan masalah kesehatan jadi nomor satu. Sementara sektor lain, harus ada di posisi nomor dua. Bahkan untuk program yang tak begitu urgen, mesti di sisihkan dulu.
Padahal, sektor infrastruktur dan penanganan masalah korupsi menjadi janji politik utama yang disampaikan saat kampanye pilkada. Saya masih ingat slogan beliau ketika itu.
Yakni “Membangun Dari Pinggiran, Hapus Jual Beli Jabatan”. Dan karena faktor itu rupanya yang kemudian membuat para pemilik suara tertarik. Hingga tak ragu menjatuhkan pilihan kepada beliau dan akhirnya menang pilkada. Lalu dilantik jadi Bupati periode 2018-2023.
Masalahnya kemudian, idealisme politik ternyata tak selalu linier dengan yang terjadi di lapangan. Saya lihat, Kyai Salwa yang diusung oleh koalisi PPP dan PDIP agak keteteran mewujudkan janji-janji kampanye.
Maka kritikpun mulai bermunculan. Bukan hanya dari kalangan eksternal. Juga ada dari kalangan internal koalisi sendiri. Dalam amatan saya, kritik terhadap pemerintahan Kyai Salwa mengarah kepada tiga hal pokok.
Pertama soal kemampuan lobby. Sekedar tahu, sebagai Kepala Daerah Kyai Salwa merupakan top leader di birokrasi pemerintah kabupaten. Pastilah dibelakang beliau ada beberapa kepala dinas/badan dan staf yang berfungsi sebagai supporting.
Yang kemudian bisa di jadikan pendukung mewujudkan janji politik membangun infrastruktur jalan misalnya. Nyatanya, hingga menjelang akhir masa jabatan, keluhan rakyat tentang jalan masih mengemuka.
Adakah biayanya tak cukup untuk memenuhi tuntutan janji kampanye dan aspirasi masyarakat Bondowoso soal pembangunan jalan..? Nampaknya iya. Pemkab Bondowoso di bawah pemerintahan Bupati Kyai Salwa kekurangan dana.
Masalahnya kemudian, adakah langkah yang dilakukan demi mengatasi soal tersebut.? Ataukah Pemkab Bondowoso cuma mengandalkan Pendapatan Asli Daerah, tanpa ada upaya lain misal mencari tambahan ke pemerintah provinsi atau pusat..?
Kedua, problem menejemen administrasi. Kelihatannya, polemik selalu menggelayut dalam pemerintahan Kyai Salwa. Yang pernah jadi masalah relatif cukup besar adalah soal mutasi jabatan.
Beberapa kali di lakukan, ada saja kekeliruan yang justru baru ditemukan setelah mutasi berjalan. Terbaru menjelang Bupati lengser, adalah temuan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN.
Anda tahu, KASN mengeluarkan rekomendasi agar Bupati Kyai Salwa mengembalikan dan mencabut Surat Keputusan delapan pejabat eselon II yang sempat di rotasi pada bulan juni lalu.
Selain itu, pernah terjadi dokumen mutasi menyebar keluar mendahului pelantikan. Juga ada kasus seorang birokrat dilantik, sementara posisi jabatannya masih diisi orang lain dan SK-nya belum dicabut. Kok bisa terjadi ya..?
Ketiga, yang ada hubungan dengan masalah mental. Kalau yang ini agak serius. Pernah dilontarkan dalam bentuk tanya oleh Wabup/Wakil Bupati Bondowoso yang tak lain adalah teman koalisi Bupati sendiri.
Saya kutip dari media lokal, Wabup sempat menyatakan “saat kampanye kita sudah janji tidak akan ada jual beli jabatan, tidak ada pungli dan sebagainya, tapi kok masih marak jual beli jabatan.?” (IndonesiaPos, 17/01/2022).
Bahkan, masih dari media yang sama, Wabub hingga melontarkan pandangan cukup menohok. Katanya, “Makanya saya katakan, lebih baik kita bergabung dengan mantan preman yang sudah bertaubat, dari pada tokoh agama yang kemudian jadi preman”.
Wabup memang tak menyebut secara spesifik dan terang benderang siapa yang dimaksud. Tapi jelas itu terarah kepada seseorang yang diduga bermental kurang bagus. Bahkan diksinya gamblang membandingkan antara seorang yang baik dengan yang buruk.
Mejelang berakhirnya masa jabatan Bupati Kyai Salwa, soal lobby dan menejemen administrasi saya kira akan jadi beban bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso. Entah siapa yang dianggap tak mampu melobby dan kurang cakap mengelola administrasi.
Bupati Kyai Salwa sendiri, para kepala dinas, badan dan staf terkait.? Atau karena ada faktor eksternal pihak luar yang punya kekuatan ekstra hingga sanggup kasih pengaruh cukup besar terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Bondowoso..?
Kalau masalah mental sebagaimana contoh pernyataan Wabup di atas, bebannya tentu ada pada Bupati Kyai Salwa dan Tim. Mengapa, karena pihak beliaulah yang berjanji soal tidak akan ada pungli dan jual beli jabatan. Bukan pihak lain.
Memang belum ketahuan siapa yang melakukan. Tapi lontaran oleh orang dalam macam Wabup, sedikit banyak menimbulkan persepsi kurang bagus. Minimal ada rasan-rasan tak sedap.
Kemudian tentang kekurangan dana yang berimbas pada mandegnya pembangunan jalan. Ada yang berpendapat itu terjadi karena faktor pandemi. Bukan karena hal lain.
Memang benar ada pandemi. Tapi kalau dibanding kabupaten Lumajang dan Jember misalnya, yang juga mengalami pandemi seperti Bondowoso, ya tak terlalu parah amat. Dua kabupaten itu masih bisa alokasikan anggaran buat pembangunan jalan.
Sebagai akhir dari tulisan ini, tak lupa saya kasih apresiasi terhadap Pemerintahan Bupati Kyai Salwa untuk program insentif guru ngaji. Lepas dari kontroversinya, telah ada kenaikan dibanding sebelumnya.
Meski begitu, beberapa hal diatas patut kita jadikan renungan bersama. Bahwa janganlah kita terlalu muluk-muluk berjanji, jika sekiranya berat untuk mewujudkan.
Selamat Purna Tugas Kyai. Semoga hal baik yang telah di hasilkan menjadi amal jariyah panjenengan. Dan semoga hal-hal yang masih menjadi kritik, akan dijadikan bahan perbaikan oleh pengganti penjenengan.
