Anda tahu, di wilayah saya soal administrasi kependudukan atau Adminduk tak pernah selesai. Mulai dari masalah buat KTP, rekam wajah, akte, perubahan data dan sebagainya. Ironisnya, masalah ini pasti merembet pada kebutuhan lain yang juga penting. Macam buat rekening Bank, reservasi hotel, nikah di KUA, melamar kerja dan kegiatan lain yang tak bisa jalan kalau tidak ada Adminduk.
Kritik kadang ditujukan kepada lembaga terkait. Yakni Kementerian dalam Negeri khusunya Dirjen Dukcapil untuk tingkat nasional. Sementara di daerah adalah Dinas Kependudukan. Namun tak sepenuhnya juga lembaga-lembaga ini bisa disalahkan. Warga masyarakat sebagai pengguna Adminduk juga bersalah. Mengapa, karena ada kebiasaan mau ngurus Adminduk saat sudah kepepet.
Ya benar. Ketika sesuatu dianggap penting, maka apapun akan dilakukan. Tapi kalau tidak, taruh dulu tak perlu di gubris. Anggapan sebagian masyarakat soal Adminduk juga begitu. Adminduk belum dianggap penting kalau tidak dibutuhkan. Baru panik manakala hendak urus sesuatu lalu diharuskan ada identitas diri. Tak tahunya, KTP ternyata hilang misalnya. Dan rupanya belum sempat minta penggantian ke kantor Dispenduk setempat.
Karena tak sabar, lalu nyuruh orang atau calo. Ya namanya juga nyuruh, tentu harus ada biaya. Minimal uang transportasi buat beli bensin. Setelah Adminduk selesai di urus oleh calo, lalu koar-koar di luaran sana. Bahwa pembuatan Adminduk di Dinas yang semestinya gratis, ini malah harus bayar. Yang salah lalu pemerintah. Bukan diri sendiri.
Mencermati berbagai masalah Adminduk, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPRD Kabupaten Bondowoso kemudian berpikir cari solusi. Fraksi PKB berpendapat, bagaimanapun juga masalah Adminduk harus dicarikan solusi. Karena ada hubungan dengan kebutuhan prinsip rakyat. Lalu tercetuslah ide untuk mengadakan kegiatan yang diberi judul “Sehari Bersama Masyarakat Desa”. Saya singkat menjadi SBMD.
Pada intinya, kegiatan SBMD adalah menarik Dispenduk untuk turun kebawah jemput bola, guna mengatasi segala macam bentuk masalah Adminduk yang dialami oleh masyarakat. Jadi, kalau biasanya rakyat yang datang ke Dispanduk, kali ini dibalik oleh Fraksi PKB. Dispenduklah yang harus datang menemui masyarakat. Atau dengan kata lain, Dispenduk membuka Layanan Keliling. Mirip apa yang dilakukan oleh Samsat dalam soal bayar pajak kendaraan bermotor.
Lalu apa saja yang dilayani oleh Dispenduk pada kegiatan SBMD dari Fraksi PKB itu..? Ya semua bentuk atau jenis data administrasi yang ada hubungan dengan kependudukan. Seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Kartu Identitas Anak, Perubahan atau Perbaikan data, kepemilikan data melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital, rekam wajah dsb.
Sekedar info, program kegiatan yang tertuang di APBD secara formal datang dari dua jalur. Pertama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dan kedua dari jalur Pokir, yang merupakan singkatan dari Pokok-pokok Pikiran. Hak mengajukan Pokir termasuk kebutuhan besaran anggaran dimiliki oleh setiap anggota legislatif, tak terkecuali juga para anggota Fraksi PKB.
SBMD yang ditelorkan kegiatannya oleh Fraksi PKB bersama Dispenduk Kabupaten Bondowoso pastilah butuh biaya operasional. Sementara itu, Dispenduk perlu menggenjot ketercapaian target kinerja. Dan Fraksi PKB di parlemen harus menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah Adminduk para konstituen. Maka disinilah benang merah tersambung. Sekali “tepuk” lewat Pokir, semua kepentingan tersebut bisa diatasi.
Lalu secara politik, program SBMD juga amat menguntungkan bagi PKB Kabupaten Bondowoso. Melalui program ini, para konstituen yang dulu saat pileg ikut mencoblos PKB, bahkan bisa jadi juga mereka yang menentukan pilihan kepada partai lain, dapat secara langsung merasakan aplikasi janji politik partai yang dilahirkan oleh NU ini. Bahwa PKB benar-benar fokus pada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Bukan yang lain.
Warga masyarakat sendiri, yang butuh pelayanan Adminduk dengan segala macam bentuk permasalahannya, tak luput mendapatkan “barokah”. Jika tanpa program SBMD mereka harus ikhtiar datang ke Dispenduk di Ibu Kota Kabupaten sana, kali ini cukup menunggu di desa masing-masing tempat perhelatan kegiatan SBMD di laksanakan. Tinggal duduk manis, petugas atau staf Dispenduk datang memberi layanan, kelar urusan Adminduk.
Sebagai penutup perlu disampaikan, bahwa program kegiatan SBMD yang di gagas oleh Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bondowoso bersama Dispenduk Bondowoso sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 silam. Kalau dihitung secara nominal, berdasar keterangan Ketua Fraksi PKB Haji Tohari, masyarakat desa yang sudah memiliki Adminduk hasil dari kegiatan layanan SBMD, sudah mencapai kisaran puluhan ribu orang. Menurut saya, program semacam ini layak dikembangkan lebih luas lagi.
