Serba repot juga ya mengomentari fenomena menteri dan artis nyaleg atau menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Satu sisi tak ada larangan tegas tentang hal ini. Juga, mereka memiliki posisi yang sama dihadapan warga lain. Dilindungi hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Sementara pada sisi lain, pencalonan mereka acap kali menimbulkan gugatan. Utamanya yang berhubungan dengan kualitas.
Untuk soal kualitas, yang sering dijadikan parameter oleh masyarakat adalah penampilan. Tapi bukan merujuk pada baju dan perhiasan yang dipakai. Melainkan pada kemampuan mereka saat “cuap-cuap” di depan mik ketika berpidato di atas podium atau mengusulkan aspirasi konstituen di ruang sidang. Jika menarik dianggap bagus. Membosankan atau bicara tak tentu arah, dianggap jelek.
Padahal, ukuran sebenarnya bukan itu. Karena bersifat relatif dan subyektif. Yang paling pas dijadikan parameter untuk soal kualitas sebenarnya adalah produk atau kinerja. Ada beberapa politisi, dari kalangan manapun, yang komunikasinya terlihat kurang menarik. Bahkan kadang tak banyak bicara. Tapi prestasi kerjanya diakui banyak kalangan. Dan terbukti langsung dirasakan sendiri oleh masyarakat.
Umumnya, yang terstigma tak punya kualitas bagus dari segi penampilan adalah para artis. Walau tak semuanya, popularitas yang melekat pada mereka dianggap jomplang dibanding gaya bicaranya. Bisa jadi mungkin iya. Penyebabnya, dari sekian banyak jumlah artis yang masih nyaleg atau sudah jadi anggota DPR RI dan masuk ke Senayan, hanya segelintir yang sanggup memberi penampilan meyakinkan dihadapan masyarakat.
Lalu bagaimana dengan persepsi di kalangan para menteri..? Untuk segmen yang ini, penampilan rupanya tak terlalu jadi ukuran. Mengapa, karena kiprah mereka lebih banyak yang langsung bersentuhan dengan hal-hal tekhnis kebutuhan masyarakat. Jika mampu mengatasi keluhan atau masalah yang sedang terjadi, lebel sebagai tokoh berkualifikasi baik akan tersemat. Jika tidak, ya akan di cap buruk.
Di kalangan artis, yang di persepsikan punya kualitas bagus misalnya Nurul Arifin. Tokoh perempuan yang dikenal sukses memanfaatkan popularitasnya sebagai artis untuk “kepentingan” politik ini, memiliki penampilan komunikasi sangat baik. Dia mampu merangkai kata dan kalimat menjadi lontaran yang membuat banyak orang kagum. Bicaranya sistematis, berbobot dan tepat sasaran.
Di kalangan menteri, yang saya anggap punya kualitas sama bagusnya dengan Nurul Arifin adalah Basuki Hadimulyo. Namun ukurannya berbeda dibanding Nurul Arifin. Pak Bas tak banyak bicara. Bahkan saat di “ajak” diskusi oleh Anies Baswedan dulu saat sedang ngurusi kali Ciliwung, beliau tak mau meladeni. Pak Bas lebih memilih diam.
Tapi kinerjanya diakui banyak orang. Yakin bukan hanya saya yang punya pendapat demikian. Masyarakat luas juga memberi penilaian yang sama. Meski tak banyak bicara, dan kalaupun iya tak sebagus bicaranya Nurul Arifin, Pak Bas sukses mengeksekusi perintah Pak Jokowi. Bertebarannya bendungan, jembatan dan jalan yang saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, adalah buah karya Pak Bas.
Maka itu saya berpendapat, bahwa kualitas caleg tak ada hubungan dengan profesi dan latar belakang seseorang. Kalau hanya sebagai penunjang atau potensi, bisa jadi. Untuk itu, kualitas caleg harus dilihat dari segi produk kerja yang telah di hasilkan sebelumnya. Dengan kata lain, jejak tapak caleg adalah ukuran yang layak di kedepankan.
Sebagai pihak yang punya wewenang mengusung caleg, partai politik seharusnya pegang teguh itu. Dan karena sudah melakukan pendaftaran ke KPU, tinggal kita lihat siapa saja yang akan muncul ke permukaan dari masing-masing parpol. Nama-nama mereka, akan menentukan juga kualitas penilaian publik terhadap parpol. Pertanyaannya kemudian, apakah caleg yang di usung hanya sekedar untuk kepentingan pragmatis, atau betul-betul buat mengawal aspirasi para pemilik vox pop..?
