Lagi ramai wacana menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB besutan Golkar PPP PAN dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR milik Gerindra PKB. Jadi ramai pasca Ketum PKB Muhaimin Iskandar ketemu Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar. Gayung bersambut, Gerindra lewat Ketua Harian Sufmi Dasco menyatakan setuju dan senang.
Kalau benar terwujud, sungguh merupakan kekuatan maha dahsyat. Apalagi jika mesin partai jalan dan konstituen masing-masing parpol komitmen. Ikhtiar memenangkan rebutan vox pop sangat terbuka lebar. Capres cawapres dari PDIP bisa keok. Dan usungan kandidat Nasdem Demokrat PKS di Koalisi Perubahan akan mati kutu. Bayangkan, gabungan suara partai di KIB KIR hingga mencapai jumlah 45.86 persen. Wooww, sangat besar bukan..
Tapi, usaha menyatukan KIB KIR hingga masuk pada tahap pendaftaran pilpres 2024 tak akan semudah beli kacang goreng. Atau membalikkan telapak tangan. Masalah paling krusial ada di penentuan paket pasangan. Berdasar pengalaman, makin banyak jumlah anggota koalisi, tambah ruwet memutuskan nama. Ingat tidak kasus KIB yang kebanyakan stok figur.
Hingga kini, di KIB tak kunjung menemukan kata sepakat tentang bakal capres cawapres yang akan diusung sebagai kandidat. Ingat pula di Koalisi Perubahan atau KP yang beranggotakan Nasdem Demokrat PKS. Yang meski sudah sepakat memutuskan nama Anies sebagai capres, tapi masih juga saling adu kuat soal siapa pasangannya. Nasdem Demokrat PKS masih rebutan cawapres.
Bisa kita bayangkan seperti apa kuatnya tarik-menarik yang akan terjadi di internal gabungan KIB KIR. Sebagaimana kalau terwujud, maka proses menuju kesana tentu juga akan berlangsung dahsyat. Alot yang merupakan masalah pelik di KIB dan saling rebut yang terjadi di KP, akan bercampur jadi satu mix dalam lalu lintas komunikasi atau lobby para petinggi Golkar, PPP, PAN, Gerindra dan PKB.
Apakah itu bisa di atasi..? Menurut saya bisa. Kuncinya ada di Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Akan jadi masalah krusial tak kunjung beres, jika Cak Imin tak mau melepas ekspektasi untuk juga masuk jadi kandidat, sebagai cawapres misalnya. Tapi kalau beliau legowo, rencana penyatuan KIB KIR akan berjalan mulus.
Mengapa demikian..? Ya karena di MoU KIR ada klausul yang menyatakan bahwa penentuan bakal capres cawapres di putuskan hanya berdua oleh Cak Imin dan Prabowo. Bukan oleh yang lain. Pastinya, penyatuan KIB KIR akan berpengaruh terhadap isi klausul MoU. Apakah pemegang otoritas penentu kandidat hendak dikocok ulang dengan cara menambah para ketua umum di KIB atau tidak..?
Jika Cak Imin setuju kocok ulang, berarti masalah klir. Persoalannya adalah, kalau Ketua Umum PKB ini tak mau. Maka peta koalisi yang sudah relatif kelihatan, bisa berubah total. KIR akan bubar. Dan formasi anggota koalisi yang ada di KIB dapat bertambah. Sedang yang ada di KP jadi berbeda. Bahkan PDIP yang rencananya berangkat sendiri, mungkin kedatangan partai yang mengajukan diri menjadi teman.
Akan halnya Cak imin, kalau tetap ngotot ingin cawapres, sulit ke PDIP. Karena Bu Mega sudah mengunci akan usung kader sendiri. Peluang besar PKB ialah bergabung ke KP. Menjadi cawapres Anies setelah ada persetujuan PKS. Konsekwensinya, merusak cita-cita Demokrat. Akibatnya, Demokrat cabut dari KP. Pindah masuk ke KIB atau mengganti posisi PKB berteman dengan Gerindra.
Meski KP ditinggal Demokrat, syarat presidential threshold tetap terpenuhi. Karena ada PKB yang menggantikan Demokrat. Lalu, formasi anggota KP akan berubah. Menjadi Nasdem, PKB dan PKS. Di KIR juga demikian. Menjadi Gerindra Demokrat. Entah namanya, akan ikut berubah atau tidak, kita lihat saja perkembangan berikutnya.
