Ada pertanyaan, pihak mana yang patut disalahkan kalau Capres Nasdem Anies Baswedan tak bisa ikut pilpres 2024..? Yang pantas dituding adalah diri sendiri atau pihak lain..? Soal ini patut di kemukakan. Agar publik pemilik vox pop tahu pokok masalahnya. Jika perkiraan tersebut benar-benar terjadi.
Pada sisi lain, melihat perkembangan yang ada, bukannya lebih mendekat, jarak antara Anies sebagai capres dengan upaya memenuhi syarat presidential threshold kelihatan tambah menjauh. Menjadikan problem yang dihadapi makin terasa berat. Ibarat kata, yang satu belum kelar diatasi, muncul lagi masalah berbeda.
Dua pendapat saya tentang hal tersebut adalah pertama, memang disengaja karena masuk dalam skenario strategi politik. Artinya, partai seperti Nasdem, Demokrat dan PKS yang rencananya akan membentuk Koalisi Perubahan atau KP untuk mengusung Anies, sengaja menciptakan "kegaduhan". Agar sering dibicarakan oleh publik. Ya hitung-hitung kampanye gratis.
Kedua, memang senyatanya terjadi demikian. Artinya, memang faktual ada konflik. Yang naga-naganya amat sulit untuk dipecahkan oleh ketiga partai. Untuk yang pertama tak perlu kita perpanjang. Saya rasa ini sah-sah saja. Sudah biasa itu terjadi di dunia politik. Bahkan bagus malah. Namun terhadap yang kedua, menarik untuk dibicarakan lebih jauh.
Lagi-lagi saya harus menyinggung soal cawapres, calon pendamping Anies, sebagai masalah krusial yang hingga kini tetap menggelayut di KP. Demokrat ingin Ketumnya AHY yang jadi. PKS tetap kukuh mendorong Ahmad Heryawan. Tapi Nasdem kelihatan tak minat pada keduanya. Bahkan terkesan juga ingin menyodorkan nama cawapres sendiri.
Rocky Gerung, seorang pengamat politik, tokoh oposisi yang senantiasa menyampaikan kritik pedas kepada pemerintahan Jokowi dan akrab dengan sebutan dungu, di kanal youtubenya menyatakan, ketentuan tentang sosok yang akan jadi wakil presiden Anies Baswedan tergantung pada mahar politik. Rencananya, mahar itu hendak dibagi didepan.
Seperti apa bentuknya, tak ada penjelasan lebih rinci. Cuma masalahnya sekarang, bagaimana kalau mahar tersebut ternyata tak kunjung mendapat kesepakatan. Bisa ditebak, Anies dan Nasdem akan terkunci. Tak bisa bergerak lebih jauh mengejar koalisi lawan yang, bisa jadi, pada perkembangan kedepan sudah akan masuk ke pintu KPU untuk mendaftar capres cawapres.
Sudah sampai disitu..? Masih belum. Nasdem ternyata bikin "ulah" kembali. Tak cukup yang kemarin-kemarin dengan hanya minta cawapres diputuskan bertiga, kini partai "milik" Surya Paloh itu kasih syarat tambahan buat Demokrat dan PKS. Adalah Ahmad Ali, salah seorang Wakil Ketua Partai yang menyampaikan syarat tambahan. Jika ingin KP terus berlanjut.
Disarikan dari Tempo.co 21 Januari 2023, Ali minta agar Demokrat dan PKS bersikap lebih tegas dan tanpa kompensasi. Mau menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres secara suka rela dan terbuka. Tanpa ada embel-embel cawapres di belakangnya. Rupanya, Nasdem melihat kedua partai itu belum pernah sekalipun melakukan hal yang demikian.
Kata Ali menjelaskan, pernyataan yang selama ini dilontarkan para elit partai selalu menyertakan  nama cawapres di belakang capres Anies. Selalu saja Anies digandeng dengan si A atau dengan si B. Nasdem tak mau itu. Maunya, partai calon teman koalisi (Demokrat PKS) sudi mendeklarasikan Anies sebagai capres seorang diri. Urusan cawapres nanti dibicarakan bertiga.
Permintaan Nasdem yang demikian jelas merupakan masalah tambahan. Yang akan menjadi pengiring problem mahar sebagaimana kata Rocky Gerung diatas. Buat KP jadi makin berat bukan.? Itulah akibat sengaja menciptakan posisi adu kuat. Kalau Nasdem, Demokrat dan PKS tak juga mau menurunkan tensi, jadi gagal Anies masuk bursa capres yang di SK oleh KPU.
Lalu siapa yang salah..? Seorang kritikus Faizal Assegaf memberi dugaan. Bahwa niat baik Anies Baswedan untuk nyapres, yang ternyata mendapat dukungan luas dari masyarakat, tersandung ambang batas atau presidential threshold yang banyaknya 20 persen. Kata Faizal lebih jauh, tentu fatal bila Anies di jegal dengan menzalimi realitas tersebut (Warta Ekonomi, 20 Januari 2023).
Benarkah dugaan Bang Faizal..? Menurut saya, kurang tepat. Yang salah sebenarnya adalah partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Bukan regulasinya. Mengapa demikian, karena partai-partai itulah yang turut serta memutuskan soal syarat capres cawapres wajib mengantongi suara sebanyak 20 persen. Termasuk didalamnya ada Nasdem, Demokrat dan PKS.
Partai bersalah. Sebab ketika usulan 20 persen tersebut hendak di sahkan oleh DPR RI, tak memberikan instruksi kepada para anggotanya untuk menyampaikan penolakan. Coba dulu ditolak, kan bisa lain ceritanya. Berapapun suara yang diperoleh partai politik saat pemilu legislatif, asal sudah di sahkan oleh KPU tentu tetap bisa mengajukan capres cawapres sebagaimana keinginan Faizal.
Fraksi-fraksi yang merupakan wadah berkumpulnya para anggota Dewan juga bersalah. Telah turut serta memperlancar lolosnya syarat presidential threshold. Kalaupun dulu partai politik sebagai induk organisasi kasih instruksi menerima syarat 20 persen, mengapa fraksi tak membangkang. Bukannya yang punya kewenangan memberi suara di DPR RI adalah Fraksi. Bukan partai politik. Lepas dari soal kalah voting, mengapa hal tersebut tak dilakukan..?
Anies Baswedan tak bisa melanjutkan proses sebagai capres hingga pada tahap pemilihan di 2024 nanti bukan salah siapa-siapa. Tidak karena sebab 20 persen. Apalagi karena ada intervensi. Misal oleh orang-orang istana. Janganlah dibiasakan menyalahkan pihak lain. Dan sebaiknya introspeksi pada diri sendiri. Anies tak bisa nyapres murni karena kelalaian Nasdem, Demokrat dan PKS yang ngotot tak mau kata sepakat.
