Ya namanya juga politisi. Ketika statement tentang satu perkembangan terkini, senantiasa disesuaikan kebutuhan. Hari ini bisa jadi "A". Besok berubah "B". Lusa balik lagi ke "A". Atau bahkan langsung loncat ke "X, Y. Z". Demikian seterusnya tak tentu mana yang hendak diputuskan. Dan memang beginilah realitias didunia politik. Tak rigid serta ngambang. Kecuali sudah terjalin komitmen saat pertarungan.
Begitu pula soal pernyataan Pak Sekjen Hasto Kristiyanto tentang kandidat capres cawapres yang akan diusung oleh PDIP. Setelah sebelumnya para petinggi lain utamanya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto kasih sinyal kuat ke Puan maharani, kini Hasto komentar agak belok dikit. Nampaknya, tak lagi paksakan Puan. Mungkin karena adanya fakta namanya tak pernah ngangkat, meski diupayakan demikian rupa.
Ini misalnya. Saat hadir pada acara Focus Group Discussion di Sekolah Partai PDIP, soal capres Hasto memberi garis. Bahwa partainya tak terpengaruh oleh elektabilitas tinggi. Contohnya adalah pilkada Gubernur DKI. Yang ketika Jokowi naik jadi calon pada 2012, elektabilitasnya dibawah Fauzi Bowo. Di Jawa Tengah tahun 2013 lalu, nama Ganjar Pranowo tak sepopuler Bibit Waluyo. Sementara elektabilitasnya, ada dibawah kader PDIP lain Rustriningsih.
Dilain situasi, masih soal capres, Hasto malah tak menyinggung figur seperti ketika hadir di acara Sekolah Partai. Sebaliknya, Pak Sekjen lebih menekankan pada konsep.Â
Disarikan dari tayangan Kompas.com 10/10/2022, kata Hasto PDIP tak ingin terburu-buru. Baginya, lobi lebih penting dan negosiasi perlu dilakukan. Karena itu, sosok capres PDIP harus ditopang oleh kekuatan gabungan partai politik. Agar pemerintahan dapat berjalan efektif.
Benarkah masalah pencapresan PDIP memang tak tergantung pada elektabilitas, namun terhadap adanya dukungan gabungan partai sebagai penopang kekuatan seperti dimaksud Hasto Kristiyanto..? Ini layak dikemukakan. Untuk mengetahui fakta sebenarnya soal kriteria kandidat capres yang pernah diusung PDIP. Sekaligus juga sebagai pembanding dan bukti tentang konsistensi PDIP.
Anda masih ingat keputusan PDIP pada pilpres 2014..? Kalau masih, kelihatan bahwa apa yang dikemukakan Hasto diatas tak berjalan lurus dibanding fakta yang pernah terjadi. Dalam catatan saya, survei elektabilitas Jokowi sebagai calon pada 2014 dulu ada di angka 43.5 persen. Sementara rivalnya yaitu Pak Prabowo diurutan kedua 11.1 persen.
Bagaimana dengan parpol pengusung..? Pada 2014 para pengusung Jokowi ternyata bukan mayoritas. Kalah banyak dibanding punya Prabowo. Saat itu, Jokowi diusung dan didukung oleh parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. Disingkat KIH. Aggotanya terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PKP (yang terakhir ini tak lolos PT. parlemen).
Sementara itu, partai politik pengusung dan pendukung Prabowo di 2014 adalah Gerindra, PKS, PAN, PPP, Golkar dan PBB (parpol terakhir tak lolos PT. parlemen). Namanya Koalisi Merah Putih atau KMP. Anda tahu, jika dijumlah berdasar persentase, KMP punya suara lebih besar dibanding KIH. KMP ada di angka 59.12 persen. Sedang KIH hanya 40.88 persen.
Nampak sekali, bahwa jumlah persentase KIH kalah mayoritas dibanding KMP. Akibatnya, berpengaruh signifikan terhadap kekuatan suara di parlemen setelah Pak Jokowi menang pilpres. KIH kesulitan mengkondisikan kepentingan. Bahkan, posisi Ketua DPR RI yang jelas-jelas milik PDIP, tak mampu dipertahankan.
