Memperingati Maulid, Teladan Politik Kanjeng Nabi SAW

Contoh faktual adalah ketika disusun naskah perjanjian Hudaibiyah. Yakni sebuah forum kesepakatan antara kaum muslimin Madinah dengan kaum Quraish penguasa Mekkah. Diketahui, sebagai musuh yang saling berperang saat itu, kaum muslimin dicegat tidak boleh masuk Mekkah. Meskipun hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah umroh di sekitar kakbah.

Bisa masuk, dengan syarat dibuat perjanjian Hudaibiyah sebagaimana diatas. Lalu di bicarakanlah oleh Kanjeng Nabi tentang point-point apa saja yang hendak dituangkan sebagai naskah perjanjian. Beraninya, sahabat Umar menolak salah satu point yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Dan arifnya, Kanjeng Nabi tidak marah. Bahkan menerima masukan Umar dengan lapang dada.

Contoh lain adalah saat terjadi perang Uhud. Ketika itu, Kanjeng Nabi minta para sahabat tetap tinggal di dalam kota. Namun ternyata, mayoritas mengusulkan sebaliknya. Yakni ingin keluar kota. Lewat beberapa pertimbangan, akhirnya dikeluarkan keputusan lain yang berbeda dengan keputusan pertama. Artinya, Nabi mengikuti aspirasi para sahabat untuk tidak didalam kota.

Demikian karakter dan sifat Nabi SAW saat mejadi penguasa politik. Maka kalau sekarang ini ada pimpinan sebuah parpol sering mentang-mentang memaksakan kehendak, tanpa sedikitpun mau tengok aspirasi pengurus lain atau vox pop publik sebagai konstituen, sungguh jauh sekali dari keteladan yang ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi. Menurut saya, pimpinan parpol macam ini tak layak dijadikan panutan.

Untuk apa ikut pimpinan seperti itu. Mending cari parpol lain yang pimpinanya, meski tak mungkin sama seratus persen, mirip keteladan Kanjeng Nabi. Saya yakin pilihan demikian akan lebih maslahat, baik kepada diri sendiri maupun masyarakat. Sebagai pengurus, diri ini terpuaskan karena dihormati oleh pimpinan. Sementara bagi masyarakat luas, terayomi karena aspirasi yang disampaikan menjadi perhatian utama dalam mengeluarkan keputusan.

Sekarang ini dunia politik tanah air sedang gonjang-ganjing, terutama menjelang pelaksanaan pilpres 2024. Mumpung masih suasana maulid nabi 2022, sebagai pimpinan parpol hendaklah bersikap arif, bijaksana dan mengayomi terhadap mayoritas usulan yang masuk. Ini lebih baik, daripada memaksakan kehendak. Yakin dah, pemaksaan kehendak berakibat buruk bagi konstituen dan organisasi.

Hendak tentukan capres pada pemilihan presiden pada 2024 nanti, tolong lihat aspirasi. Kemana arah kecenderungan menuju, kesanalah pandangan diputuskan. Jangan lihat latar belakang nasab. Siapapun orangnya, jika dikehendaki masyarakat, keluarkan rekom untuknya. Tapi kalau tak dikehendaki, jangan paksakan. Meskipun yang bersangkutan adalah anak kesayangan calon penerus Ketua Partai.