Untung Kasus Kematian Sang Brigadir Tepat Waktu dan Masa

Untung saja kasus besar itu terjadi pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Seorang presiden yang tegas, berani dan peduli pada aspek penegakan hukum. Terutama dikalangan para pembantunya. Akibat campur tangan beliau, hingga memberi perintah khusus pada Kapolri untuk menuntaskan kasus kematian Brigadir Joshua, kasus itu bergulir makin terang.

Bahkan, seorang Jenderal bintang dua Ferdy Sambo, yang nota bene merupakan atasan langsung Sang Brigadir, sampai ditetapkan sebagai tersangka. Dugaannya, punya peran aktor intelektual. Belum lagi beberapa perwira tinggi dan menengah lain, beserta beberapa bintara yang juga ditahan karena diduga terlibat macam Pak Sambo.

Ini semua menunjukkan bahwa, ditangan pemimpin yang tepat seperti presiden kita Pak Jokowi itu, para pejabat negara bawahan beliau, juga kroni-kroninya, tidak bisa sembarangan memainkan hukum dan rasa keadilan. Itulah yang saya maksud dengan kasus Sang Brigadir itu ada di masa yang tepat.

Ilustrasi Gus Dur Dan Pak Hoegeng, Foto By. Tirto.id

Sebaliknya, jika bukan karena tekanan Pak Jokowi, saya tak yakin itu kasus dapat terungkap. Terlebih jika terjadi pada masa Orde Baru. Anda tentu masih ingat Pak Hoegeng Imam Santoso, mantan Kapolri jaman Pak Harto yang oleh Gus Dur disebut paling bersih dan jujur. Mungkin karena dedikasinya itu, beliau dipecat lebih awal oleh Pak Harto sebagai Kapolri. Dengan alasan yang tak masuk akal. Katanya untuk penyegaran. Tapi yang dilantik menggantikan beliau justru berumur setahun lebih tua dibanding beliau. Namanya Jenderal M. Hasan.

Dugaan kuat, penggantian itu sebenarnya bukan karena penyegaran. Tapi karena alasan perseteruan beliau dengan Pak Harto. Dalam catatan Merdeka.com 20 Maret 2013, salah satu contoh perseteruan itu adalah upaya Pak Hoegeng mengusut penyelundupan mobil mewah oleh Robby Tjahyadi periode tahun 1960-an hingga '70-an. Diduga, ada keterlibatan keluarga Cendana dalam kasus ini. Maka ketika Pak Hoegeng getol membongkar kasus penyelundupan mobil mewah, bukan pujian atau prestasi yang didapat. Pak Harto Justru mencopot Sang Jenderal.

Semoga pengganti Pak Jokowi kelak sama dengan beliau. Berani menerapkan hukum yang tegas kepada para bawahannya sendiri. Sehingga, adanya justifikasi bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tak akan pernah terbukti. Jika benar demikian, rakyat bawah merasa tenang. Sebagaimana tenangnya para bawahan, yang tidak lagi khawatir atau takut dijadikan tumbal oleh para atasan macam dugaan kasus Sang Brigadir.