Mohon tunggu...
Zabidi Mutiullah
Zabidi Mutiullah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Concern pada soal etika sosial politik

Sebaik-baik manusia, adalah yang bermanfaat bagi orang lain

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Menguak Mental Buruk Seorang Pejabat Legislatif

31 Mei 2022   10:24 Diperbarui: 31 Mei 2022   10:31 402
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Masih ingat tulisan saya, tayang pada 17 Mei 2022, tentang perilaku seorang pejabat yang terjerat hutang janji atau uang..? Saya coba melakukan investigasi. Dari berbagai sumber. Ada yang memberi respon. Ada pula yang enggan. Hasilnya akan diungkap ke permukaan. Sebagai pembelajaran. Agar tidak semena-mena dan seenaknya memperlakukan rakyat. Ini juga sekaligus sebagai peringatan. Bahwa sebelum menjadi pejabat, seyogyanya mental harus diperbaiki lebih dulu. Perilakunya mesti lurus sejalan dengan nilai-nilai kebaikan. Bukan malah menciptakan keburukan. Apalagi bohong dan menipu.

Saya sebut namanya dengan inisial Pak NP. Bapak ini seorang anggota legislatif di daerah ujung timur Jatim. Sebelumnya, pernah duduk sebagai orang nomor satu satu disebuah desa. Lalu nyalon pada pileg tahun kemarin dan lolos. Sayangnya, keberhasilan dibidang politik itu menyisakan persoalan. Ada hutang janji atau uang yang belum tuntas ditunaikan hingga sekarang. Ketika ditagih, jawabnya berbelit-belit. Banyak alasan.

Adanya kisah seorang pejabat legislatif yang mengalami perubahan sikap setelah sukses, sering menjadi buah bibir di masyarakat. Hingga muncul istilah mendorong mobil mogok. Saat butuh bantuan, sikapnya baik minta ampun. Sangat terpuji sekali. Kalau perlu hingga menyembah-nyembah. Apapun bisa diberikan. Komitmen se akan tak pernah lupa. Bahkan, kalau perlu nyawa jadi taruhan. Ya meskipun untuk yang terakhir ini hanya kiasan saja. Guna meyakinkan pemilih. Bahwa setelah menjabat, betul-betul serius ingin melayani rakyat.

Itulah sedikit ilustrasi tentang segelintir pejabat legislatif tak bermoral yang ada dinegeri ini. Ya meskipun tentu tidak bisa digeneralisir. Sebab banyak pejabat lain yang tidak seperti itu. Berperilaku baik. Betul-betul melayani keperluan rakyat. Punya komitmen kuat memperjuangkan aspirasi. Dan, tak lupa juga, ingat nyaur tanggungan hutang janji atau uang.

Nampaknya, pejabat legislatif inisial Pak NP itu tergolong yang berperilaku buruk. Kurang bermoral mempermainkan seorang rakyat. Punya tanggungan, tapi lalai berupaya menyelesaikan. Apakah memang punya mental tak bertanggung jawab seperti itu..? Wallahu'a'lam. Tapi kalau dilihat dari kondisi, kedudukan dan ekonomi, sepertinya kok lebih dekat ke masalah mental.

Bayangkan saja, sebagai pejabat legislatif daerah, pastilah punya honor lumayan tinggi. Dibanding pegawai, staf atau orang biasa. Apalagi semisal mereka yang cuma tenaga honorer. Sangat jauh sekali. Bagai langit dan bumi. Kabarnya, honor yang diterima berkisar duapuluhan juta lebih. Itu belum fasilitas lain-lain. Seperti kunker, rapat kerja, pengganti transport sebagai panitia ad hoc, menjadi nara sumber penguatan wawasan kebangsaan, sosialisasi perda dan lain sebagainya. Jika dijumlah secara total, tentu sangat banyak sekali.

Soal aset, jangan ditanya. Sebelumnya, saya pernah lihat, digarasi rumahnya terparkir dua mobil dan beberapa sepeda motor. Belum aset-aset lain yang mungkin ada. Saya dapatkan info juga, bahwa Pak NP ini punya rumah di satu kompleks. Lokasinya diluar kecamatan. Siapa yang menempati rumah tersebut, tentu butuh telaah lebih lanjut. Nanti akan ketahuan dari investigasi saya selanjutnya.

Tentu masih banyak lagi info-info menarik lain yang bisa diungkap soal Pak NP ini. Misal tentang nama atau asal fraksi, siapa dan sebagai apa keluarganya. Yang juga perlu diteliti secara akurat. Agar info yang didapat terekam secara utuh. Tidak sepotong-sepotong. Apalagi sekedar kabar burung.

Yang bisa kita petik dari kasus Pak NP adalah, hati-hatilah kita sebagai rakyat saat berhubungan dengan seseorang. Apalagi jika yang bersangkutan aktif sebagai pejabat legislatif macam Pak NP. Bisa-bisa, atas nama jabatan, menggunakan kekuasaannya untuk ingkar bayar hutang janji atau uang. Satu-satunya jalan, ya harus di ekspose. Agar banyak rakyat tahu. Sehingga, jika yang bersangkutan ada niat bikin janji atau ingin hutang uang, bisa ditolak secara halus. Sehingga, tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Soal rakyat tagih hutang kepada pejabat, itu wajar. Karena dengan kekuasaan dan fasilitas yang dimiliki, pasti punya peluang besar untuk bisa menyelesaikan tanggungan. Beda lagi kalau yang ditagih adalah orang biasa. Yang sebenarnya punya komitmen kuat. Cuma karena faktor keadaan, secara kemampuan untuk sementara belum memungkinkan. Jika kondisinya memang demikian, bisa dimaklumi. Tapi kalau pejabat macam Pak NP, yang nampaknya terlihat punya power dibeberapa lini, sangat sulit untuk dimaklumi.

Apa yang terjadi dengan Pak NP.., agaknya dapat ditemukan pula di komunitas lain. Dengan berbagai profesi dan jenis pekerjaan. Dengan kata lain, orang enggan atau malas bayar hutang, dapat ditemukan dimana-mana. Apakah memang sengaja atau tidak, tentu tidak bisa ditebak secara pasti. Karena itu berhubungan dengan niat didalam hati. Tidak ada satupun yang tahu, kecuali Yang Maha Tahu.

Namun masalah tersebut dapat dianalisa secara logis. Selain pertimbangan fasilitas dan kemampuan, juga dilihat dari latar belakang. Guna mengetahui sifat-sifat dasar yang selama ini ditunjukkan dan faktual diketahui orang. Dari sini, bisa dipahami, apakah yang bersangkutan memang sudah terbiasa "lari dari hutang", atau tidak. Ataukah ada faktor lain yang jadi penyebab. Misal, meskipun sudah punya gaji tinggi dan fasilitas ada dimana-mana, namun tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Karena keluarga yang harus dibiayai, tidak cuma satu. Tapi ada dua misalnya. Apakah memang demikian yang terjadi pada Pak NP, sehingga tidak merasa malu terus-menerus ditagih hutang janji dan uang..?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun