Mohon tunggu...
Zabidi Mutiullah
Zabidi Mutiullah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Concern pada soal etika sosial politik

Sebaik-baik manusia, adalah yang bermanfaat bagi orang lain

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Melihat Kepentingan Pak Jokowi pada Pilpres 2024

11 Mei 2022   07:11 Diperbarui: 12 Mei 2022   17:10 2022
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pada momen lebaran pekan lalu, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta.

"Siang hari ini saya ketamuan Pak Prabowo dan Mas Didit dalam rangka silaturahmi di hari yang fitri ini, di hari raya Idul Fitri ini," ujar Jokowi, saat memberikan keterangan seusai pertemuan, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden (Kompas.com 2/5/2022).

Dimaklumi, bahwa Pak Prabowo merupakan Capres potensial yang akan diusung oleh Gerindra. Dalam beberapa kali survey oleh lembaga kredibel, nama Prabowo selalu masuk tiga besar kadidat. 

Hasil survei oleh Indikator Politik Indonesia yang diberitakan Kompas.com, pada 26/4/2022, menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapat suara terbanyak. Yakni 26,7 persen. Lalu diikuti Pak Prabowo 23,9 persen suara. Dan peringkat ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 19,4 persen.

Pak Jokowi, yang pada Pilpres 2024 mendatang tidak bisa lagi dicalonkan, tentu berkepentingan terhadap elektabilitas capres potensial yang saat ini muncul ke permukaan. 

Menurut saya, presiden serius menilik para kandidat tersebut. Tujuannya apa, hanya beliau yang tahu. Namun tidak akan lepas dari kepentingan politik pasca Jokowi lengser. Siapa yang akan terpilih nanti, pasti berpengaruh terhadap sikap politik presiden pada masa mendatang. Apakah presiden senang, atau justru mempersiapkan langkah-langkah antisipatif(?)

Sejak terpilih pada periode pertama tahun 2014 silam, Pak Jokowi sudah meletakkan pondasi sebagai dasar kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan oleh pemerintah.

Pada saat itu, Pak Jokowi menyampaikan adanya sembilan proritas, yang terangkum dalam terminologi Nawacita. 

Inti dari kesembilan prioritas tersebut adalah menolak negara lemah, membangun dari pinggiran, memperteguh kebhinekaan, melindungi dan memberi rasa aman, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, peningkatan kualitas hidup, mandiri ekonomi, revolusi karakter bangsa serta terakhir peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.

Pada periode kedua, saat menyampaikan pidato kemenangan di SICC Bogor tanggal 14/07/2019, Jokowi menyampaikan bahwa, setidaknya ada lima tahapan besar yang akan ditempuh dalam lima tahun kepemimpinan kedua. 

Pertama, pembangunan infrastruktur. Kedua, perbaikan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, mempermudah laju investasi. Keempat, urgensi reformasi birokrasi. Kelima, APBN tepat sasaran.

Baik visi misi Jokowi pada periode pertama maupun yang kedua, secara tekhnis diaplikasikan pada penguatan infrastukrur dan pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN.

Jika kandidat terpilih pada 2024 mendatang merupakan satu kubu, Pak Jokowi bisa tersenyum lega. Selain dianggap sebagai satu keuntungan, juga diharapkan mampu meneruskan visi misi beliau. Agar berkelanjutan. Utamanya soal program infrastrukrur dan pemindahan Ibukota Negara Baru. Sebagaimana dimaklumi, dua program ini merupakan agenda unggulan Pak Jokowi. 

Dikutip dari laman Kementerian Investasi/BPKM, kata Pak Jokowi "Infrastruktur ini yang membawa kita untuk berkompetisi dan menang bersaing dengan negara lain'. 

Sementara soal IKN, selain demi kepentingan pemerataan agar tidak terpusat di Jawa, juga merupakan agenda Jokowi meneruskan keinginan Bung Karno.

Satu lagi yang menjadi fokus perhatian Pak Jokowi dalam hubungannya dengan kepentingan capres terpilih, adalah soal ideologi islam transnasional. Yaitu, sebuah gerakan yang ditujukan kepada organisasi Islam yang bergerak lintas negara, meniadakan sekat-sekat kebangsaan dan menafikkan budaya lokal. 

Ormas yang dianggap representasi dari gerakan ini adalah HTI, FPI dan antak-anteknya. Gerakan yang tumbuh relatif pesat sebelum era Pak Jokowi dan sekarang sudah dibubarkan tersebut, sangat membahayakan. Visi utamanya adalah mendirikan negara berkonsep khilafah. Tujuannya, menyatukan umat manusia baik secara idiologi maupun kenegaraan.

Bagi kelangsungan NKRI, gerakan islam transnasional jelas merupakan ancaman nyata. Dapat menggerogoti empat pilar kebangsaan. Yakni Pancasila, Bhinnneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Walaupun dianggap sedikit terlambat dan belum mampu membabat habis hingga ke akarnya, perlawanan Pak Jokowi terhadap gerakan islam transnasional cukup nyata. Dibanding pemerintahan sebelumnya.

Bagi Pak Jokowi, semua hal-hal diatas harus tetap berjalan hingga tuntas, meskipun ada pergantian presiden. Jika sampai mandeg, alamat mendatangkan kerugian cukup besar. Baik secara materi maupun persepsi. Secara materi, uang negara akan terbuang percuma. Secara persepsi, menurunkan citra Jokowi dimata rakyat Indonesia. 

Sukses menang presiden dua periode, mampu membangun Indonesia selama 10 tahun dan berhasil memotong gerakan ideologi islam transnasional, akan mudah dilupakan begitu saja. Sejarah kepemimpinan Jokowi yang mestinya ditulis menggunakan "tinta emas", akan berubah menjadi "tinta hitam".

Agar itu tidak terjadi, tidak ada jalan lain kecuali memastikan bahwa penggantinya berasal dari satu kubu. Jika oposisi yang menang, saya yakin akan terjadi revisi. Akibat kuatnya penolakan terhadap kebijakan Pak Jokowi yang selama ini disuarakan.

Sebagaimana diketahui, dengan tidak melupakan hal lain, kebijakan paling disorot oleh oposisi mencakup tiga hal. Yakni pembangunan infrastruktur, IKN dan pembubaran HTI/FPI. 

Jika oposisi menang, bisa ditebak ketiga hal tersebut diprediksi akan mendapat koreksi besar-besaran. Fokus pembangunan infrastruktur akan dievaluasi. Undang-undang tentang IKN bisa dirubah. Dan keputusan pembubaran HTI/FPI ditinjau ulang.

Dengan melakukan pengamatan secara serius sejak dini, dimulai dari sekarang, Pak Jokowi dapat mengantisipasi segala kemungkinan. Jika yang menang pilpres 2024 adalah orangnya beliau, maka masalah selesai.

Namun jika yang menang kelompok oposisi, Pak Jokowi harus putar otak. Mencari strategi terbaik. Agar kebijakan yang telah dilakukan dan rencana program kedepan bisa berjalan aman.

Ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan Pak Jokowi. Pertama, menerbitkan berbagai regulasi. Tujuannya, agar saat beliau lengser, kebijakan yang akan dilakukan pemerintah berikutnya terkunci oleh regulasi tersebut. 

Memang benar, ada kemungkinan akan di amandemen. Tapi itu kan masih perlu waktu. Tidak serta merta begitu ada peralihan kekuasaan, kebijakan Pak Jokowi langsung bisa diganti saat itu juga.

Jadi, menerbitkan regulasi baru termasuk sikap realistis. Setidaknya memperpanjang nafas kebijakan Pak Jokowi dapat berjalan lebih lama.

Langkah kedua Pak Jokowi dalam rangka mengamankan kebijakan adalah menyiapkan SDM pejabat di kementerian dan lembaga. Tentu yang akan dipilih adalah orang yang memiliki visi-misi yang sesuai dengan garis kepentingan beliau. 

Dengan mengetahui peta kekuatan politik sejak dini, para pejabat itu bisa disiapkan mulai dari sekarang.

Jadi, meskipun ada pergantian kekuasaan, tidak mudah menganulir kebijakan Pak Jokowi. Karena beberapa lini strategis sudah dikuasai.

Itulah beberapa kemungkinan mengapa Pak Jokowi berkepentingan terhadap hasil pilpres pada 2024 mendatang. Kita sebagai rakyat biasa berharap, pergantian kekuasaan nanti dapat berlangsung dengan baik. Tidak ada pergolakan. 

Demi keutuhan bangsa Indonesia, semoga presiden pengganti Pak Jokowi mampu mempertahankan negara NKRI hasil kesepakatan berbagai tokoh lintas agama, suku, etnis, kultur dan ideologi. Sehingga, apa yang dimiliki bangsa Indonesia sekarang ini, dan sudah ada sejak nenek moyang dahulu kala, tetap eksis terpelihara hingga ke anak cucu kelak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun