Menghitung Modal Politik Mulyadi pada Pilkada Sumbar

Dalam debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang ditayangkan TVRI Sumbar, Senin (23/11), Mulyadi membahas kerja politik gubernur dan wakil gubernur dengan pemerintah pusat. Ini menarik karena kerja politik berhubungan dengan modal politik. 

Hal ini bertambah menarik jika kita hitung modal politik Mulyadi setelah dia membuang PDI-P sebagai partai pengusungnya pada Pilkada Sumbar 2020. Padahal, PDI-P adalah partai penguasa saat ini. Sebelum membahas ini lebih lanjut, kita tarik dulu ceritanya ke belakang mengapa Mulyadi membahas kerja politik tersebut.

Awalnya moderator debat menyinggung soal daratan Sumbar yang lebih dari separuhnya merupakan hutan. Tujuh puluh persen dari hutan itu berstatus hutan suaka alam dan hutan lindung. Ketika membahas hutan lindung, Mulyadi mengatakan bahwa ia pernah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan bahwa Sumatra Barat jangan hanya disuruh menjaga paru-paru dunia.

"Kita memiliki hutan lindung, hutan konservasi, tapi Sumatera Barat tidak mendapat insentif apa-apa dari konsekuensi kita memiliki hutan lindung dan hutan konservasi. Ini kan tidak adil. Ini adalah sebuah kerja politik yang harus dilakukan oleh gubernur kepada pemerintah pusat. Masa kita menjaga paru-paru dunia, bahkan dunia internasional. 

Saya dengar Pak Nasrul Abit kesulitan membuat jalan dari Pesisir Selatan ke Solok Selatan, salah satu hambatannya adalah hutan konservasi. Ini harus kita lakukan kerja politik yang cerdas. Kita harus meyakinkan pemerintah pusat ini tidak boleh berlama-lama hal ini dibiarkan," kata Mulyadi.

Ketika dipersilakan menanggapi komentar Mulyadi oleh moderator, Nasrul Abit mengatakan bahwa kewenangan hutan lindung tidak berada pada pemerintah provinsi karena kewenangan pemerintah pusat.

"Untuk itu, saya melihat, kalau kita hanya menunggu, tidak dapat apa-apa selama ini. Saya dulu dengan Pak Darizal Basir sudah berusaha, tahun 2000, gak dapat apa-apa. Menurut saya, langkah ke depan adalah bagaimana kita merobah tata ruang selama lima tahun itu. Kita berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan, dengan BKPSDA, dan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan itu adalah bagaimana kita membangun infrastruktur yang baik," tuturnya.

Mulyadi lalu menanggapi Nasrul Abit lagi dengan mengatakan, "Tadi dikatakan bahwa itu kewenangan pusat. Itulah fungsi dari gubernur. Gubernur itu harus mampu meyakinkan pemerintah pusat. Bukan hanya pasrah terhadap nasib Sumatera Barat, yang dari tahun ke tahun nyaris tidak ada perubahan. Inilah kerja politik. Gubernur, wakil gubernur itu bukan pegawai. Gubernur, wakil gubernur adalah jabatan politik. Harus melakukan kerja politik."

 Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dari komentar Mulyadi itu.

Pertama, agar Sumbar mendapatkan insentif dari menjaga hutan konservasi dan hutan lindung, gubernur harus melakukan kerja politik kepada pemerintah pusat. Ini ide bagus, tetapi tidak bagus dilakukan oleh Mulyadi. Alasannya, Mulyadi sudah mencampakkan PDI-P, yang merupakan partai penguasaa saat ini. PDI-P tidak akan melupakan itu, setidaknya tidak akan melupakannya dalam waktu dekat, karena mereka kecewa berat. 

Selama PDI-P berkuasa, Mulyadi (jika menjadi Gubernur Sumbar) akan sulit melakukan kerja politik untuk melobi pemerintah pusat karena "dosa" yang telah ia lakukan terhadap PDI-P di Sumbar. Jika membahas modal politik, modal politik Mulyadi saat ini kecil karena "berlawanan" secara politik dengan partai penguasa.