Indonesia di Hebohkan dengan pemberitaan terkait penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada pejabat dan pemimpin Negara Indonesia, Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono. Dugaan penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.
Berita penyadapan sudah muncul sejak bulan lalu saat rangkaian informasi yang dibawa Edward Snowden, pekerja kontrak intelejen AS, mulai muncul di berbagai media internasional termasuk menyangkut posisi Indoensia. Dalam pemberitaan itu antara lain disebut AS dan Australia memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta. Menurut penulis Sidney Morning Herald, Philip Dorling, Pemerintah Australia sudah melakukan tindak mata-mata sejak lama terhadap Indonesia. Bahkan Kedutaan Besar Australia adalah kantor cabang luar negeri pertama bagi Australian Secret Intelligence Service (ASIS) yang dibentuk pada 1954. ASIS terus menjadikan Indonesia sebagai prioritas utama.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden, mengomentari terkait penyadapan yang dilakukan oleh Australia adalah tindakan sulit dimengerti dan dipahami. Terlebih hubungan Indonesia dengan Australia selama ini berlangsung baik."Sekarang bukan era perang dingin. Saya pertanyakan intelijen mengapa harus menyadap Indonesia," kata SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Rabu 20 November 2013. Presiden akan mengirim surat resmi kepada Perdana menteri Australia Tony Abbot untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia. Selain surat resmi, sambil menunggu jawaban resmi Australia, Presiden menyatakan akan menghentikan sejumlah kerja sama yang telah terjalin dengan Australia. Diantaranya penghentian sementara adalah latihan militer antara kedua Negara serta Indonesia meminta protokol kdoe perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk hadapi isu penyelundupan manusia.
Politisi Indonesia Sikapi Penyadapan
Pemerintah Indonesia terbilang lambat menyikapi permasalahan penyadapan yang dilakukn oleh Australia, ketegasan pemerintah dipertanyakan oleh Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus berani memperlihatkan sikap kepada negara-negara mitranya tentang mana negara yang merupakan kawan dan juga sebaliknya sebagai lawan. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa ulah Canberra itu membuktikan bahwa Australia itu ternyata bukan merupakan tetangga yang baik.
Namun menurut Anggota Komisi I DPR Marsdya (Purn) Basri Sidehabi, penyadapan tidak selamanya berdampak buruk bagi Indonesia. Sebab, menurut dia, suatu negara dimata-matai jika dianggap menjadi ancaman atau dirasa memiliki potensi dari segi ekonomi maupun politik. politikus Partai Golkar itu menjelaskan, apa yang dilakukan oleh intelijen Australia tidak etis sebagai negara sahabat dan itu merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan. Basri tidak paham kenapa Negara Australia melakukan penyadapan terhadap Indonesia. Padahal, di era yang serba terbuka ini hampir dikatakan tidak ada lagi hal yang bersifat rahasia.
Kalangan Politisi d Indonesia menanggapi dengan beragam, yang menari dari situasi ini adalah disaat presiden SBY tegas ke Australia mereka para politisi di Indonesia langsung terdiam, namun saat kebijakan yang di buat oleh presiden SBY terkait dengan penyadapan tersebut blunder dan kurang dipahami oleh kalangan politisi di tanah air maka beramai ramai para politisi di Indonesia menyudutkan presiden SBY, bahkan ada kalangan politisi di Indonesia yang beranggapan bahwa pemerintah tidak memiliki kewibawaan. Cacian terhadap presiden SBY juga mengarah pada ketidak beranian pemerintah membuat putusan untuk memutus hubungan kerjasama Indonesia dengan Australia.
Entah ini prilaku para politisi Indonesia kurang memahami atau memang ingin menjatuhkan kewibawaan pemimpinya sendiri, melihat dan mencermati sebuah kerjasama dua Negara tidak mudah untuk di putuska terkait dengan kerjasamanya, adafaktor lain yang menjadikan kerjasama tersebut wajib di telaah dengan seksama, di putuskan atau di lanjutkan. Kesadaran dua Negara juga menjadi sebuah kunci terabadikanya sebuah hubungan kerjasama, jadi jangan sampai gelap mata yang nanti akan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak apa lagi merugikan masyarakat di Indonesia. Jangan sampai apa yang telah di bangun di rusak dengan pemikiran sempit dan dangkal efek dari nafsu politik tanah air dan ketidak pahaman semata.
Seperti yang kita dapatkan dalam pemberitaan baik media cetak maupun tv, pemerintah masih menunggu jawaban dari duta besar Australia yang ada di Indonesia untuk mengklarifikasi permasalahan penyadapan tersebut. Jalan baik dari sebuah kerjasama masih sedang berproses jangan di rusak dengan pandangan sempit segelintir orang yang memang memiliki nafsu populeritas di saat memasuki masa pemilu 2014.
