Blunder Milenial "Unggulan" ala Pak Presiden

Pengunduran diri tersebut kemudian disusul oleh Andi Taufan pada 24 April 2020 melalui surat terbuka. Andi mengajukan surat terbuka pada tanggal 17 April 2020, dan kemudian disetujui oleh presiden Joko Widodo. 

Pengunduran diri dua staf milenial Jokowi ini merupakan respon atas polemik yang menyangkut posisi kedua milenial itu di lingkaran istana dan posisi sebagai pemilik perusahaan.

Gugurnya dua staf khusus milenial unggulan ala Jokowi, menyisakan empat orang staf khusus milenial. Apabila memang staf khusus milenial merupakan posisi penting maka akan tiba saatnya Jokowi akan mencari pengganti dari posisi yang ditinggalkan, namun jika memang posisi staf khusus milenial ini hanyalah ornamen politik yang digunakan sebagai "pemanis pemerintahan" maka itu artinya posisi staf khusus milenial ini hanya sebagai cara untuk berpolitik hanya sebagai bagian dari pencitraan saja. Keputusan untuk menggunakan staf khusus milenial ini menjadi sebuah blunder politik terhadap pemerintahan presiden Jokowi saat ini.

Kata milenial kembali menjadi tendensi politis saat ini. Hadirnya milenial dan tenggelamnya milenial di lingkaran istana dapat diprediksi dari sekarang

Kata milenial kembali menjadi tendensi politis saat ini. Hadirnya milenial dan tenggelamnya milenial di lingkaran istana dapat diprediksi dari sekarang. 

Posisi staf khusus milenial yang tidak sekuat posisi politis partai politik dan menteri, menimbulkan sebuah keyakinan bahwa pada praktiknya staf khusus milenial ini memang hanya sebagai ornamen dan tidak memiliki kompetensi untuk memberikan asupan saran kepada presiden. 

Hasilnya milenial bisa memiliki cap buruk terhadap pemerintahan kedepannya, alih-alih mengangkat nama milenial ke publik sebagai bagian penggerak pemerintahan nyatanya milenial justru terkena blunder atas upaya pemerintah sendiri. 

Yang ditakutkan akan menimbulkan dampak kepada masyarakat dengan munculnya asumsi bahwa milenial adalah sosok generasi yang seperti yang dinarasikan dan yang muncul di pemerintahan itu sendiri.

Hasilnya milenial bisa memiliki cap buruk terhadap pemerintahan kedepannya, alih-alih mengangkat nama milenial ke publik sebagai bagian penggerak pemerintahan nyatanya milenial justru terkena blunder atas upaya pemerintah sendiri