Selain peningkatan kemampuan teknis, penerapan kebijakan etika yang kuat sangat diperlukan. Kebijakan ini harus memastikan bahwa AI digunakan secara adil dan transparan, tanpa menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran privasi.Â
Prinsip-prinsip etika seperti keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan data harus menjadi landasan dalam penggunaan teknologi ini.Â
Dengan kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, risiko penyalahgunaan data dan bias dalam analisis AI dapat diminimalkan, sehingga AI dapat menjadi alat yang mendukung proses pembelajaran secara positif.
Langkah ketiga yang krusial adalah penyusunan regulasi hukum yang jelas dan komprehensif. Regulasi ini harus melindungi data pribadi siswa dan memastikan bahwa penggunaan teknologi AI diatur dengan tepat.Â
Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting mengingat jumlah data yang dikumpulkan oleh sistem AI dalam pendidikan. Regulasi harus mencakup aturan yang jelas mengenai bagaimana data dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dihapus, serta menetapkan tanggung jawab yang tegas bagi pihak-pihak yang terlibat.Â
Dengan regulasi yang kuat, kepercayaan terhadap penggunaan AI dalam pendidikan dapat ditingkatkan, dan risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diantisipasi dan diatasi dengan baik.
Dengan kombinasi peningkatan kemampuan teknis, kebijakan etika yang kuat, dan regulasi hukum yang jelas, AI dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan efektif.Â
Pendekatan holistik ini tidak hanya memastikan bahwa potensi AI dimanfaatkan secara maksimal, tetapi juga bahwa tantangan dan risiko yang terkait dengan teknologi ini dapat ditangani dengan bijaksana. Sebagai hasilnya, pendidikan dapat berkembang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan individu siswa dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan .
(Inspirasi Bacaan: Â AI dalam Transformasi Pendidikan; tulisan ini juga dipublikasikan di Yudia Krisna Utama
Bacaan
