Pemilu Jurdil Bukan Cawe-Cawe Politik Presiden Terpilih Harus untuk Rakyat INA

Soal ketahanan suatu negara kiranya  dapat dilakukan para Capres tersebut ,  bukan Pilpres 2024 tidak hanya "Mengganti Orang (Presiden) saja" tetapi dalam waktu periode pertama (5 tahun) Mr President terpilih harus mampu, Berani menentukan arah Indonesia (INA) menjadi lebih Benar bukan hanya Lisan tetapi dapat dirasakan Masyarakat INA. Dan kenapa ini menjadi suatu yang harus diingatkan ?.... Karena ini bukan sekedar pemilihan , tetapi ini memilih "Petugas Rakyat" yaitu kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia., yang terpilih atas dasar kehendak Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melalui tangan masyarakat rakyat INA.  Indonesia (INA) terdiri dari 38 propinsi serta kepulauan langsung berbatas pada Negara lain. Kedepan kita akan dihadapkan pada bonus demografi serta  AI (Artificial Intelligence) dan sudah pasti hingga saat ini masih terus ada, terdapat "Spy Shaddow", Proxy War seperti terjadi di berbagai Negara saat masa perang dingin diantaranya Perang saudara Sudan 1 (1955-1972), krisis Lebanon(1958) dan sebagainya termasuk Perang Kemerdekaan Namibia(1966-1990) yang kesemuanya tersebut tidak dapat dianggap Mainan Politik,, Mainan anak-anak atau bahkan dianggap sebagai Kearifan Lokal., Dan menyelesaikan gelembung utang Negara Republik Indonesia menyeluruh.

Naif tingkat "Dewa ( bukan Dewa 19 tentu saja)". Peran media mainstream, media social, kemudian para Capres tersebut apabila terpilih, maka secara bertahap dalam periode pertama kepemimpinannya sebagai Mr President baru harus dapat tercapainya kesepakatan nasional asli dari opini,masukan,kritik anak negeri INA, tanpa dipengaruhi oleh agenda titipan China ataupun asing lainnya.Harus mampu dan Berani.

Peringatan Sebagai Negara Gagal Sistemik.

Sekjen Perwakilan Bangsa-Bangsa(PBB) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Negara membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, mari kita lihat struktur APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 triliun; Bunga pinjaman: Rp386,3 triliun, maka dengan berbagai sanggahan melalui apapun dalih Pemerintah, apabila melihat hal tersebut, kita INA masuk negara gagal sistemik. Bukankah demikian ?. Apa Ini ?., Apa Itu ?.

Perbaikan Dari Akibat Salah Diagnosis.

Sesungguhnya bukanlah perihal investasi yang Indonesia butuhkan saat ini hingga kita INA dibawah rezim saat ini salah diagnosis. Kenapa ?, karena menurut World Investment Report United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2021, ranking investasi Indonesia masuk 17 besar di dunia melampaui Prancis, Vietnam, dan Jepang. Indonesia hanya setingkat di bawah Inggris dan dua tingkat di bawah Uni Emirat Arab. Namun, investasi yang tinggi tidak mampu mendorong ekonomi Indonesia untuk melambung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melorot hingga mencapai titik di bawah 5 persen setelah pandemi Covid-19. Apa sebab Industri kita tidak berjalan sesuai track ?, sedikit-sedikit kita impor dengan berbagai regulasi yang belum memihak kepada industry manufacture. Misal Industri garmen kita collaps akibat memilih lebih efisien impor daripada harus melakukan design hingga produksi. Oleh sebab itu akibat salah diagnosis itu lahirlah OmnibusLaw yang ironisnya dibanyak Negara telah gagal diterapkan.

Kebijakan Luar Negari.

Kebijakan Luar Negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan berbagai media, subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Harus memiliki peran keberpihakan. Memiliki tujuan sasaran strategis. Bukan hanya sebagai penonton.

Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu poros utama untuk memajukan sebuah negara agar dapat bersaing di dunia global. Dengan pendidikan, maka sebuah negara akan menjadi tolok ukur apakah negara tersebut telah menginjak level maju, berkembang, atau justru berkutat di level tertinggal.

Mr President yang akan terpilih di periode 2024-2029 haruslah yang dapat membuat konsep jumlah siswa/wi dikelas 1 SD di seluruh Indonesia harus sama dengan jumlah siswa/wi lulus di kelas 12 di seluruh Indonesia di seluruh Sekolah Negeri. Tahap 5(lima)tahun periode pertama Mr President baru Memimpin harus telah memiliki konsep tersebut.

BUMN

Sama dengan salah diagnosis terhadap perekonomian nasional , saat ini, penanganan BUMN besar dan menguasai hajat hidup orang banyak baik dalam katagori Sumber Daya Alam, Manusia utuh dan serta jumlah pegawai dalam rekrutmen BUMN besar.Terdapat dua BUMN besar yang Indonesia miliki yang saat ini dapat dikatakan sudah bukan milik Indonesia adalah PT PLN(persero) dan PT Pertamina(persero).Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BUMN ?, sesungguhnya adalah masalah tata kelola yang salah dalam menangani 2(dua) BUMN besar tersebut. Bukan yang lain. Penyelesaian tata kelola BUMN diantaranya ; mempersempit pengambilan keputusan BUMN. Bukan sebaliknya seperti saat ini hanya Seolah-olah dibagi Hulu dan Hilir, kenyataanya tidak mempersempit pengambilan keputusan. Tujuannya adalah agar harga pasar serta besar subsidi dapat dikendalikan oleh pemerintah bukan secara liberal dilepas ke Bursa....

Lingkungan.

Lingkungan tidak perlu yang naif.. CaPres 2024 harus dapat mengatasi food loss and food waste. Kenapa soal pangan menjadi soal lingkungan juga ketahanan pangan. Dan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, di antara semua jenis sampah yang dibuang, sampah sisa makanan menjadi komposisi sampah yang paling banyak yaitu sebesar 29,1 persen dari total sampah. Makanan yang terbuang akan menjadi limbah dan menjadi sebuah permasalahan serius yang harus kita hadapi karena dapat menimbulkan berbagai kerugian, salah satunya adalah terhadap lingkungan. Menurut kajian Bappenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia pada 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun. Masalah yang juga harus dapat terevaluasi....

Demikian untuk para Capres 2024 ini "hanya secuil" penyampaian dari masyarakat yang semoga

Dapat memberikan perubahan sistemik. Apakah pola yang sama dengan pilpres sebelumnya masih akan tetap "Diberlakukan" ?., Harapan masyarakat INA bahwa pola seperti pada Pilpres yang lalu., Pilpres 2024 memberikan pembaruan perubahan  pasca pemilihan berakhir, masyarakat akan menyaksikan semacam koalisi besar. Tidak terjadi kesepakatan bisnis seperti biasa di Indonesia. Jika ini terjadi maka Ironi Pilpres INA.. Lebih baik masyarakat rakyat INA Turun Kejalan.

Sedikit, tulisan diatas hanya sedikit tugas  untuk Capres 2024 terpilih secara Jujur Adil ., Tidak terlalu dini untuk kita masyarakat menuntut apakah Pemilu kelak yang akan dilaksanakan dengan biaya tidak sedikit tersebut hanya akan Menghambur -- Hamburkan Uang  Saja?., Dan/ atau Terindikasi Curang ?., Ataukah sistim ?.. Harus Terjadi Perubahan.

Salam, Indonesia Raya ;

Yusuf Senopati Riyanto.,