Gufron juga mengatakan, target pengumpulan dana iuran BPJS Kesehatan di tahun 2022 adalah Rp. 152,27 Triliun.
Ada tudingan sebagian masyarakat bahwa BPJS Kesehatan kehabisan dana dan pemerintah ingin mengambil keuntungan dengan cara menjaring lewat kewajiban menyertakan kartu BPJS Kesehatan di banyak urusan pelayanan publik. Â
Hal itu secara tak langsung dibantah Ali Gufron dalam kesempatan dialog yang sama, "Banyak mispersepsi, dikira kita melakukan pemaksaan lalu untuk mengumpulkan uang. Untuk diketahui bahwa BPJS Kesehatan saat ini kondisi keuangannya cukup bagus ya, meski tidak berlebih, tetapi dana jaminan sosialnya itu cukup positif."
Poinnya, lewat Inpres tersebut pemerintah ingin mencapai target program JKN. Target angka dan target pelayanan, fasilitas pun demikian, dengan narasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Masyarakat dipaksa berpartisipasi aktif dan tertib berkaitan BPJS Kesehatan. Aktif mengikuti kepesertaanya dan tertib membayar iurannya. Agar ketika punya urusan dengan pelayanan publik yang membutuhkan kartu BPJS Kesehatan tidak menemui kesulitan.
Tiga Puluh Kementerian/Lembaga diminta berkolaborasi mengawal dan mengolkanya.
Pemerintah sudah merasa melakukan kemudah-kemudahan akses kepada masyarakat agar semuanya bisa menjadi anggota BPJS Kesehatan. Bisa online. Tidak ada alasan masyarakat terbebani. Â
Bagi anggota masyarakat yang kurang mampu, pemerintah pun sudah melakukan program subsidi dengan syarat dan ketentuan yang patut dan wajar. Melalui alokasi dana APBN dan APBD. Program itu bernama PBI (Penerima Bantuan Iuran), dibawah kendali Kementerian Kesehatan.
Sekarang tinggal bagaimana masyarakatkat menyikapinya. Yang namanya peraturan atau instruksi dimana-mana bersifat memaksa. Suka atau tidak suka.
Bang Gofer akhirnya paham, "Ya udah mau gimana lagi. Udah aturan. Ntar gua bayar deh, Â tunggakan BPJS Kesehatan gua. Nanti gua bilangin tuh, klaen-klaen gua. Daripada nanti urusan gua banyak yang gagal. Cuma bilang dong sama pemerintah kalau wajib bagi masyarakat, wajib juga buat pemerintah ngasih pelayanan dan fasilitas yang lebih bener. Gak ada lagi tuh antrean dirawat yang lama, tambah fasilitas kesehatan dan petugasnya. Kan duitnya ada. Akan nambah nanti. Jangan dipake buat yang laen. Masyarakat uda dipaksa ribet, pemerintah juga jangan ngadi-ngadi mulu ngurusin kesehatan kita. Ntar begini, ntar begitu. Apalagi ini masih pandemi," pasrah dan usul Bang Gofer.
Suara kompor meleduk sudah tak terdengar. Yang tersisa hanya penanganan dan kasak-kusuk mencari tahu mengapa sang kompor bisa meleduk. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi kebakaran dan makan korban.
