Aspek-aspek yang Perlu Dilihat
1. Hubungan antara Penggunaan Jet Pribadi dengan Jabatan: Apakah terdapat hubungan langsung antara penggunaan jet pribadi dengan jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI? Jika ada hubungan, maka potensi terjadinya gratifikasi semakin besar.
2. Sumber Dana: Asal-usul dana yang digunakan untuk menyewa atau membeli jet pribadi perlu ditelusuri secara transparan. Apakah dana tersebut berasal dari sumber yang sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan?
3. Pelaporan Harta: Apakah Kaesang Pangarep telah melaporkan harta kekayaannya secara benar dan lengkap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
4. Konflik Kepentingan: Apakah terdapat potensi konflik kepentingan antara penggunaan jet pribadi dengan tugas dan kewajiban Kaesang sebagai Ketua Umum PSI?
5. Hubungan Keluarga: Apakah hubungan antara pemberi dan penerima yang posisi keluarganya sebagai penyelenggara Negara?
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir menilai KPK memang tak akan bisa memproses Kaesang jika berpatokan pada posisinya yang bukan sebagai penyelenggara negara dan pegawai negeri. Namun, menurut dia, KPK akan bisa memprosesnya jika menemukan hubungan antara pemberian gratifikasi itu dan posisi keluarganya sebagai penyelenggara negara.
Jika terbukti terjadi gratifikasi, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, kasus ini juga memiliki implikasi etika yang luas, terutama terkait dengan kepercayaan publik terhadap pemimpin dan partai politik.
Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam kehidupan publik, terutama bagi para pejabat negara atau tokoh publik lainnya. Meskipun kasus ini masih dalam proses penyelidikan, namun telah memicu diskusi publik yang penting mengenai etika, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
