Dinasti Politik Suami-Istri yang Berjalan 25 Tahun Dominasi Keluarga di Klaten

Sri Hartini, istri Haryanto, juga terlibat dalam praktik korupsi, yang menyebabkan penangkapan dirinya oleh KPK. Ia terlibat dalam suap jabatan di SOTK dan pemotongan biaya dana bantuan keuangan desa di Klaten, yang totalnya mencapai sekitar Rp12 miliar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan 12 tahun, serta denda Rp900 juta atau 10 bulan kurungan. 

Perilaku Sri Hartini membuka tabir buruknya tata kelola pemerintahan di Klaten. Menurut saksi Nina Puspitasari, mantan ajudannya, suap untuk promosi jabatan di Klaten dikenal sebagai "uang syukuran" dan sudah menjadi tradisi. 

Para ASN yang ingin naik jabatan atau golongan biasanya menemui Nina dan membawa sejumlah uang yang besarnya tergantung pada posisi yang ingin diduduki, dengan jabatan strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Perekonomian membutuhkan uang lebih banyak.

Sri Mulyani, yang juga pernah menjabat Bupati Klaten, tidak terhindar dari kritik. Salah satu kontroversinya adalah ketika dia membagikan motor Yamaha NMAX kepada 401 kepala desa dan lurah di Klaten. Selain itu, selama pandemi, ia juga terlibat dalam kampanye terselubung dengan memanfaatkan bantuan sosial untuk warga. Modusnya adalah menempelkan foto dirinya pada hand sanitizer yang disertai tulisan: "Hand sanitizer. 

Bantuan Bupati Klaten Ibu Hj. Sri Mulyani. Antiseptik." Namun, setelah gambar tersebut dilepas, terlihat bahwa bantuan tersebut sebenarnya berasal dari Kementerian Sosial. Dinasti politik yang ada di Klaten, tidak bisa dimungkiri, merupakan efek dari demokratisasi. Eksistensinya tak dapat ditepikan sebab sistem elektoral Indonesia pasca-Orde Baru membuka pintu kesempatan bagi semua orang selama memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ajang politik praktis.

Persoalannya, keberadaan dinasi politik turut melemahkan proses check and balance dalam pemerintahan. Lemahnya pengawasan, karena penguasaan sumber daya berada di tangan mereka, lantas menuntun pada praktik-praktik culas: manipulasi, suap, hingga korupsi. 

Terpilihnya Sri Hartini dan Sri Mulyani pada Pilkada 2015 dan kembali terpilihnya kembali Sri Mulyani pada Pilkada 2020, memperlihatkan masyarakat Kabupaten Klaten ternyata masih berorientasi pada ikatan-ikatan primordial.

 Dengan artian bahwa masyarakat Klaten memiliki kecenderungan menjadi pengikut bagi orang-orang yang mereka percaya memiliki kemampuan mumpuni, karena masih segaris dengan keturunan kepala daerah sebelumnya. Paham primordial mengarah pada perilaku memilih yang prefer terhadap calon dari keluarga kalangan petahana sehingga regenerasi rezim kepemimpinan hanya seputar pada satu lingkungan keluarga tertentu.

Meskipun terkait erat dengan praktik politik dinasti, kinerja Bupati Sri Mulyani terbilang cukup mengesankan. Selama masa jabatannya sebagai Bupati Klaten, beliau berhasil meraih 61 penghargaan, yang mencerminkan dedikasi dan kemampuannya dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu penghargaan yang diterimanya adalah Anugerah Parahita Ekapraya, yang diberikan atas kontribusinya terhadap isu kesetaraan gender. 

Selain itu, Bupati Sri Mulyani juga dianugerahi penghargaan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, setelah berhasil memenangkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan program *Titip Bandaku*. Program ini bertujuan membantu masyarakat Kabupaten Klaten dalam menyimpan arsip-arsip mereka secara aman, sebagai langkah preventif mengingat daerah tersebut rawan bencana.

Mengenai politik dinasti, perdebatan mengenai keefektifannya memang sering menjadi sorotan. Politik dinasti bisa dianggap seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi, ia sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena cenderung membatasi ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam politik yang lebih terbuka.