Darurat Penanganan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bahkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ikut serta menangani manajemen pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta bersama dengan Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Sekber Kartamantul) yaitu satuan kerja yang bertugas mengawasi pengelolaan sampah di tingkat provinsi untuk bekerja sama dengan BLH di kabupaten/kota. 

Pengawasan yang dilakukan mulai dari penarikan retribusi, pengumpulan dari sumber untuk dibawa ke TPS sampah, pengangkutan sampah dari TPS ke TPST Piyungan oleh puluhan truk atau kendaraan pengangkut sampah lain yang beroperasi di tiga daerah (Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul) sampai dengan pengoperasian TPST Piyungan. 

Hal tersebut menunjukkan manajemen sampah terpadu yang memungkinkan rawan konflik, karena adanya perbedaan kepentingan pada otonomi daerah. Permasalahan yang lain adalah campur tangan pemerintah provinsi ternyata tidak begitu saja menyelesaikan berbagai permasalahan persampahan di DIY, seperti penegakan regulasi, pendanaan, dan pemberdayaan masyarakat.

"TPST Piyungan yang dibangun sejak tahun 1996 masih menggunakan konsep Sanitary Landfill untuk pemrosesan sampahnya."

DIY sendiri juga menghadapi persoalan sampah sebagai dampak dari banyaknya destinasi wisata di DIY. Kedatangan para pelancong turut berkontribusi pada meningkatnya jumlah volume sampah yang harus ditangani Pemda DIY. 

Sekber Kartamantul pada saat koordinasi dengan Lembaga Ombudsman DIY beberapa hari lalu membenarkan informasi ini. Bahwa grafik volume sampah terbaca naik selama musim liburan.

Dengan demikian diperlukan suatu terobosan dalam pengelolaan dan penanganan persoalan sampah di DIY. Salah satu tagline yang kemarin diwacanakan Lembaga Ombudsman DIY adalah "Sampahmu Urusanmu, Sampahku Urusanku". 

Dalam hal ini, bahwa pengelolaan sampah "dikembalikan" kepada masing-masing wilayah dengan memanfaatkan Bumdes (apabila wilayah tersebut merupakan pedesaan) dan sebagainya. 

Tiap individu warga mestinya juga dibekali dengan edukasi terkait tanggungjawab bahwa sampah yang dihasilkannya merupakan tanggungjawab individu tersebut, sehingga proses penanganan persoalan sampah bisa selesai di hilirnya.