analisis pendapatan asli daerah dan pengeluaran daerah kabupaten padang pariaman tahun 2023

Pendapatan Asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagi penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. sedangkan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 belum mencapai target, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERBUP Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2023. Dalam Peraturan Bupati kabupaten Padang Pariaman ditetapkan anggaran pendapatan untuk daerah Padang Pariaman sebesar Rp. 1.428.935.942.184 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah). 

Sedangkan realisasi dari anggaran pendapatan Kabupaten Padang Pariaman hasil analisa BPS senilai Rp. 1.236.423.597.959,61 dimana anggaran pendapatan transfer yang menyumbang nilai paling besar yaitu Rp. 1. 088.617.421.507,- dan pendapatan asli daerah hanya senilai Rp. 147.806.176.452,61. Adapun rincian dari pendapatan asli daerah kabupaten Padang Pariaman adalah ; Pendapatan pajak daerah Rp. 60.340.470.789,- ; Hasil retribusi daerah Rp. 3.592.611.460,- ; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 8.088.751.162,- ; Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 75.784.343.041,61. Dan yang menjadi pendapatan asli daerah kabupaten Padang Pariaman yang memiliki nilai paling tinggi adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang telah disebutkan dari hasil analisis BPS.

Didapati juga anggaran belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada PERBUP Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2023, anggaran belanja yang telah ditetapkan senilai Rp. 1.506.699.351.579 sedangkan yang terealisasi hanya senilai Rp. 1.287.531.907.068, dimana anggaran belanja operasi menjadi nilai paling tinggi pada tahun 2023 ini, yakni senilai Rp. 979.954.789.723,25 dan yang menjadi nilai paling besar dari anggaran belanja operasi adalah anggaran belanja pegawai senilai Rp. 673.870.343.261,32.

Kritik dan saran saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat yang berasal dari Kabupaten padang pariaman adalah; Harapan saya kedepannya Padang Pariaman bisa lebih optimal lagi dalam pengembangan daerahnya. Dimana masih banyak sekali SDA yang belum terkelola secara optimal, karena menurut saya wilayah Kabupaten Padang Pariaman kaya akan sumber daya alam baik itu dari laut, dari pertanian, dan bahkan Kabupaten Padang Pariaman bisa menjadi pusat perdagangan karena Padang pariaman juga menjadi tempat transit wisatawan asing maupun dalam negri dengan adanya Bandara Internasional Minangkabau di kabupaten Padang pariaman. 

Dan juga terlepas dari SDA yang kaya, SDM dari Kabupaten Padang Pariaman juga tak kalah kaya, hanya saja banyak sekali dari masyarakatnya yang tidak memiliki kesempatan lebih untuk menempuh dunia pendidikan, masih banyak dari masyarakatnya yang berpikiran setelah tamat SMA bahkan banyak juga yang tidak tamat SMP langsung bekerja dan memilih menjadi perantauan. Menurut saya, Kabupaten Padang Pariaman harus sering mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman bahwasannya pendidikan itu sangat penting pada zaman sekarang ini, karena semakin berkembangnya teknologi membuat dunia industri membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka kita tergilas oleh perkembangan zaman itu sendiri dan hanya bisa duduk di bangku penonton disaat kekayaan alam kita dimanfaatkan oleh orang asing. Dengan pemberdayaan masyarakat dari segi pendidikan, hal ini juga akan sangat membantu pengembangan daerah Padang Pariaman sendiri tentunya karna memiliki kekayaan SDA dan SDM yang berkualitas.

Juga pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pedesaan seperti pembangunan jalan aspal dan perbaikan jalan berlubang agar kegiatan distribusi dan kegiatan perekonomian lainnya juga tentunya dapat berjalan lebih lancar dan lebih efisien.