Sosiologi Hukum yang Diterapkan untuk Mengatur Tingkah Laku dalam Kehidupan Masyarakat

Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Yusfila Febriyanti

Efektivitas Hukum dalam Masyarakat dan Syaratnya

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keefektivitasan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; petugas atau penegak hukum; sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; kesadaran masyarakat. 

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efesien.

Syarat keefektivitasan hukum dalam masyarakat yaitu harus tercapainya 3 kaidah hukum, yaitu: Kaidah hukum dalam konteks yuridis, maksudnya bahwa penentuan hukum didasarkan pada apa yang sudah ditetapkan; Kaidah hukum dalam konteks sosiologis, maksudnya bahwa kaidah yang ada dipaksanakan berlakunya namun diterima dan diakui oleh masyarakat; Kaidah hukum dalam konteks filosofis, maksudnya bahwa kaidah tersebut berkaitan dengan cita-cita hukum suatu bangsa sebagai nilai positif yang dipandang paling tinggi.

           

Contoh Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Ekonomi Syariah

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Signifikansi pendekatan sosiologi dalam studi Islam, salah satunya adalah dapat memahami fenomena sosial berkenaan dengan ibadah dan muamalat. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial, termasuk dalam ajaran agama Islam seperti hukum ekonomi syariah. 

Interaksi antara hukum ekonomi syariah dan masyarakat dikaji dengan pendekatan sosiologi agama karena berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Dan hal yang dipelajari tersebut adalah bagaimana tata cara masyarakat dalam kegiatan ekonomi berdasarkan hukum syariah.

Contoh pendekatan sosiologi dalam hal hukum ekonomi syariah adalah permasalahan kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam yang bersifat gharar atau berkesan memiliki ketidakjelasan tujuan dari pokok barang yang dijual. Sebagai contoh yaitu Praktik Jual Beli Folowers di Medsos, instrumen jual beli itu dapat menjadi terlarang atau bersifat gharar diantaranya adalah karena ketidakjelasan objek dalam jual beli yang bersifat tidak ditempat. Pola ini menemukan bahwa konsep jual beli yang dilarang berkesan memiliki ketidakjelasan tujuan dari pokok barang yang dijual. 

Sehingga pola jual beli seperti ini akan memunculkan sifat menipu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Solusi dari praktek jual beli ini adalah dengan memunculkan sistem akad saling senang, yakni akad saling percaya dalam penyerahan uang dan pemberiaan objek barang yang akan dijual.

Latar Belakang Munculnya Gagasan Progressive Law

Hukum di Indonesia sering dikatakan Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas. Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 1. Yang memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan atas kekayaan, status, jabatan maupun keturunan.

Progressive law atau hukum progresif muncul akibat hukum dinilai tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena dianggap tidak adil bagi semua kalangan masyarakat. Hukum progresif merupakan konsep yang tidak terkekang pada konsep Undang-Undang saja, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif ini dilatarbelakangi oleh dasar filsafat hukum progresif yaitu hukum yang mensejahterakan dan hukum yang berkeadilan.

Tujuan hukum progresif yaitu mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil, sejahtera, serta membuat bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Pancasila, sila ke-2 dan ke-5, dari hal itu, hukum progresif muncul dari rasa ketidakpuasan kalangan ahli hukum terhadap teori dan praktik hukum yang tidak berkeadilan. Hukum Progresif mempunyai landasan filsafatnya sendiri, yaitu filsafat manusia, realisme, filsafat proses dan kritisisme ala postmodernisme konstruktif. Filsafat manusia tampak dalam pemahaman akan manusia sebagai "pusat" dari progresivisme.

Law and Social Control, Socio-Legal, dan Legal Pluralism.

Law and Social Control, Hukum sebagai pengendali sosial berperan aktif untuk mementukan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dianggap menyimpang terhadap aturan hukum sehingga hukum dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar hukum. Tujuan dari sosial control sendiri adalah agar masyarakat mentaati norma-norma yang ada. 

Menurut penulis, dari hal tersebut hukum sangat dibutuhkan guna mempertahankan ketertiban aturan yang dibuat dan juga sebagai pedoman dalam pengendalian sosial apabila masyarakat melakukan penyimpangan dan melanggar aturan yang sudah dietapkan. Berdasarkan hal tersebut, hukum dijadikan sebagai sarana control sosial agar masyarakat berhati-hati dalam bertindak dan berbuat benar menurut aturan, sehingga ketertiban dan ketentraman akan terwujud.

Socio-Legal, Socio-Legal adalah menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum, dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin, utamanya berkelindan dengan ilmu sosial-humaniora. Socio-Legal merupakan perpaduan antara bermacam-macam metodologii dari berbagai kajian kemanusiaan dan hukum. Kajian Socio-Legal adalah salah satu metode interdisipliner yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana hukum bisa dipraktikkan secara efektif di masyarakat.

Legal Pluralism, Pluralisme Hukum yaitu munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di indonesia di sebabkan karena faktor historis bangsa indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama dan ras. Pluralisme diartikan sebagai pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak setiap kelompok. Selain itu, pluralisme juga memiliki arti masyarakat majemuk yang membaur menjadi satu kesatuan.

Pluralisme hukum juga muncul di Indonesia karena adanya kemajemukan budaya. Keragaman ini lah yang menghimpun menjadi kesatuan bangsa Indonesia dan dilindungi dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Jadi, menurut penulis dalam keberagaman ini, pasti memunculkan potensi konflik, atas pemikiran atau pandangan yang berbeda-beda dari