Tahun 2014 adalah tahun politik untuk Indonesia karena pada tahun ini, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. Indonesia adalah negara multi partai, artinya banyak partai-partai yang menghimpun aspirasi masyarakat dan bersaing untuk mendapatkan dukungan yang sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi wakil rakyat di parlemen. Sehingga banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh masing-masing partai dalam upaya meraih dukungan dari masyarakat.
Undang-undang telah mengatur bagaimana upaya partai atau kandidat calon untuk meraih dukungan dalam serangkaian kegiatan yang disebut dengan kampanye. Prinsipnya kampanye dilangsungkan dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak memecah kedaulatan negara.
Salah satu pelanggaran dalam kegiatan kampanye adalah politik uang (money politik). Dalam pasal 77 UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.”
Dan larangan untuk politik uang sebagai pelanggaran yakni pada pasal 86 huruf j UU no 8 tahun 2012 Pemilu disebutkan bahwa “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”
Untuk mendapatkan dukungan dengan cara politik uang adalah upaya pembodohan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan dari kampanye untuk memberikan pendidikan politik di masyarakat. Pendidikan apa yang akan di dapatkan oleh masyarakat dengan politik uang? Masyarakat sudah paham bahwa hal tersebut adalah momentum yang dimanfaatkan para elite untuk mendapatkan kekuasaan.
Akhirnya masyarakat menjadi pragmatis dalam pemilu yakni memilih kandidat atau calon yang memberikan uang dalam jumlah paling besar menurutnya. Hal ini yang mematikan keobjektifan berfikir dalam masyarakat untuk memilih wakil rakyat.
Tidak jarang juga politik uang membuat angka golput semakin tinggi. Hal ini wajar karena mereka sudah paham bahwa hal ini hanya momentum ajang mencari dukungan saja. Wajah politik Indonesia sudah tercermin buram yang mengakibatkan turunnya kepercayaan mereka pada wakil rakyat yang mereka pilih. Alhasil, uang diterima namun jika ditanya akan memilih siapa maka akan berbeda lagi jawabnya.
Mulailah menjadi pemilih cerdas dengan menimbang kandidat calon wakil rakyat secara objektif. Karena pilihan kita akan menentukan wajah negeri ini lima tahun ke depan. Jangan mempertaruhkan nasib kita sebagai warga negara ditangan orang-orang yang tidak kredibel dengan mengangkat mereka menjadi wakil rakyat hanya karena titipan uang sementara.
