Mungkinkah Bank DIGI Akan Menjadi Jenis Baru?

Seperti diketahui, tahun 2021 OJK merilis tiga buat peraturan baru tentang pengaturan perbankan dan salah satunya langsung terkait dengan munculnya Bank Digi ini, yaitu  (i) POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, dan (ii) POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Selain itu, (iii) POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan OJK no 12/POJK/K.03/2021 tentang Bank Umum menjelaskan : Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 peraturan tersebut, bank digital adalah bank berbadan hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.

Diketahui juga bahwa dalam POJK yang baru ini teridentifikasi sejumlah  persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah Bank Digi. Paling tidak ada 6 persyaratan, yaitu :

1. Harus memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi inovatif dan aman melayani kebutuhan nasabah.
2. Harus memiliki kemampuan mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan.
3. Harus memiliki manajemen risiko secara memadai.
4. Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan direksi mempunyai kompetensi teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
5. Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah.
6. Harus memberikan upaya kontributif pengembangan ekosistem keuangan digital dan inklusi keuangan. Bank tersebut, wajib menjaga pemenuhan persyaratan selama beroperasi menjadi bank digital

Bank Digi, Entitas Sendiri?

Mencermati pengertian dan persyaratan untuk sebuah Bank Digi yang diatur oleh POJK ini, nampaknya sangat kuat kecenderungan bahwa Bank Digi ini akan memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi dunia perbankan. 

Kendati jiwa pengaturan melalui POJK tidak menunjuk pada entitas baru sebuah institusi perbankan tetapi secara praktek sangat kencang bahwa operasi perbankan, baik Bank Umum maupun BPR akan didominasi oleh Bank Digi.

Kemendesakan pengaturan oleh OJK sangat mungkin karena kuatnya keinginan sejumlah bank untuk diberi izin sebagai Bank Digi. Bahkan, diketahui melalui pemberitaan ada lima bank yang mengklaim dirinya telah menjadi Bank DIGI, yaitu : 

1. PT Bank BTPN Tbk melalui aplikasi Jenius,
2. PT Bank KB Bukopin Tbk lewat aplikasi Wokee,
3. PT Bank DBS Indonesia melalui Digibank,
4. PT Bank UOB Indonesia melalui TMRW, dan
5. PT Bank Jago Tbk melalui aplikasi Jago.

Sejumlah simbol produk bank | sumber : katadata.co.id

Sementara itu sudah ada antrian sekitar 7 bank yang sedang mengajukan lembaganya menjadi Bank Digi, seperti berikut ini :

1. Bank BCA Digital,
2. BRI Agroniaga,
3. Bank Neo Commerce,
4. Bank Capital,
5. Allo Bank Indonesia,
6. Bank QNB Indonesia, dan
7. Bank KEB Hana

Memahami penjelasan dalam POJK yang baru, nampaknya tidak akan ada Bank Digi sebagai jenis baru, tetapi namanya disebut sebabagai Bank Digi, baik yang baru didirikan maupun yang disebut oleh OJK sebagai yang bertransformasi dari bank incumbent menjadi Bank Digi.

Bagi bank yang bertransformasi menjadi bank digital, OJK memperbolehkan bank tersebut mempertahankan atau menambah jaringan kantornya yang telah ada. Namun, OJK juga memperbolehkan bank untuk menutup jaringan kantor secara sekaligus atau bertahap, selain kantor pusat dan atau terminal perbankan elektronik.

Menjadi unik bahkan aneh jadinya, karena di sebut Bak Digital, tetapi tidak ada badan hukum seperti dua jenis bank yang dikenal yaitu Bank Umum dan BPR.

Problema Bank Digi