SBY Menuding Pemerintah, Kepanikan dan Ketakutan Melanda Partai Demokrat

Eskalasi dinamika konflik terbelahnya Partai Demokrat terus meningkat baik di kubu hasil KLB dan tentu saja terutama dalam kelompok yang pro AHY. 

Nampak kesibukan yang luar biasa dalam kelompok AHY dan SBY, bahkan semuanya nyaris menyerempet kemana-mana, tidak terkecuali panah tudingan menerobos ke pihak istana dan pemerintahan Jokowi dan dicurigai berada di balik gerakan yang disebut kudeta PD. 

Kendati Menkopolhukam Mahfud MD sudah memberikan tanggapan dan sudah mengingatkan bahwa kisruh yang terjadi adalah murni masalah internal dalam PD sendiri. Tetapi kecurigaan keterlibatan istana sangat kencang karena terpilihnya Moeldoko, yang juga sebagai orang kunci di posisi Kepala Staff Presiden, sebagai Ketum PD versi KLB di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara terus saja dilancarkan. 

Bahkan termasuk SBY sendiri sebagai Ketua Majelis Tinggi PD bertubi-tubi menyampaikan "tudingan" seakan ada keterlibatan pemerintah dalam kisruh PD dan cenderung mengatur dan menuntut tindakan segera dari kepala negara.

Pantas saja Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mulai gerah juga dan akhirnya angkat bicara dengan sangat tegas dan keras kepada SBY dan AHY tentang tuduhan kepada pemerintahan Jokowi.

Nampaknya, Menkumham tidak sedang bercanda, pesannya jelas dan terang benderang kepada SBY, seperti yang diberitakan oleh Kompas.com  tanggal 9 Maret 2021 dengan judul berita "Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkumham Minta SBY Tak Tuding Pemerintah".

http://b-oneindonesia.co.id/nasional/28/09/2019/yasonna-laoly-mundur-sebagai-menteri-hukum-dan-ham-pilih-jadi-anggota-dpr-ri-2019-2020/

 "Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tunggu saja, kita obyektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya dicatat itu saja," kata Yasonna Laoly - Menkuham

Situasi semakin panas, apalagi ditimpali oleh para pengamat dan analis mengarahkan panas analisis kepada RI-1 dan menuntut agar Presiden segera bicara dan bertindak. Ini dia yang menarik, karena Presiden mau diatur oleh para pengamat dan yang merasa pengamat.

Tidak hanya itu, mulai disuarakan agar Presiden "memecat" Moeldoko sebagai KSP karena dianggap mengganggu dan merusak citra istana dan citra sang Presiden. Ini sudah luar biasa sekali. Ada apa ya ?

Padahal, KLB PD baru saja usai Jumat yang lalu 5/3/2021 tetapi kubu AHY dan SBY seperti kebakaran rumah dan juga kebakaran jenggot sekalian, dan semuanya menjadi panik. Dan dalam kepanikan itu, semuanya menjadi overacting.  Sungguh, saya merasa geli, kasihan dan prihatin mengamati kubu AHY dan juga SBY. 

Pesan Menkumham Yasona Laoly sangat tepat. Agar semua menunggu proses hukumnya. Karena nampaknya, ini sudah berurusan dengan aturan main, hukum dan segala yang mengatur organisasi partai politik. Jadi, jangan mendahuluilah. Atau ada ketakutan sehingga takut didahului?

Mau tidak mau, semua harus sabar menunggu. Sebab kelakuan yang berlebihan dan  mendahului proses hukum, hanya akan membuat situasinya menjadi blunder tiada akahir yang bisa merugikan diri sendiri.

Kendati SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi PD kubu AHY sudah menggenderangkan perang melawan "Moeldoko", yang seharusnya dia menjadi lebih kokoh dan tegar, tetapi rasa kepanikan dan ketakutan tidak bisa dihindari, sehingga Yasona Laoly  geram dituding terus oleh SBY seakan pemerintah terlibat dalam mengkudeta PD.

Kepanikan SBY bisa dimengerti. Siapapun nanti yang akan benar dan menang dalam dua kubu ini, tetapi dipastikan PD akan terbelah menjadi dua. Agak sulit untuk melihat mereka bersatu kembali. Nasi sudah jadi bubur, demikian kira-kira.

Karena sudah ada kelompok yang disakiti oleh AHY dan SBY karena dipecat dari PD padahal mereka orang-orang pendiri dan pelaku kunci dalam partai ini sejak berdiri hingga berdarah-darah mengembangkannya hingga kini.

Bila perpecahan ini terjadi, maka dipastikan akan ada kemunduran dalam kinerja partai secara signifikan. Tidak saja karena akan terbelah nantinya, tetapi juga karena kedua belah pihak saling membuka borok dan segala macam kejelekan masing-masing di depan publik negeri ini, dan ini akan merusak citra PD itu sendiri. Membutuhkan ektra efford untuk mengembalikannya.

Situasi yang akan dihadapi tentu semakin "runyam" ketika agenda 2024 Pileg dan Pilpres, maka semua partai politik akan berkompetisi mati-matian untuk bisa menjadi pemenang. Kalau perlu, saingannya dihancurkan, apapun caranya kalau tidak bisa berkolaborasi. Ini nih hukum politik di negeri ini kan?!

Dengan ranah itu pula, tudingan-tudingan yang dilemparkan oleh PD kubu AHY bisa dimengerti. Melemahkan PD menuju 2024 menjadi signifikan maknanya untuk sebuah kontestasi. 

Saya pikir, alasan itu jua mungkin yang muncul dalam pikiran SBY yang terlanjur main tuding-tuding kepada pemerintah seperti yang dibantah habis oleh Yasona Laoly.

Kisah dan cerita selanjutnya tentang kisruh PD pasti akan lebih seru lagi. Mari kita ikut menyaksikan.

YupG, 10 Maret 2021