Secara pribadi saya mengucapkan selamat sambil mengangkat dua jempol saya untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atas keberhasilan mengungkap praktek korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan menetapkan Nurdin Abdullah dan dua orang lainya sebagai tersangka dalam OTT KPK.
Paling tidak ada 3 alasan utama mengapa keberhasilan OTT KPK kali ini patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya.
Pertama, terjaringnya Nurdin Abdullah dalam OTT sangat menarik. Bukan saja karena dia seorang Gubernur di salah satu propinsi penting di wilayah Indonesia Timur, tetapi juga karena selama ini dia dikenal sebagai orang bersih dan jauh dari urusan korupsi. Keberhasilannya memimping Kabupaten Bataeng beberapa periode menjadi tiket mulusnya menjadi Gubernur di Sulawesi Selatan, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh bersih anti korupsi.
Kedua, dalam waktu singkat sekitar 3 bulan KPK menangkap tangan 3 orang penting pejabat publik di negeri ini, dua orang menteri dan satu gubernur. Pada akhir November 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kena OTT KPK dengan kasus gratifikasi miliaran rupiah, kemudian pada awal Desember 2020, Mensos Juliari Batubara juga kena batunya OTT KPK karena kasus bansos yang sangat memalukan. Dan sekarang giliran Nurdin Abdullah, seorang Gubernur yang menerima Award Anti Korupsi.
Ketiga,paparan KPK kepada publik tentang proses terjaringnya Nurdin Abdullah dalam OTT kali ini sangat transparan dan profesional. Sehingga publik mendapatkan fakta dan informasi yang obyektif. Bagi saya, penjelasan KPK oleh Ketua KPK Firli sangat profesional. Walaupun yang dikerjakan memang sangat umum dan prosedural sesuai SOP seperti yang publik dengar dan baca setiap ada OTT. Seperti yang diberitakan dengan sangat detail olehdetik.com. dengan judul berita 7 pernyataan KPK tetapkan Nuridn Abdullah penerima suap.
- Nurdin Abdullah ditetapkan dersangka bersama 2 orang lainnya
- KPK amankan rp 2 miliar dari rumah pejabat Sulsel
- Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK
- Kronologi KPK OTT Nurdin Abdullah cs di 3 tempat
- Tersangka terkait dugaan korupsi proyek wisata
- Nurdin Abdullah diduga terima rp 5,4 m dari kontraktor proyek
- Firli: Jangan pikir penerima penghargaan tak akan korupsi
Keempat, penangkapan Nurdin Abdullah, Juliari Batubara, dan juga Edhy Prabowo hendak menegaskan kalau KPK tidak pilih buluh. Nampak tidak mempertimbangkan latar belakang politik, status sosial dan sebagainya. Seperti publik ketahui, Nurdin Abdullah ketika melenggang menjadi Guberur Sulsel didukung oleh partai besar seperti PDIP, PAN dan PKS. Hal yang sama dengan Mensos yang dikenal sebagai salah satu orang penting di partainya. Apalagi Edhy Prabowo sebagai ssalah seorang petinggi Gerinda.
Bagi publik yang merindukan negeri ini bebas dari korupsi dan petualangan elit untuk kepentingan pribadi dan golongan, akan memberikan harapan besar ke depan. Paling tidak selama Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai RI-1 hingga 2024.
Kelima, apakah KPK juga mampu dan mau terus membongkar praktek korupsi lainnya yang jauh lebih besar lagi di berbagai lembaga pemerintahan, provinsi dan kabupten di seluruh Indonesia? Sebagai contoh saja di lingkungan DKI Jakarta. Publik melihat, mengamati dan merasakan bagaimana praktek pengelolaan ibu kota negeri ini yang tidak jauh jauh dari praktek korupsi itu sendiri. Bahkan sejumlah aksi pun dilakukan oleh masyarakat. Tetapi, publik mendapatkan kesan kuat seakan-akan KPK tidak mau tahu. Atau sedang menyusun strategi untuk itu ?