Setelah FPI Bubar dan HRS Ditahan, Jokowi Tes Ombak dengan Calon Tunggal Kapolri

Keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisisn Republik Indonesia menarik dicermati, lagi-lagi RI-1 ini memperlihatkan strategi yang elegan power play nya mengelola negeri ini yang super sensitif bahkan turbulensi politik begitu cepat menggelora.

Dalam eksekusi strategi, faktor timing menentukan keakuratan target yang hendak dicapai. Sebab bicara timing sesungguhnya itu adalah momentum. Dan momentum merupakan klimaks terbaik dari semua sinergi sumberdaya yang dimiliki sehingga segalanya tuntas paripurna.

Mengajukan Listyo Sigit Prabowo kepada Dewan Pertimbangan Rakyat sebagai satu-catunya kandidat yang akan menjadi orang nomor satu di Kepolisian RI merupakan gaya Jokowi untuk memeriksa dinamika politik republik ini yang sarat dengan gaya permainan bola sodok. Jokowi memang senang melakukan "tes ombak" terhadap sejumlah keputusan strategi politik sejak menjadi orang penting di Indonesia.

Calon tunggal Kapolri selain memiliki latar belakang karir profesional yang mumpumi, tetapi juga berasal dari latar minoritas dengan penganut agama minoritas. Sesuatu yang tentu sangat sensitif  yang selama ini mendominasi dinamika politik bangsa ini sejak satu dekade terakhir ini. Simpul-simpul penting, seperti pemilihan Gubernur DKI dua periode terakhir, pun Pilpres sejak reformasi berdarah-darah tahun 2000.

Pembubaran FPI oleh pemerintah dengan ditetapkan sebagai organisasi terlarang, dan juga HRS sebagai pimpinan ormas yang sangat fenomenal selama ini, merupakan keberhalan Jokowi dalam mengendalikan simpul power play dalam dinamika politik Indonesia. Sebab, sesungguhnya, FPI merupakan representasi dari sejumlah kepentingan politik yang sangat penting sejak ormas ini dibentuk.

Oposisi terhadap rezim pemerintahan yang berkuasa di bawah Presidein Jokowi sering muncul dalam aktifitas yang dilakukan oleh sejumlah ormas sedemikian rupa sehingga, nampak seperti tidak mampu di kendalikan oleh pihak penguasa. Dan publik pun seperti nya tidak berdaya menghadapi mereka.

Kini FPI sudah "almarhum" secara organisasi, tetapi tentu saja anggota dan pengikut setianya masih tetap esksis.  Sebuah peluang yang sangat menarik "diperebutkan" bagi kepentingan politik kedepan, paling tidak menuju tahun 2024, yang diramalkan akan menjadi lebih seru, karena Jokowi tidak akan ikut lagi dalam kontestasi Pilpres berikut.

Dipastikan, agenda Jokowi kedepan adalah bagaimana mengokohkan kerangka pembangunan bangsa ini agar sesudahnya, siapapun yang menjadi presiden berikut, harus mampu meneruskan pekerjaan Jokowi. Baik pembangunan infrastruktur dalam segala aspek, maupun dalam mekonfirmasi kepada siapapun bahwa Indonesia dikelola di bawah NKRI harga mati, dan UUD 45 dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Presiden faham betul dampak dari politik identitas yang selama 20 tahun sejak reformasi terus saja di goreng habis-habisan demi nafsu politik berkuasa di kalangan elit partai politik. Karenanya,sumber daya negeri ini menjadi terkuras hanya untuk melayani tuntutan-tuntasan politik identitas yang sangat mengganggu.

Pertanyaan menariknya adalah setelah FPI bubar dan HRS di tahan oleh polisi, apakah masih ada kekuatan politik signifikan yang akan menggoyang terus jalannya pemerintahan di bawah Jokowi dan Amin? Masih sungguh kuatkah politik dan kekuatan identitas berlatar belakang "agama dan kepercayaan" misalnya untuk terus membangun stigma yang membuat publik terbelah-belah dengan kesadaran yang tumpul demi kemajuan bangsa dan negeri ini?

Nampaknya, Presiden Jokowi sedang mengajukan pertanyaan itu dengan memajukan calon tunggal Kapolri dalam diri Listyo Sigit Prabowo. Dia sangat sadar tentang suara miring berlatar politik identitas karena Sigit Prabowo dari kelompok sangat minoritas. Sesuatu yang selama ini menjadi isu kunci usungan dari sejumlah ormas terlarang seperti yang baru di bubarkan Desember 2020 yang lalu.

Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Sebuah periode waktu yang sudah matang untuk melihat republik sebagai satu kesatuan yang utuh dengan keberagaman yang luar biasa. Pendiri bangsa ini menyadari betul tentang kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai kekayaan yang luar biasa. Bahkan mungkin tidak ada negara lain di muka bumi seberagam bangsa ini.

Tetapi, lalu disitulah sesungguhnya ceruk yang menjadi "mainan" para petualangan politik untuk menguasai dengan kepentingan yang sempit. Lalu politik identitas berasas agama menjadi pilihan yang sangat powerful memecah bangsa dan negeri ini. 

Setelah 6 tahun menjadi orang nomor satu di republik ini, Jokowi memahami betul problem ini. Belum lagi dengan sistem multi partai yang benar-benar menyerap energi habis-habisan. Tetapi, Jokowi memang hebat. Dia tidak pernah kekurangan "akal" dan "strategi" yang sering sekali sulit diterka setelah keputusan diambil. 

Gaya Jokowi yang minimalis dalam berucap tetapi kaya dan berlimpah dalam bertindak tanpa jeda, menjadi alat kontrolnya yang membuat lawan-lawan politiknya harus mengikuti gayanya. Kalau tidak maka akibatnya fatal. Terlempar dari sistem yang sedang dikerjakan oleh sang presiden. Mau tidak mau, harus ikut berdansa dan menyanyi dengan nyanyian si Presiden ini.

Tidak sulit memahami bagaimana Jokowi ini melihat negeri ini sebagai sebuah rumah besar yang harus dikelola dengan segala keberagamannya. Baginya tidak sulit, karena visi dan misinya jauh kedepan, yaitu ketika Indonesia memasuki HUT ke 100 di tahun 2045. Dan itu disebutnya sebagai Indonesia emas, dimana republik ini harus menjadi salah satu negara terbesar di dunia.

Nah, ini dia. Semua langkahnya diikat oleh mimpinya itu. Siapapun yang mau berada dalam gerbongnya, KIM, harus mampu membaca mimpi besar Jokowi. Jika tidak mampu maka akan ter-kick out dari arena permainan politik Jokowi selama dia menjadi penguasa bangsa ini.

Jadi, baginya politik identitas sesuatu yang meaningless ketimbang mimpi menuju Indonesia emas 25 tahun kedepan. Setiap orang yang memiliki keasadaran yang tinggi, dipastikan tidak akan menolak dan melawan mimpi presiden ini. Hanya mereka yang meliki ingatan atau kesadaran pendek yang menolak, itupun kalau ada yang memprovokasi atau mempengaruhinya untuk kepentingan sesaat seperti yang selama ini dilakukan melalui ormas-ormas sektarian.

Negeri ini hanya mungkin melompati kemajuan kalau tetap bersatu dalam NKRI, UUD 45  dan Pancasila. Tak ada yang lain yang mampu menyatukan negeri ini dari keberagaman yang luar biasa.

Presiden Joko Widodo sudah memutuskan Listyo Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri. Bola sudah ada di tangan DPR dan DPR haru segera memproses, mem fit dan propper test sebelum dikembalikan kepada Joko Widodo untuk ditetapkan sebagai Kapolri yang baru di awal Februari yang akan datang.

Walaupun keputusan DPR sudah bisa diduga, tetapi akan menjadi arena untuk melihat riak-riak kekauatan yang tersisa setelah FPI dilarang oleh pemerintah. Kalau tidak ada resistensi yang signifikan, nampaknya langkah Jokowi memulai tahun 2021 dengan semua program terobosan dalam situasi sulit dipastikan akan mulus.

Test ombak gaya Jokowi akan memberikan konformasi untuk langkah - langkah dan keputusan strategis berikutnya kedepan. 

Yupiter Gulo, 14 Januari 2021