Mohon tunggu...
Dr. Yupiter Gulo
Dr. Yupiter Gulo Mohon Tunggu... Dosen - Dosen, peneliti, instruktur dan penulis

|Belajar, Mengajar dan Menulis mengantar Pikiran dan Hati selalu Baru dan Segar|

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kala "Bulan Madu" Usai, Inilah Menteri yang Direshuffle Dalam KIM

4 Juli 2020   14:15 Diperbarui: 4 Juli 2020   14:52 659
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Siapa menteri yang harus diganti oleh Presiden? Jawabannya sederhana, yaitu menteri yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja ekonomi dan penangan pandemi covid-19.

Itu artinya, semua menteri yang ada dalam jajaran bidang ekonomi bertanggungjawab untuk itu. Dan seharusnya mereka semua harusnya "tahu diri". Kalau merasa gagal untuk memenuhi harapan Presiden, harusnya mereka mengundurkan diri saja. Sayang sekali, karena pejabat mengundurkan diri itu bukanlah budaya politik di Indonesia. Seorang pejabat lebih senang menunggu diberhentikan  oleh atasannya ketimbang mundur diri.

Dan oleh karenanya, maka Presiden Jokowilah yang harus segera memutuskan dan melaksanakan pergantian para menteri yang tidak performance itu. Kalau tidak, situasi bukan semakin baik tetapi akan semakin parah.

Malansir dari dinamika wacana publik maka nama-nama menteri yang paling banyak disebutkan untuk diganti adalah Menteri Kesehatan karena dianggap gagal melakukan kerja extra ordenary seperti yang dituntut oleh Presiden. Bayangkan saja anggaran 75 miliar rupaih yang dipercayakan oleh Presiden, serapannya masih "secuil". 

Kemudian menteri bidang ekonomi, mulai dari Menko hingga ke menteri teknis, menjadi yang paling bertanggungjawab atas kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat "lamban". Metrekapun nampak hanya bekerja secara linier saja, biasa-biasa saja. 

Lalu, pertanyaan kritisnya adalah apakah Presidein Jokowi melakukan reschufle KIM itu? Secara politis jawabannya itu hak prerogatifnya. Bisa iya bosa tidak. Bisa besok bisa lusa. Bisa tahun ini bisa tahun yang akan datang.

Dalam kacamata publik harusnya reschufle harus dilakukan. Bila tidak maka kepercayaan publik kepada Sang Presiden hingga 2024 akan menjadi taruhan yang tidak main-main. Akan menjadi ruang yang akan menjadi amunisi bagi lawan-lawan politik yang hendak memperebutkan kursi RI-1 pada tahun 2024 yang akan datang.

Kali ini, Jokowi akan diuji seberapa tegas, tegar dan kuat dia menunjukkan eksistensinya sebagai Presiden RI yang tidak memiliki kepentingan pribadi, kecuali kepentingsa rakyat yang mendukungnya. Dan menjadi landasan dan legasi sangat berharga bagi perjalanan bangsa ini melewati berbagai tantangan, ujian yang semakin berat.

Bahkan, salah satu pertimbangan kunci untuk memperbaiki KIMnya adalah ketika Indonesia telah naik kelas menjadi Negara Berpenghasilan Menengah Tinggi sesuai keputusan Bank Dunia berdasarkan capaian Indonesia tahun anggaran 2019. 

Ini menjadi tantangan untuk mempertahankannya. Mampukah Indonesia tetap pada kelas yang baru, atau malah akan turun tahun depan menjadi kelas menengah bawah?

YupG. 4 Juli 2020

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun