Melalui jalur WA seorang teman mengirimkan link berita tentang Refly Harun yang baru saja di copot dari jabatan Komisaris Utama PT Pelindo I oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dan meminta saya menuliskan sebuah opini mengapa pakar hukum tata negara ini bisa dicopot?
Jawaban kepada teman senior ini bahwa pertama saya terkejut, karena saya baru tahu kalau Refly Harun menduduki posisi Komut di Pelindo I, artinya tak menduga dia menduduki posisi kunci itu karena sikap kritisnya kepada pemerintah dalam banyak hal.
Dan kedua, kalau dia sudah di jabatan Komut di sana, harusnya dia hebat karena seorang pakar hukum yang bisa meluruskan hal-hal yang tidak beres dalam perusahaan.
Saya tidak memiliki data lengkap tentang Pelindo I, dan juga tidak perlu saya mencari tahu seluk beluknya untuk memahami alasan di balik pencopoton Refly dari jabatan empuk di Pelindo I. Dari perpektif bisnis dan manajerial saja.
Pemimpin yang Tidak Perform Dicopot
Dari perspektif manajemen bisnis tidak sulit memahami mengapa seorang pemimpin itu harus diganti, dicopot atau didepak dari posisinya.Â
Alasannya adalah karena tidak memiliki kinerja yang diharapkan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Pemimpin yang tidak perform harus di ganti. Apakah dia sebagai Board of Commisaris dan/atau Board of Directors.
Pun demikian para pimpinan pada level manajerial yang lain, kalau tidak memiliki kinerja yang memenuhi syarat, maka mereka harus diganti. Bila tidak maka perusahaan hanya akan terus menurun dan akan terpuruk. Dan karenanya keputusan untuk mengganti pimpinan yang tidak perform harus tepat dan cepat.
Jadi, pencopotan Refly dari posisi Komut, dan beberapa anggota Komisari lainnya, dipastikan alasan utama secara manajerial adalah mereka gagal mencapai target perusahaan sesuai yang diminta oleh pemilik, dalam hal ini pemerintah melalui Menteri BUMN.
Sebab, kalau Dewan Komisaris ini, terutama Komutnya sebagai Pilot berhasil menjalankan tugas dengan target yang sudah ditetapkan, dan bahkan melebihi dari yang diharapkan pemegang saham, maka tidak alasan yang cukup untuk menghentikan mereka dari jabatan itu.
Erick Thohir Bersih-bersih BUMN
Nampaknya gebrakan Menteri BUMN untuk membersihkan secara total ratusan BUMN ini masih terus berjalan sejak berada di posisi orang nomor satu di arena BUMN ini. Dan sudah banyak yang dibirsihkan, hingga tiba giliran di PT Pelindo I. Dan korbannya kali ini adalah seorang pakar hukum tata negara Indonesia yang sangat rajin mengkritisi pemerintah selama ini.
Mungkinkah ada hubungannya dengan pencopotannya dari Komut karena rajin mengkritis pemerintah? Sebuah media daring secara khusus menyajikan tanggapan sang ex Komut ini, dan Refly mengaku kalau dia memang tetap mengkritisi pemerintah kendati dia ada dalam posisi sebagai salah satu orang kunci di BUMN yang dipercayakan oleh pemerintah.
Secara politik bisa saja dihubungkan, tetapi apakah itu signifikan? Perlu diuji secara cermat. Dengan bertanya, kalau Dewan Komisaris memiliki konerja yang hebat di Pelindo I, apakah mungkin Erick akan mencopot mereka?
Saya pikir beliau seorang businessman yang sangat rasional dan akan mempertahankan karena tidaklah mudah mencari sosok yang hebat masuk dalam BUMN untuk mewujudkan mimpi Jokowi.
Bahwa alasan pencopotan untuk melakukan refreshing sebagaimana dijelaskan oleh Arya Sinulingga, juru bicara Menteri BUMN, semua orang dan publik maklum untuk tidak menuding secara vulgar alasan yang substansial, yaitu kegagalan Komisaris dalam mengawal manajemen Pelindo I.
Publik juga memahami dan mendukung sepenuhnya gerakan bersih-bersih oleh Erick dalam tubuh BUMN yang banyak mis-management seperti menjamurnya anak dan cucu perusahaan yang sebagian besar keluar dari core business utama. Dan lebih merisaukan lagi karena perangkapan jabatan yang sangat tendensius untuk membangun kavling kepentingan pribadi dan kelompok.
Risiko Bisnis dan Jabatan
Kalau jujur mengakui semua situasi yang terjadi ini, maka pada dasarnya Menteri Erick Thohir sedang mengimplementasikan sebuah pengelolaan risiko bisnis yang sangat mendasar. Artinya pencopotan Komut dan sejumlah anggota Komisaris PT Pelindo I merupakan tindakan mitigasi
Betul, ada harga yang harus dibayar agar tidak menjadi prahara dikemudian hari. Mungkin sang Menteri hendak belajar dan tidak mau terulang apa yang terjadi di BUMN yang lain, seperti PT Garuda Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, Asabri, Pertamina dan yang lain.
Sebab, kehadiran dari BUMN ini seharusnya menjadi penyanggah utama bagi kemajuan pembangunan demi Indonesia yang maju dan lebih baik. Bukan malah menjadi tempat praktek korupsi dan penyelewengan harta negara yang hanya menguntungkan para penjabat dan karyawannya.
Pencopotan Komisaris perusahaan oleh pemilik atau pemegang saham, juga menjadi pelajaran dan pesan penting bagi siapa saja yang menduduki posisi manajerial dalam perusahaan untuk tidak bermain-main untuk kepentingan pribadi.Â
Karena risiko yang harus dibayar sangat mahal, yaitu dicopot atau dipecat dan tentu saja menurunkan harga diri sebagai pejabat.
Artinya pula bahwa jajaran komisaris yang baru, Komut atau anggota komisaris harus menyadari risiko yang akan mereka hadapi dan harus mampu mengelolanya secara bertanggungjawab kalau tidak mau mengalami nasib yang sama seperti Refly Harun Cs.
Yupiter Gulo, 20 April 2020
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H