Mohon tunggu...
Dr. Yupiter Gulo
Dr. Yupiter Gulo Mohon Tunggu... Dosen - Dosen, peneliti, instruktur dan penulis

|Belajar, Mengajar dan Menulis mengantar Pikiran dan Hati selalu Baru dan Segar|

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

BTP Kompeten sebagai Kepala IKN Baru, Secara Politik Tidak

14 Maret 2020   12:08 Diperbarui: 14 Maret 2020   12:13 503
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://www.ayobandung.com

Kemampuan birokrasi yang dimiliki serta managerial skill super performance mendorong publik berpikir bahwa saat ini hanya BTP yang cocok untuk jabatan itu. Walaupun sesungguhnya masih banyak orang lain yang juga memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Ahok ini, hanya saja tidak  se populer Ahok dengan segala yang kontroversial dengan dirinya.

Akan tetapi yang harus dipahami adalah bahwa jabatan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru itu, cenderung sangat politis ketimbang sebagai jabatan profesional, seumpama sebagai Dirut atau Komut sebuah Perseroan Terbatas. Dan karena cenderung sebagai jabatan politis, maka implikasinya juga adalah politis. 

Segala kiprah, gebrakan dan strategi pasti bernuansa politik. Publik juga akan membaca dan memahami serta merespons sebagai dinamika politik.

Pada tataran ini, harus diakui, paling tidak hingga saat ini, BTP atau Ahok ini secara politis tidak memiliki penerimaan yang yang tinggi dari publik politik. Mengapa, karena Ahok yang sudah menjalani hukuman selama dua tahun karena menista agama menjadi pintu yang sangat berbahaya, ataupun mengganggu pekerjaannya sebagai kepala badan otoritas IKN baru di Kalimantan.

Artinya, ketika Jokowi sebagai orang nomor satu di republik ini ingin merangkul semua komponen bangsa ini, maka harusnya kepala otoritas IKN baru harus yang jauh dari cacat apapun. 

Dengan demikian, akan meminimalisir semua gangguan dan efek yang tidak produktif dalam mengelola negeri ini melalui IKN baru. Untuk inilah sangat disarankan kepada Joko Widodo untuk tidak memaksakan Ahok ada di posisi itu. 

Mencermati gaya kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini, sangat kompromis untuk tidak menyakiti pihak lawan politiknya, dan sedapat mungkin merangkul mereka dengan cara keputusan politik yang elegan. 

Kalaupun Jokowi memaksakan BTP sebagai kepala IKN, maka dia sendiri hanya memelihara masalah yang sangat potensial akan pecah bagaikan bisul di kemudian hari. Dan saya pikir, Jokowi tidak akan melakukan hal itu.

Memang BTP alian Ahok sangat kompeten tetapi secara politik tidak cocok untuk jabatan tersebut !

YupG, 14 Maret 2020

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun