Hiruk pikuk penyusunan APBD DKI Jakarta tentang sejumlah pos anggaran yang janggal, khususnya anggaran Rp 82 miliar rupiah hanya untuk membeli Lem Aibon telah menyadarkan kembali semua pihak tentang apa makna dan pentingnya transparansi dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah agar tujuan akhir dapat diwujudkan dengan baik, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat.
Publik harus berterima kasih kepada politisi PSI, William Aditya Sarana yang akhirnya "membongkar" pos anggaran siluman kepada ruang publik dengan menggunakan media sosial yang dimiliki. Sehingga masyarakat menjadi mengetahui apa yang sedang terjadi disana. Bahkan juga sebagai cerminan apa yang terjadi selama ini dalam tubuh pemerintah daerah bersama dengan para anggota DPR. Tidak saja hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di hampir semua Pemerintah Daerah, bahkan pada level pemerintah pusat hal seperti ini menjadi "mainan" para pemain.
Era Transparansi
Bukan kebetulan kalau yang membongkar anggaran siluman "asal-asalan" ini adalah seorang William Aditya Sarana yang termasuk generasi muda millenial, tetapi memang saat ini adalah era transparansi publik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong segala sesuatu menjadi terbuka bagi publik. Nyaris tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di depan publik. Dan berusaha menyembunyikan, hanya akan menjadi "bulan-bulanan" publik untuk diungkapkan dengan terang benderang.
Apalagi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan suatu daerah harus transparan kepada publik. Dengan tujuan agar masyarakat memiliki partisipasi yang tinggi dalam menyukseskan kegiatan pembangunan itu. Dan hal itu harus dimulai ketika penyusunan rencana dan penganggaran dilakukan.
Sesungguhnya, transparansi publik bukan barang baru di dalam pengelolaan birokrasi pembangunan, karena ini merupakan upaya menciptakan sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang baik yang didalamnya ada beberapa pilar kunci. Yaitu pilar akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang saling mendukung. Sebutkanlah bahwa proses yang terjadi adalah partisipasi publik, dan hasil akhirnya dikenal dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban.
Transparan berarti terbuka. Terbuka artinya tidak ada yang tersembunyi, sebab kalau masih ada yang tersembunyi, itu namanya tidak transparan.Â
Yang terbuka adalah menunjuk pada keterbukaan informasi dari pemerintah kepada publik agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk ambil bagian dalam proses demokrasi negara, bahkan pihak legislatif, pers, LSM dan sebagainya bisa mengikuti dan meneliti semua gerakan pemerintah dalam mengelola pembangunan.
Pada tataran lain, para birokrat seperti ASN atau pegawai pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua keputusan mereka dihadapan publik dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang apa yang sedang dijalankan.Â
Jadi, informasi yang mengalir dengan sangat baik dan lengkap akan menghasilkan pemerintahan yang baikm efisien dan efektif dan ikut mendukung upaya pengembangan berbagai kebijakan dan strategi yang melibatkan partisipasi publik dari waktu ke waktu.
Sisi lain yang harus dimengerti tentang transparansi itu adalah terjadinya jaminan  akses maupun kebebasan setiap publik mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berjalan, kebijakan yang sedang berlaku, bahkan proses pembuatan kebijakan dan keputusan itu serta hasil-hasil yang dicapai.
