Kambing Hitam Itu Namanya Sistem E-Budgeting

Apakah dia tidak sadar bahwa anggota DPRD yang baru ini, sudah banyak yang vokal. Seperti  yang dilakukan oleh anak muda dari PSI yaitu William Aditya Sarana yang tidak bisa menerima kejanggalan itu tetap ada dalam anggaran tanpa kejelasan.

https://www.indozone.id/news/Ens5rz/selain-lem-aibon-psi-juga-soroti-anggaran-ballpoint-rp124-m

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana termasuk yang pertama merilis kejanggalan anggaran Lem Aibon di media sosial. Akun Twitter-nya mengunggah tangkapan layar laman apbd.jakarta.go.id berisi informasi soal rencana pengadaan Lem Aibon, Selasa kemarin. Dia menyertakan link di unggahannya, tapi data itu kini sudah tidak bisa diakses. William mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan mengenai rencana pengadaan Lem Aibon. "Ini usulan dari mana? Kenapa Lem Aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah," kata William, Rabu (30/10/2019).

Mencermati fenomena Lem Aibon ini, sebuah kata simpati buat gubernur yaitu "kasihan". Mengapa kasihan, karena kapasitas minimal yang harus dimiliki seorang Gubernur mampu memberikan respons yang proporsional terhadap pertanyaan anggota DPRD itu. 

Bukan soal membela diri, tetapi menjelaskan apa adanya. Dan kalau yang dijelaskan apa adanya itu memang keliru, maka sebaiknya dia mengakui kekeliruan itu, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan berjanji untuk lebih baik lagi ke depan. 

Kalau ini yang dilakukan oleh seorang Gubernur sebagai pemimpin, maka harusnya polemik selesai, dan tidak menjadi viral tidak karuan ke mana-mana. Tetapi mengapa Anies tidak mampu melakukan itu? Jawabannya sederhana, ini menyangkut kapasitas dan kompetensi sebagai "Gubernur yang harus memahami seluruh detail dari permainan birokrasi dalam suatu Provinsi". 

Kalau itu yang menjadi cara padangnya, bisa disimpulkan bahwa beliau memang tidak berkompeten untuk melakukan itu. Dan kalau tidak berkompeten, maka masalah-masalah sepele nan reseh seperti urusan lem aibon ini dipastikan akan terus muncul setiap tahun penyusunan RAPBD DKI Jakarta.

Dan dalam level generalnya, maka pembangunan di wilayah DKI Jakarta akan mengalami kemunduran selama kepemimpinan di bawah kendali beliau.

Ini tentu tidak diinginkan oleh warga Jakarta dan juga warga negeri ini, karena Jakarta menjadi barometer pembangunan dalam segala hal, karena masih menjadi pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan pusat segala macam di republik ini. 

Nampaknya, anggota DPR DKI akan bekerja keras dan ekstra selama lima tiga tahun lagi ketika Anies masih menjadi Gubernur DKI. Dan tentu saja akan menjadi arena konflik dan debat yang tidak produktif bagi kemajuan Jakarta dan Indonesia.

Memanng enak menjadi Gubernur, tetapi apakah enak kalau terus menerus dibully dan dijadikan bahan lelucon?