Betulkah Jokowi Tersandera oleh Elit Politik?

"Ada banyak tim. Tapi tidak boleh ada di koran (media massa) untuk bikin opini publik. Karena dia mau menguji (hak) prerogratif itu. Jadi biarkan Jokowi menjalankan kerjaannya dengan caranya sendiri," katanya kepada BBC News Indonesia, Kamis (17/10). Lebih lanjut, Eva mengatakan tak ada pendiktean dari elite politik saat Jokowi menyusun kabinetnya. "Jangan ada kekhawatiran didikte ketum (ketua umum parpol), nggak ada itu. Karena ketum sendiri, seperti Bu Mega mengimbau nggak bisa dikte. Karena (Megawati) menghormati hak prerogratif itu," katanya.

Apa yang dijelaskan oleh Eva Sundari tentu saja menjadi harapan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kendati kekhawatiran akan adanya intervensi elit politik apalagi tersanderanya seorang Jokowi tetap menjadi kewaspadaan untuk mengawal sang presiden dalam memimpin pembangunan negeri ini lima tahun kedepan.

Pengalaman lima tahun memimpin Indonesia dengan segala hasil karya serta kinerja yang penuh kontroversi, tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri skala internasional, harusnya menjadi modal bagi seorang Jokowi untuk memulai memimpin pada periode kedua ini. Pun dalam menyusun kabinet kerjanya, memilih orang yang tepat di posisi yang tepat dan di waktu yang tepat tidak lagi menjadi hal yang sulit bagi seorang Presiden Jokowi.

Masyarakat harus ikut mengawal dengan menguji keputusan Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Menjadi orang nomor satu di negeri ini, menjadi RI-1 tentu saja merupakan hasil kerja dan hasil keringat dari para parpol pendukung yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga proporsi 45 bandimg 55%, sebuah formulasi menarik yang sangat elegan bagi pemerintahan Jokowi 5 tahun kedepan. 

Betul sekali, utusan dan wakil dari Parpol 45% akan lebih hebat lagi kalau mereka juga memiliki latar belakang profesional  sehingga menjadi kekuatan dalam kabinet kerja Jokowi.

Semua spekalusi politik, segala kepentingan yang terus didomblengkan dalam tubuh kabinet, dan semua perbedaan tajam di tengah publik paska Pemilu 2019 akan terjawab dalam susunan kabinet kerja jilid II dari Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin yang akan diumumkan segera setelah pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

Mari kita bersama-sama mengawalnya demi Indonesia yang lebih baik dan lebih maju 5 tahun kedepan.

YupG. 20 Oktober 2019