I.
Sebaiknya saat ini, di hari terakhir bulan September dan sebelum memasuki bulan Oktober, seluruh warga negeri ini harus berhenti sejenak menundukkan kepala. Berdoa atas korban-korban jiwa yang sudah berjatuhan selama beberapa hari terakhir ini.
Kita berduka bersama dengan keluarga-keluarga yang ada 33 orang meninggal di Wamena Papua akibat kerusuhan yang terjadi. Kita juga berduka bersama dengan puluhan korban jiwa akibat gempa bumi yang memporakporandakan Ambon pada minggu yang lalu. Dan negeri ini berduka atas jatuhnya korban jiwa dua orang mahasiswa di Kendari sebagai akibat dari demo dan bentrok yang terjadi.
Suhu menjadi sangat tinggi dan panas. Bukan saja karena hujan sudah lama tidak turun di sejumlah kota seperti Jakarta. Tetapi juga karena panasnya suhu politik di negeri ini, yang sedang "memperebutkan" sesuatu "kekuasaan" atau "hak dan kewenangan" dan atau yang lain. Sedemikian kencang sehingga muncul konflik karena saling mengklaim.
Suka atau tidak suka, Senayan menjadi poros panas suhu politik di negeri ini, terutama sejak hak inisitif DPR untuk merevisi UU KPK dan terus berlanjut pada sejumlah RUU yang harusnya ditargetkan disahkan hari ini sebelum Anggota Dewan periode 2014-2019 lengser.
Memang wilayah Senayan, tempat bermukimnya para wakil rakyat menjadi sumber panasnya suhu politik yang lalu menyebar keseluruh pelosok negeri ini. Dan saking panasnya, dia memang "membakar" apa saja yang diterjangnya.
II.
Hari ini diberitakan kalau Presiden Jokowi secara khusus menyampaikan belangsukawa atas meninggal dunia 33 orang warga Wamena di Papua, seperti diberitakan oleh Kompas.com.
Presiden Joko Widodo mengucapkan belasungkawa atas kerusuhan yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia di Wamena, Papua. "Saya ucapkan duka mendalam meninggalnya korban di Wamena, 33 meninggal," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).
Duka mendalam kita sebagai bagian dari Nusantara ini ketika 33 orang warga Papua ini harus meninggal karena kerusuhan. Di mana kerusuhan di tanah Papua ini sudah pecah sejak Agustus yang lalu ketika kata-kata rasis menjadi trigger meluasnya kerusuhan dan menyerempet kemana-mana.
Kendati diakui oleh Presiden kalau kerusuhan disana menjadi meluas akibat KKB yang turun gunung dan melakukan pembakaran. Tetapi juga tidak terlepas dari adanya unjuk rasa sebelumnya karena dipicu oleh perkataan seorang guru yang bernada rasis pada siswanya.
Kita berduka bersama dengan anak-anak bangsa di Papua, ketika isu tentang Papua ini menjadi "komoditi" internasional yang digerakkan dengan terencana, seperti yang dicurigai dilakukan oleh tokoh Beny Wenda sebagai tokoh dibalik kerusuhan di tanah Papua.
Hal ini terkonfirmasi ketika kehadirannya beberapa hari yang lalu di Sidang Umum PBB terkait HAM dengan target meminta Dewan PBB tentang HAM untuk meninjau Papua tentang pelanggaran HAM yang dilaporkannya. Walaupun ini tidak mendapat angin dari PBB tetapi tetap menjadi kerisauan bagi Indonesia tentang eksistensi Papua ini.
Sebab sangat mungkin, dengan 33 orang meninggal dunia ini, akan menjadi kapitalisasi berita atau asset Benny Wenda untuk membuktikan dugaan pelanggaan HAM di tanah Papua. Seperti yang dicurigai oleh Kapolri sendiri, bahwa semua gerakan kerusuhan di Papua merupakan skenario menuju Sidang Tahunan Dewan PBB itu.
III.
Bencana gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo yang melanda Kota Ambon dan menelan korban jiwa serta kehancuran sejumlah bangunan tetapi menjadi duka yang mendalam bagi Indonesia.
Walaupun harus diakui bahwa berita tentang bencana gempa di kota Ambon ini memang "kalah" bersaing dengan berita-berita demo mahasiswa seluruh Indonesia, yang berakibat kerusuhan dan bentrok sehingga menelon korban luka, bahkan meninggal di Kendari.
Detik.com memberitakan bagaimana kota Ambon yang merupakan area terkena dampak gempa yang terjadi pada Kamis 26 Septermber 2019 yang lalu.
"Data Pusdalops BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Maluku per hari ini (29/9) mencatat 10 korban meninggal dunia dan 31 luka-luka. Sementara itu, total korban meninggal dunia dari tiga Kabupaten di Provinsi Maluku berjumlah 30 orang. Korban tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 14 orang, Kota Ambon 10 dan Seram Bagian Barat (SBB) 6. Sedangkan korban luka-luka, total jumlah mencapai 156 orang dengan rincian Maluku tengah 108, Kota Ambon 31 dan SBB 17," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/9/2019).
Kendati Indonesia menjadi langganannya gempa selama dua puluhan tahun terakhir ini, tetapi bagaimanapun bangsa ini menghadapi ujian terhadap sensitivitas kemanusiaan yang ada.
Siapapun yang berada dalam posisi menjadi korban sungguh memilukan. Hidup terasa seperti tiada arti dan guna ketika mengalami kehancuran, korban jiwa, rumah hancur dan hidup terasa berakhir adanya.
Sesungguhnya, inilah duka yang harus direspon oleh bangsa dan negeri ini. Kalau perlu mari berhenti sejenak dari hiruk pikuk dinamika dan panasnya suhu politik dari senayan. Dan menengadah tangan bersama ke atas memohon pengampunan dan petolongan Tuhan yang maha kuasa.
Syukur-syukur masih sempat menyisihkan bantuan dukungan bagi kebutuhan para korban bencana gempa disana ketimbang terus berkonflik hanya demi kekuasaan dan kenikmatan diri sendiri. Disinilah sesungguhnya, kepekaan sesama anak bangsa republik ini diuji dan ditantang.
"Pascagempa juga menyebabkan terjadinya pengungsian warga. Mereka yang mengungsi berjumlah 244.780 orang, dengan rincian SBB 109.661 orang, Maluku Tengah 108.000 orang, dan Kota Ambon 27.119.
Sementara data kerusakan rumah masih terus dilakukan; data rumah rusak di Kota Ambon berjumlah 374 unit dengan rincian 173 rusak ringan (RR), 74 rusak sedang (RS), dan 74 rusak berat (RB). Kerusakan rumah wilayah SBB mencakup 31 RR, 163 RS, dan 106 RB," ujar Agus.
"Wali Kota Ambon menetapkan masa tanggap darurat pascagempa selama 14 hari, terhitung sejak 26 September 2019 hingga 9 Oktober 2019. Kota Ambon menjadi salah satu wilayah terdampak karena gempa M 6,5 yang terjadi pada Kamis (26/5/2019) lalu," lanjut Agus.
III.
Agenda-agenda politik di negeri ini masih terus belanjut, dan akan memuncak pada 20 Oktober 2019 saat Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik untuk periode 2019-2024. Dan didahului dengan pelantikan para anggota legislatif untuk periode yang sama, baik DPR, MPR, dan DPD.
Menarik untuk mempertanyakan, bagaimana bangsa ini memaknai momen politik ini ditengah-tengah duka yang sedang terjadi di Papua, Ambon, Kendari, dan tempat-tempat lainnya?
Tantangan dan ujian ini perlu dilihat, dirasakan dan diimplementasikan oleh para "Calon Negarawan" yang akan bermukim di wilayah Senayan selama 5 tahun ke depan. Pun Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan semua jajaran petingginya.
Duka Papua, duka Ambon dan juga duka Indonesia. Harus ada sebuah gerakan sederhana dan tetapi menyentuh langsung keberadaan kebersamaan anak negeri ini dalam mensikapi duka yang sedang terjadi. Dan mungkin akan terus terjadi dengan fenomena lainnya.
Para anggota legislatif yang beruntung untuk lima tahun kedepan menjadi pahlawan bagi negeri ini dalam memajukan kehidupan masyarakat dalam segala hal. Harusnya saat-saat ini ditantang dan diuji untuk memberikan sikap yang menjadi kunci keberhasilan bangsa ini lima tahun ke depan.
Maksudnya adalah negeri ini tidak bisa dibangun dan dijalankan dengan seorang diri, sekelompok parpol atau kelompok saja, tetapi harus dalam derap bersama-sama yang eksis dengan segala keberagaman yang ada di seluruh bumi nusantara Indonesia ini.
Biasanya yang mempersatukan itu hanya dua kejadian ekstrem saja, yaitu ketika sedang senang atau ketika sedang berduka.
Kali ini menjadi menyatu antara senang dan duka. Pelantikan anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden adalah suasana suka dan kegembiraan. Tetapi Papua, Ambon dan Kendari adalah suasana sedang berduka.
Mari bersama berduka dengan Papua, Ambon, Kendari dan Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
