Sidang paripurna terakhir sudah mereka gelar pada 27 September 2019 sebagai penanda bahwa periode pekerjaan mereka 2014-2019 sudah berakhir dan akan segera digantikan oleh DPR RI periode baru, 2019-2024.Â
Disana ada yang harus segera meninggalkan Senayan sebagai markas besar para anggota dewan wakil rakyat dalam ikut menjaga dan mengelola negeri ini. Tetapi ada juga sejumlah yang "beruntung" melanjutkan pada periode berikutnya. Ada yang periode kedua kali, bahkan ada yang periode ketiga dan keempat kali.
Pertanyaan yang sangat baik diajukan pada transisi keanggotaan DPR ini, karena pada 1 Oktober 2019 akan segera dilantik anggota DPR yang baru, apa yang diwariskan oleh DPR periode 2014-2019?
Jawaban adalah sangat banyak! Lima tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah perjalanan bangsa dan negara seperti Indonesia ini, yang baik, maupun yang buruk.
Periode DPR 2014-2019 memiliki bobot makna yang bersejarah ketimbang lima tahun sebelumnya. Karena periode 2014-2019 ini merupakan masa Presiden RI ke 7 memerintah. Dan bukan sembarang Presiden, sebab Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, merupakan RI-1 yang sangat kontroversial.
Kehadiran Jokowi sebagai penguasa nomor satu di Indonesia menjadi kontroversi dalam segala hal. Tidak saja karena dia dari sipil, latar belakangnya sebagai tukang mebel, dari keluarga sederhana, penampilan yang sering disebut "ndesa", bahkan keluarganya yang nyaris semuanya tampil sangat sederhana. Sangat jauh dari profil seorang Presiden yang selama ini selalu dari latar belakang yang serba wah..!
Periode kepemimpinan Jokowi juga menjadi kontroversi di kalangan anggota DPR karena gaya protokol serta gaya kerja serta kepemimpinan yang ditampilkan juga nyaris "melawan arus" yang selama ini terbiasa di republik ini dari presiden RI pertama hingga ke enam.Â
Jokowi yang seakan kerja dan bekerja dalam diam, sering membuat lembaga legislatif sulit menduga langkah berikut dari seorang Jokowi. Dan nampaknya itulah yang menyelamatkan Jokowi dalam banyak hal perangkap politik yang sering tampil sangat "sadis" nan "brutal" dari para legislatif di Senayan.
Bagi saya, kinerja yang menggembirakan dari anggota DPR selama lima tahun terakhir, tidak ada yang perlu dicatat secara monumental. Sebab, mereka lebih banyak menciptakan "huru hara politik" ketimbang bersinergis dengan Jokowi sebagai komandan dalam eksekusi pembangunan Indonesia yang lebih maju dan baik.
Inilah beberapa catatan saya sebagai legasi atau warisan DPR 2014-2019 bagi negeri ini, khususnya satu periode yang akan datang.
Satu, keberadaan mereka telah memperlengkapi dan memungkinkan mekanisme berbangsa dan bernegara sesuai dengan hukum tata negara telah berjalan dengan baik.Â
Terlepas dari banyak kekurangan yang terjadi, tetapi tanpa lembaga DPR tentu saja ini menjadi masalah besar tidak berjalannya mekanisme kenegaraan di Indonesia.Â
Kedua, kemampuan DPR merealisasikan target kerja selama 5 tahun menjadi pelajaran mahal bagi DPR berikut agar memperbaiki manajemen kerja Dewan ini.Â
Sebab target legasi dalam prolegnas yang hanya diselesaikan dengan sedikit UU tidak boleh lagi terjadi. Sebab, target legasi dalam Prolegnas itu merupakan kebutuhan utama bagi pembangunan masa depan yang lebih baik, cepat dan kompetitif.
Ketiga, banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam berbagai pelanggaran korupsi sungguh sangat disayangkan. Perilaku koruptif yang terjadi terutama yang terkena OTT KPK menjadi indikasi yang sangat kuat lemahnya budaya antirasuah di dalam tubuh DPR itu sendiri.Â
Artinya, ini warisan berharga agar DPR periode berikut mengantisipasi secara proaktif dengan membangun budaya DPR yang kuat untuk tidak berkorupsi.
Keempat, Pimpinan DPR selama periode ini nyaris tidak memberikan kesejukan bagi negeri ini. Tidak saja karena kontroversial orang-orangnya di dalam yang mewakili partainya, tetapi juga karena Ketua DPR terlibat dua kali penyimpangan yang sangat melukai lembaga yang sangat dihormati itu.Â
Anehnya lagi, ketika isu dan masalah "Papa minta saham" sehingga harus lengser dari jabatan ketua, eh, ulang lagi dengan kasus e-ktp yang tergolong mega-korupsi itu.
Kelima, periode DPR 2014-2019 diakhiri dan ditutup dengan tidak baik, tidak etis dan sangat mencederai negeri ini.Â
Pasalnya adalah DPR ini memaksakan kehendaknya untuk mengesahkan sejumlah RUU yang masih sangat mentah dan akibatnya adalah demo demi demo yang memakan banyak korban. Ini warisan sangat berharga yang tidak perlu ditiru  oleh periode DPR berikut.Â
Terutama hak inisiatif DPR terkait revisi UU KPK yang banyak publik melihat sebagai "biang kerok" munculnya demo beberapa hari terakhir ini.
Semoga DPR periode 2019-2024 yang akan segera dilantik dan mulai bekerja pada 1 oktober 2019 mampu menjadi pengawal proses pembangunan Indonesia lima tahun kedepan. Menjadi sparing partner pemerintah untuk mendorong kemajuan dalam segala bidang. Terutama menjaga Indonesia sebagai NKRIÂ
Yupiter Gulo, 28 September 2019