Ketika Menkumham Salahkan Ketidaktahuan Masyarakat

Penjelasan sang menteri yang beredar luas, ditanggapi dengan sisi negatif yang menyakitkan. Bahwa dengan pernyataan itu, seakan-akan mahasiswa ini goblok karena memprotes dan memperjuangkan sesuatu yang tidak diketahui dahulu. Dan tentu itu sangat memalukan.

Sosialisasi Produk Kebijakan
Berkaca dari kejadian yang hingga saat ini terus berlanjut. Setiap ada pengesahan RUU menjadi UU muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Ujung-ujungnya saling menyalahkan. Lalu ketika tidak ada titik temu, lari ke demo dan demo. Situasi chaos karena banyak yang menunggangi. Konflik terjadi di tengah masyarakat.

Seorang teman senior mengatakan setengah protes di sebuah group media sosial, kita setuju dengan Pak Menkumham, tetapi kita jangan disalahkan dong, apalagi kita dianggap goblok. Itu tidak benar, seakan hanya dia aja yang benar di sana. Padahal masyarakat tidak pernah disosialisasikan barang itu.

Jadi, kuncinya adalah komunikasi politik yang dibangun dan dikelola oleh lembaga legislatif dan juga eksekutif melalui kantor-kantor kementerian. Harus diakui bahwa komunikasi politik di negeri ini sangat jelek dan tidak efektif. Sebab selalu saja menuai pro dan kontra setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Harusnya, diantisipasi semuanya, agar tidak menciptakan kegaduhan yang tidak produktif. Bisa saja, di dapur legislatif dan eksekutif sudah tuntas, tetapi di masyarakat belum tersosialisasi sebelum disahkan.

Memang agak lucu juga ketiga Sang Menkumham mengatakan bahwa tidak mungkin harus menjelaskan kepada sekitar 265 juta rakyat Indonesia tentang sebuah RUU. Memang itu tidak betul, dan siapa juga yang menuruh sang menteri datangi satu persatu warga negeri ini menjelaskan RUU KUHP misalnya. Pasti ada cara yang bisa menolong, daripada seperti sekarang ini, masyarakat pada protes semua.

Perlu perbaikan dan penataan yang profesional komunikasi politik agar ke depan republik ini tidak habis waktu dan energinya hanya menanggapi demo dan demo.

YupG. 25 September 2019