Yang Ditakutkan Jokowi Jika Menolak Revisi UU KPK

Apakah benar mitos tentang 13 itu angka sial? Dan bertepatan dengan hari Jumat kliwon (?) yang seakan mitos kesialan di hari ini Jumat tanggal 13 September menjadi benar-benar memiliki pesan mistis terkait dengan hiruk pikuk revisi UU KPK yang akhirnya disetujui oleh penguasa nomor satu di negeri ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Kompasianer Leya Cattleya menyebutnya sebagai "Mitos "Jumat Tanggal 13" dan KPK yang Ketiban Sial"

Sepanjang hari ini, percakapan di group WA nyaris mengalahkan dan menghilangkan berita tentang meninggalnya Presiden RI ketiga Prof BJ Habibie yang sampai semalam masih menduduki top viral di hampir semua media sosial dan media daring.

Bentrokan yang terjadi di depan gedung merah putih, gedung kebanggaan KPK sebagai simbol kegagahan negeri ini melawan praktek penyimpangan perilaku korupsi di wilayah nusantara ini, sungguh memilukan. 

Sebab yang berhadap-hadapan adalah juga anak-anak bangsa ini. Antara yang menolak revisi UU KPK dengan sekelompok massa pendemo yang nampaknya "agak brutal" dan menamakan diri membela revisi UU KPK serta membela Capim KPK yang baru semalam dipilih oleh Komisi di DPR RI.

Tanpa mempersoalkan siapa yang memulai, dan darimana asal berbagai bentrok di depan kantor lembaga anti rasuah ini, tetapi fakta yang berbicara bahwa disana ada konflik antara yang setuju dan tidak setuju dengan revisi UU KPK.

Pertanyaan yang paling banyak menyeruak di kalangan diskusi media sosial adalah mengapa Jokowi lemah, menyerah, dan tidak tegas dan berani mengambil sikap tentang revisi UU KPK itu? Sebab, sesungguhnya Jokowi menyetujui revisi UU KPK yang sudah diajukan oleh DPR sebagai hak inisiatif DPR.

Betul sekali memang ada 4 poin yang tegas di tolak oleh Presiden Jokowi dari usulan revisi UU KPK itu. Tetapi apa bedanya kalau Jokowi mengatakan menolak revisi itu kalau memang keempat poin itu adalah kunci, kritis dan krusial bagi eksistensi masa depan kejayaan lembaga ini.

Sangat bisa sekali seorang Jokowi mengatakan bahwa dengan ke empat poin itu, sangat penting, dan yang lain tidak penting, maka usulan revisi UU KPK saya tolak dan lebih baik jangan di bahas lagi.

Kalau ini yang dilakukan oleh Jokowi sebagai RI-1, maka dipastikan situasi akan relatif damai dan konflik tidak akan ada. Tetapi karena itu tidak dilakukan maka benih dan potensi konflik ke depan di tengah-tengah publik sudah dibenihkan dan dia akan terus membesar dan membesar.

Akhirnya diskusi yang marak di kalangan media sosial bermuara pada pertanyaan kunci, apa sesungguhnya yang ditakutkan oleh seorang Jokowi bila menolak revisi UU KPK itu?

Ada beberapa pemikiran yang muncul di kalangan publik, antara lain:

Satu, Jokowi mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa dari kelompok pendukungnya sendiri, khususnya yang bersemayam di senayan sana. Karena keenam orang anggota legislatif yang menginisiasi usulan revisi UU KPK berasal dari partai pendukung sang Presiden. 

Dan untuk tidak berkonfrontasi maka PakDe akhirnya berkompromi dengan menyetujui revisi tetapi menolak 4 poin. Ini juga sama saja menyetujui revisi UU KPK. Tidak seperti presiden sebelumnya "menolak revisi UU KPK" dan berpikir masih ada yang lebih penting dari itu.

Kedua, ada pemikiran yang sangat kuat bahwa ternyata beban pemikiran Jokowi sangatlah banyak sehingga dia tidak mau diganggu oleh hal-hal seperti ini, revisi UU KPK. 

Beliau selalu beralasan bahwa itu kawasan atau domain dari legislatif. Pemikiran ini juga sangat disayangkan, karena bukan soal banyak beban atau tidak, tetapi ini adalah concern yang sangat kritis tentang masa depan bangsa dan pembangunan negeri ini.

Ketiga, sejumlah pemikiran publik yang menyimpulkan bahwa ternyata seorang Jokowi tidak sekuat dan se tegar yang dibayangkan dan diharapkan oleh publik. 

Kalau pemikiran ini benar, dipastikan langkah-langkah Jokowi kedepan akan penuh keraguan dari publik apakah masih tegar dan kuat menghadapi berbagai goncangan dan terpaan badai yang semakin mengganas kedepan. 

Ini tentu berita yang tidak terlalu baik buat pemerintahan Jokowi untuk periode keduanya.

Mana yang paling mendominasi ketakutan Jokowi dari ketiga pemikiran diatas bila dia menolak revisi UU KPK ini? 

Akan tampak dalam sebulan kedepan ini, terutama saat-saat puncak untuk menetapakan dan mengumumkan siapa saja yang akan masuk dalam jajaran Kabinet Kerja Jilid II Jokowi - M'ruf Amin untuk periode kepemimpinan mereka 2109-2024.

Semoga keduanya tetap sehat dan kuat, dan tentu saja publik mengharapkan akan ada hidden agenda besar Jokowi yang akan memberikan kejutan bagi masa depan yang lebih baik dan maju buat Indonesia.

YupG. 134 September 2019.