Cita-cita besar dari sang Gubernur Maluku agar sebagian besar pengelolaan dan hasil dari laut Maluku yang sangat kaya dengan ikan dan isi lautnya, dikelola untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan rakyat Maluku. Seperti melibatkan sumberdaya manusia dari masyarakat Maluku, kemudian juga pembagian hasil laut yang harus lebih signifikan bagi masyarakat Maluku. Pun dalam penganggaran yang lebih signifikan untuk pengelolaan yang lebih optimal.
Kendati sudah ada panduan dalam memimpin suatu daerah, namun kemajuan suatu provinsi dan sejumlah kabupaten dan kota di dalamnya tetap sangat tergantung dari Gaya Kepemimpinan yang dipertontonkan oleh Sang Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayahnya.
Memang sudah bukan jamannya lagi untuk memaksakan kehendak, tetapi bagaimana agar semua potensi sumberdaya yang dimiliki daerah dapat terangkat, terakomodir dan mencapai hasil yang optimal bagi kepentingan masyarakat daerah itu.
Oleh karenanya, maka sensitifitas dari Sang Gubernur untuk mengakomodir semua local wisdom menjadi kekuatan untuk menyatukan semua sumber daya yang dimiliki.
Kasus wacana wisata halal di Danau Toba oleh Gubernur Sumut, sangat tidak wise dan tidak bijak. Sebab walaupun Sang Gubernur tidak mempunyai maksud tidak baik, tetapi rakyat menerima dengan pesan yang berbeda.
Sekarang dituding sebagai hoaks dan sebagainya, tetapi fakta di lapangan memperlihatkan penolakan yang cenderung membelah publik menjadi berhadap-hadapan, dipastikan wacana itu terlalu mentah untuk diwacanakan ditengah publik.
Seorang Gubernur harusnya memiliki filter berlapis sebelum sebuah wacana di lempar ditengah masyarakatnya sendiri. Kalau tidak, maka yang dituai adalah badai. Dan badai itu pasti cenderung merusak daripada membangun !
Memang kedau Gubernur ini menarik untuk terus dicermati !
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
