Sebab, bila salah melangkah sangat mungkin akan terjadi bentrok dan akan jatuh korban. Bila ini yang terjadi, maka kasus kerusuhan Papua akan menjadi konsumsi internasional.
Mengikuti berbagai pemberitaan di luar negeri, harus diakui bahwa isu tentang Papua masih sangat seksi dan sensitif karena ada banyak kepentingan "bisnis" yang tidak bisa dihindari.
Kesan lambatnya reaksi pemerintahan Jokowi untuk datang ke Papua, sesungguhnya menjadi pintu masuk yang sangat baik untuk meredam nafsu massa yang berdemo untuk tidak reaktif. Istilah jalannya tidak terpancing untuk bentrok lagi antara aparat dengan massa yang berdemo.
Kecurigaan publik adanya penunggang gelap, atau meminjam istilah Jokowi saat diwawancarai oleh kompas TV adanya yang memboncengi isu Papua ini, tidak bisa dihindari. Dan nampaknya, dengan dinamika yang sedang terjadi, semakin nampak siapa-siapa gerangan yang ada dibalik kasus ini.
Langkah pemerintahan Jokowi untuk bertemu dengan semua tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat hari ini, dan diteruskan oleh konperensi pers yang dipimpin langsung oleh Menkopolhukam, Wiranto menjadi penyejuk dan peredam awal semua kerusuhan yang terjadi.
Ada sinyal cukup jelas dan kuat bahwa pemerintah sangat memahami skenario yang sedang terjadi di Papua. Paling tidak menjelang agenda nasional tanggal 20 Oktober 2019, yaitu saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 terpilih, maka setiap peluang akan digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sangat tidak nyaman dengan semua gebrakan yang dilakukan oleh Jokowi.
Apakah kelompok kepentingan yang sedang bermain, menunggangi, memboncengi dan sebagai penumpang gelap pada isu Papua akan menampak diri? Mari kita saksikan hari-hari kedepan ini.
YupG. 20 Agustus 2019
