Pemilu Serentak 2019 sebagai Ujian Demokrasi, Luluskah Indonesia?

Mahfud MD: Pak Habibie Pesan, Pemilu Jangan Bikin Mundur Demokrasi

Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 2019 dipastikan akan mencapai puncaknya pada hari Rabu 22 Mei 2019, ketika Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil akhir dari perhitungan suara atau real count yang sudah berjalan sebulan lebih, yang penuh dengan ketegangan dan hiruk pikuk.

Pesan yang disampaikan oleh BJ Habibie, Presiden ketiga Indonesia ini memberikan kesejukan dan kedamaian yang sangat mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang berada dalam puncak ketegangan menunggu hasil akhir dari KPU, tentang RI-1 untuk lima tahun kedepan.

"Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan dan menerima hasil pemilihan umum serentak yang akan diumumkan pada 22 Mei mendatang," kata Habibie melalui akun YouTube The Habibie Center, Minggu (19/5/2019).

Pesan dari Habibie ini menjadi sangat penting untuk di catat, karena sangat konsisten untuk menjaga dan mengingatkan semua pihak agar proses demokrasi yang sedang di kelola sejak reformasi tahun 1998 harus di jaga oleh semua pihak. Ada harga dimasa lalu yang sangat mahal sudah dibayar oleh bangsa ini agar menjadi baik dan maju setelah 32 tahun berada dalam rezim Orde Baru yang dikenal tidak demokratis.

Di awal bulan Mei 2019 yang lalu, tokoh-tokoh kedua kubu Capres menghadap BJ Habibie dan sepakat untuk mengawal hasil Pemilu serentak ini, kalah atau menang, agar di proses sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Prof Mahfud MD mengingatkan pesan Prof BJ Habibie agar Pemilu serentak 2019 jangan membuat mundurnya demokrasi di Indonesia yang sudah diperjuangkan dengan susah payah.

"Pak Habibie membangun demokrasi dibuka dengan selebar-lebarnya dan kita maju selama 20 tahun terakhir ini oleh sebab itu pemilu yang sekarang ini supaya tidak membawa mundur lagi kemajuan kita di bidang demokrasi,"

Ujian Demokrasi

Memahami jiwa dari pesan kunci dari BJ Habibie berarti merefleksikan kembali perjalanan bangsa ini sejak merdeka dan di kontrol habis-habisan di bawah rezim orde baru. Dan kesimpulannya adalah negeri ini harus dibangun dengan cara yang demokratis, dan menjauhkan diri dari gaya otoriter.

Penyelenggaraan Pemilu beberapa kali sejak reformasi tahun 1998, harusnya sudah memadai sebagai pengalaman untuk mengawal pemilu yang serentak 2019 ini. Waktu 20 tahun menikmati "kebebasan" atau udara demokrasi meneguhkan sikap bangsa ini bahwa jangan kembali lagi ke rezim otoriter.

Dewasa berdemokrasi bagi Indonesia yang memiliki populasi 269 jutaan ini tentu tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan saja. Apalagi ditengah-tengah kemajemukan yang sangat tinggi, menjadi potensi yang sangat mudah disulut menjadi sumber konflik dan pertikaian.

Pengalamana yang menyakitkan selama rezim Orde Baru, sangat mungkin menjadi pendorong mengapa demokrasi diawal reformasi menjadi sangat kuat. Sehingga penyelenggaraan Pemilu dari period eke periode boleh dikatakan sukses adanya. Sehingga ketika Indonesia mampu menyelenggarakan Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, lalu republik dianggap sebagai sebuah negara demokrasi terbesar di dunia.

Betul sekali, karena tidak mudahlah untuk melakukan pemilu diseluruh wilayah Indonesia yang tersebar dengan geografi yang sangat sulit. Tetapi inilah buktinya, yaitu semua mampu memilih Presiden ke 7, ke 6, ke 5, dan ke 4 secara langsung oleh rakyat.

Artinya apa, selama berkontestasi dan berkompetisi melalui kampanye seluruh Indonesia, dilapangan semua rakyat berhadap-hadapan. Tetapi diakhir ketika hasilnya diumumkan semua menerima dengan legowo dan damai serta sejuk adanya.

Saya pikir, inilah jiwa pesan dari Presiden RI ke-3 itu BJ Habibie untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya dua kubu Capres 01 dan 02.

Saat-saat ini dan menjelang dua hari kedepan, masyarakat republik ini sedang berada dalam ujian yang sangat penting, yaitu ujian tentang demokrasi bagi Indonesia itu sendiri. Sebagai ujian akan menentukan apakah rakyat ini dinyatakan lulus atau harus mengulang kembali ujiannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ketegangan benar-benar hadir ditengah-tengah masyarakat, terutama yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun kota-kota besar lainnya. Apalagi karena dari salah satu kubu Capres telah merencanakan aksi jalanan untuk menolak hasil pemilu serentak ini.

Menjadi kekuatiran masyarakat karena disana akan ada pengerahan massa yang besar. Dan dipastikan akan sangat rentan untuk disusupi, ditunggangi oleh berbagai kepentingan terhadap rencana aksi yang akan di gelar. Terutama aksi teror bom oleh kelompok jaringan JAD yang sudah ada sekitar 29 orang ditangkap oleh pihak keamanan.

Pemilu sebagai pesta demokrasi, sekaligus juga sebagai ujian terhadap demokrasi itu sendiri. Artinya, kualitas demokrasinya seperti apa, dan akan lulus pada level nilai berapa. Apakah mendapatkan nilai A sempurna, atau nilai B, atau nilai C, atau mungkin nilai E yaitu tidak lulus.

Hasil ujian sebagai feedback

Lagi-lagi kembali ke pesan negarawan seorang BJ Habibie menjadi dasar bagi kesejukan dan kedamaian yang harus dijaga oleh anak-anak bangsa negeri ini, yang cinta pada NKRI, Pancasila, UUD45 dan Bhineka Tunggal ika.

Tidak ada demokrasi yang langsung sempurna, dan mendapatkan nilai A sempurna. Butuh proses yang panjang dan upaya yang terus menerus untuk mengembangkan berabagi isntrumen penting agar demokrasi ini menjadi lebih berkualitas dari pemilu ke pemilu.

Lihat misalnya berbagai penyelewengan, kekurangan disana sini, bahkan kematian ratusan orang petugas KPPS dan yang jatuh sakit, merupakan feedback atau masukan balik bagi penyelenggaraan Pemilu berikut untuk diantisipasi secara profesional.

Terus menyalahkan semua orang terhadap berbagai kelemahan yang ada bukan menjadi cara yang baik untuk demokrasi yang berkualitas.

Penyelewengan yang muncul harus di proses secara hukum hingga hasil-hasil Pemilu yang tidak sesuai dengan koridor hukum harus dibawa ke meja MK itu sendiri.

"Dan beliau berpesan silakan laksanakan dengan sebaik-baiknya nanti tunggu KPU. KPU akan menentukan kalau ada ketidakberesan atau kecurangan sampaikan di sana. Kalau tidak puas lagi di situ nanti masih ada MK"

Memang harus diakui bahwa penyelenggaraan Pemilu kali ini yang serentak antara Pilpres dan Pileg membawa konsekuensi yang sangat luar biasa sehingga dianggap menjadi sangat rumit, melelahkan dan menjadi tidk maksimal hasil dari partisipasi pemilih.

Ini akan menjadi masukan yang sangat mahal dan berharga untuk disempurnakan bagi penyelenggaraan pemilu yang akan datang. 

Demikian juga dengan perangkat hukum, aturan yang dibutuhkan untuk membackup semua proses penyelenggaraan itu agar penyimpangan bisa diminimalkan.

Luluskah negeri ini dalam menuntaskan Pemilu serentak 2019 ?

Yupiter Gulo, 20 Mei 2019