Jadi, rasanya seperti menggada-ada kalau pertimbangan kenaikan gaji kepala daerah hanya supaya mereka jangan korupsi lagi. Ini tidak benar, karena mencederai keadilan publik di negeri ini.
Kepala Daerah melakukan korupsi bukan karena kaya atau miskin dari gaji. Tetapi ini sudah menyangkut moral, etika dan integritas publik yang mereka tidak sanggup menjaganya. Sehingga ketika mereka korupsi saat itulah sebetulnya mereka sudah segera harus turun dari jabatannya karena pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat saat mereka dipilih.
Ketika seorang kepala daerah melakukan korupsi, dan apalagi OTT oleh KPK, maka seluruh indikator kepemimpinan yang disyaratkan sama sekali hilang dan hancur tiada guna. Dan posisi sebagai kepala daerah harus dilepas sama sekali. Mereka tidak mampu menjaga dan tampil sebagai cerminan dan representasi dari publik terhadap semua nilai-nilai moral, etika, keagamaan dan integritas dan karenanya tidak layak lagi mempin.
Pertimbangan untuk menyesuaikan renumerasi bagi kepala daerah di Indonesia harus dicari alasan manajerial yang pas dan tidak mencederai keadailan dan kesopanan publik, ditengah tengah maraknya kaasus OTT oleh KPK yang sudah melebih angka 100 orang di republic ini.
Misalnya, dikembangkan sistem insentif yang lebih menarik dan menantang, dengan melihat kinerja dari si Kepala Daerah tertentu. Lakukan penilaian, misalnya dengan merit system, setiap periodik. Dan bagi kepala daerah yang berhasil diganjar atau diberikan insentife besar, misalnya 200 kali gaji setiap bulannnya. Angka ini sungguh berarti, dan juga menantang agar setiap kepala daerah berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Misalnya, Walikota Surabaya yang sangat berprestasi dalam mengelola kota buaya itu menjadi kota bersih dan teratur sehingga warganya sangat senang dan bangga. Lalu kepada walikotanya diberi insentif 200 x Gaji perbulannya. Demikian juga dengan kepala daerah lainnnya.
Sistem seperti ini akan menjadi adil dan publik merasa nyaman dan mendukung siapapun kepala daerah yang sukses. Tentu saja masih banyak cara-cara lain yang bisa dipikirkan dan dikembangkan.
Dalam dunia bisnis profesional, sudah lama dilakukan sistem pemberian kompensasi kepada CEO atau tenaga-tenaga pakar di perusahaan dengan cara membayar dalam bentuk insentif, bonus, traveling, saham, fasilistas proteksi, dan jaminan jaminan lainnya. Besarnya jauh melebihi dari gaji pokoknya. Bahkan sesungguhnya gaji pokok itu tidak berarti sama sekali dari sisi jumlahnya.
Oleh karenanya, pemerintah melalui Menteri Keuangan perlu mengkaji dan merenung ulang dasar pertimbangan menaikkan gaji kepala daerah itu hanya karena agar tidak korupsi, supaya keadilan publik tidak tercederai!
