Indonesia merupakan negara sasaran "empuk" bagi banyak ragam bentuk ancaman keamanan seperti terorisme, pembajakan, dan penyelundupan narkoba.
Membangun industri pertahanan yang mandiri sangatlah  penting bagi keberlangsungan pertahanan Indonesia karena peralatan militer pada umumnya mahal yang notabenenya menyedot anggaran negara. Di dalam APBN 2019 Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar Rp108,36triliun.
Industri Pertahanan yang mandiri juga penting untuk mengantisipasi adanya sebuah kebijakan diplomatis embargo dari negara lain. Berkembangnya industri pertahanan bakal memacu industri terkait lainnya seperti komponen mineral lainnya dalam industri ini.
Data yang diperoleh dari SIPRI (Stockholmd International Peace Research Institute) tentang pengeluaran militer negara-negara di dunia menunjukan Indoneia mengalokasikan dana yang cukup besar pada tahun 2018-2019.
Geopolitik kontemporer dewasa ini diwarnai oleh persaingan dan sekaligus kerjasama antar bangsa di bidang politik, ekonomi, militer juga budaya. Domain pada maritim merupakan salah satu wadah persaingan sekaligus kerjasama antar bangsa. Isu-isu keamanan maritim dan keamanan energi mewarnai geopolitik kontemporer.Â
Ketahanan nasional dan keamanan energi bagaikan dua sisi dari koin yang sama di mana satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya negara yang menekankan isu keamanan maritim sebagai bagian dari kepentingan nasional, demikian pula dengan isu keamanan.
 Sehingga senantiasa ada upaya untuk memperluas wilayah pengaruh tiaptiap bangsa yang jauh melampaui wilayah kedaulatannya dari berbagai sisi(politik,ekonomi,dsb)
Adanya grandstrategi dari Lembaga-lembaga terkait baik dari Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM serta Kementerian Perindustrian untuk menarasikan hal yang sama dalam subtantif dan karakter kebangsaan yang kuat. Sehingga Katalog import untuk bahan baku mineral(baja,nikel,tembaga) yang seharusnya dapat dimaksimalkan oleh para stakeholder untuk membangun smelter guna memenuhi kebutuhan bahan baku Industri Pertahanan (DMO) mineral sehingga memacu Industri Pertahanan dapat terlaksana.
Pemerintah Indonesia sebagai fasilitator kebijakan seharusnya mengharuskan para stakeholder untuk membangun smelter guna pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation)mineral serta penjaminan supply terkait bahan baku untuk Industri Perindustrian tersebut yang akan dituanagkan dalam kebijakan. Oleh karena itu penyelenggaraan Industri Pertahanan memerlukan sinergitas dan integritas segenap pemangku kepentingan diranah tersebut.
Upaya mewujudkan Penyelenggaraan Industri Pertahanan, memerlukan suatu penataan dan pengaturan yang dapat lebih menjembatani keserasian dalam memprioritaskan kepentingan pertahanan dan keamanan dengan kepentingan nasional lainnya.
Dengan menggunakan perangkat pengaturan yang tegas dan jelas, serta wujud pembangunan sistem industri yang sistematis dan teroganisir, efektivitas dan efisiensi pemberdayaan segenap kemampuan industri nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dapat ditingkatkan.
