Apa Urgensi Enam Tuntutan BEM SI 11 April?

Eskalasi aksi demonstrasi mahasiswa sejak 28 Maret, 8 April dan aksi lanjutan pada 11 April yang di pelopori oleh BEM SI,  di rasa pergerakan yang secara moral perlu dipertanyakan. Mengapa?

Ketika BEM SI membuat sebuah Gerakan massa, maka secara kajian, strategi dan aksi berikut seluruh resikonya, tidak hanya mereka yang perlu mengkonsolidasikan Gerakan massa terebut, tetapi harus semua, yaitu mengikut sertakan massa aksi beserta para calon peserta aksi.

Konsolidasi massa harus secara nyata di dahulukan bersamaan dengan pengumpulan ide-ide dari para massa, bentuknya adalah konsolidasi ide. Fungsi dari konsolidasi yang bersumber dari banyaknya ide atau gagasan para massa yang akan tumpah dijalan nantinya menghasilkan simplifikasi poin-poin tuntutan aksi.

Hal ini sudah seharusnya terjadi dahulu disetiap kampus, dengan mimbar bebas lah jalannya, Mimbar bebas di masing-masing kampus menjadi wadah bagi mereka untuk menguji ide atau tuntutan yang akan  mereka bawa kepada khalayak,  agar secara natural calon peserta aksil bersedia maujud dalam aksi massa. Begitu penting pengujian poin-poin tuntutan inilah menjadi dasar dari sebuah Gerakan,  dimulai dari Gerakan-gerakan kecil disetiap kampus, bertujuan lurus guna mengedukasi peserta aksi dan khususnya calon peserta aksi bahkan bakal calon peserta aksi. 

Rakyat kampus nantinya akan menilai, bisa tidaknya tuntutan yang mereka lemparkan itu diterima atau malah bahkan menyulut militansi mereka untuk turun aksi secara murni tanpa ikut-ikutan selfie.

Setelah militansi massa terbangunkan, rakyat kampus pun patutnya perlu dilatih dalam menghadapi resiko-resiko yang terjadi dilapangan guna mengurangi resiko korban aksi dan mengindari para provokasi, termasuk dilatih bagaimana menghadapi saat terjadi bentrokan.

Artinya, dengan tidak melakukan pelatihan pada aksi massa  yang kemudian berubah menjadi massa aksi, sedangkan bagi mereka yang tidak terbiasa melakukan aksi, lalu dibenturkan begitu saja dilapangan dengan segala resikonya. Dimanakah bentuk pertanggung jawaban moral nya Bung?, di negara manapun, mimbar bebas menjadi Gerakan awal, Gerakan mahasiswa. Tetap saja Ketika ada korban menjadi tanggung jawab negara, tetapi Ketika mereka turun tanpa dilatih, makin parah lah yang terjadi.

Apalagi ketika secara tiba-tiba sebuah Gerakan muncul, maka muncul pula pertanyaan, ini Gerakan siapa?, sebelumnya sunyi dan hening-hening saja di kampus.

Dirasa penting aksi kecil yang dimulai disetiap kampus, tidaklah cukup sekali, bahkan bisa dilakukan berkali-kali dengan tujuan mengedukasi, saat mereka keluar dari kampus, tidak hanya komando aksi yang tahu mengenai isi tuntutan, tetapi peserta aksi pun sudah sejelas-jelasnya mengetahui mengenai tuntutan yang mereka teriakkan. 

Agar kita juga teredukasi, berikut enam poin tuntutan aksi 11 april yang bisa jadi rujukan kita menilai, aksi mereka nanti

1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Perlu digaris bawahi, kita semua pasti sepakat bahwa mahasiswa sebagai saluran penyambung lidah rakyat, kita semua juga pasti berharap agar aparat tidak bertindak represif.

Urgensi dari enam poin tuntutan diatas dirasa ada yang layak dan ada yang tidak lagi layak untuk dibawa, mari coba kita perkuat argumetasinya.

Pertama, mengenai wacana Presiden Jokowi 3 periode atau wacana penundaan pemilu, perlu kita ketahui tidak hanya tiga Menteri dan tiga ketua umum parpol yang memulai wacana ini, dimulai oleh Amien Rais sejak tahun kemarin sekitar bulan September, kemudian muncul tanggapan dari PDI perjuangan yang dengan jelas langsung ditolak melalui kadernya yaitu Djarot Syaiful Hidayat, namun wacana tersebut terus bergulir hingga kini, ditambah ada tiga Lembaga survey yang merilis poll dengan hasil, masyarakat setuju wacana tersebut.

Mereka merasa, pernyataan Presiden Jokowi mengenai wacana tersebut masih abu-abu, nyatanya sudah jelas bahwa Presiden akan patuh terhadap konstitusi UUD 1945. Perlu kita pahami kembali, ada tiga pilar pemisah kekuasaan di Indonesia (Trias Politica). Presiden, berada di pilar eksekutif yang berarti presiden hanya menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh UU.

Kemudian, agar wacana tersebut tidak terjadi, harus dipastikan bahwa pilar legislative tidak merivisi Undang-undang khususnya mengenai masa jabatan presiden, kontraproduktif terlihat titik kumpul aksi mereka harusnya berada di Senayan  (DPR RI) bukan di Istana negara, jelas eksekutif tidak bisa berbuat apa-apa kalau bunyi UU berkata bahwa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode dengan masing-masing periode 5 tahun, begitu juga Presiden dapat diturunkan jika tetap saja melaksanakan tiga periode, karena bertentangan dengan Undang undang alias melawan hukum.

Presiden sudah jelas mengatakan tidak ada minat tiga periode dan mereka yang mau tiga periode adalah orang yang cari muka Jokowi bahkan sekarang muncul instruksi, Menteri pun dilarang oleh Presiden bicara mengenai perpanjangan masa jabatan.