Mohon tunggu...
Yuni Lia Wati
Yuni Lia Wati Mohon Tunggu... Akuntan - Universitas Dian Nusantara

Nama : Yuni Lia Wati Nim : 121211064 Jurusan : Akuntansi Fakultas : Bisnis dan Ilmu Sosial Nama Dosen : Prof. Dr. Apollo Daito, M.Si.Ak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Sebuah Investigasi, Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI )

3 Juli 2024   18:25 Diperbarui: 3 Juli 2024   18:25 323
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah serius yang menghancurkan fondasi kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi. Salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah selama krisis ekonomi 1997-1998. Dalam investigasi kasus-kasus korupsi yang kompleks seperti ini, teknik wawancara yang efektif sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari saksi dan tersangka. Salah satu teknik wawancara yang terbukti efektif adalah The Cognitive Interview yang dikembangkan oleh Fishe dan Geiselman pada tahun 1992. Artikel ini akan membahas penggunaan pendekatan 5W dan 1H (Who, What, When, Where, Why, dan How) dalam teknik The Cognitive Interview, khususnya dalam konteks investigasi kasus korupsi BLBI.

Pendekatan 5W dan 1H dalam Investigasi

Pendekatan 5W dan 1H adalah metode klasik dalam pengumpulan informasi yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk jurnalistik, riset, dan investigasi. Metode ini terdiri dari enam pertanyaan dasar yang membantu menggali informasi penting:

  1. Who (Siapa): Siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau masalah tersebut?
  2. What (Apa): Apa yang terjadi?
  3. When (Kapan): Kapan kejadian tersebut terjadi?
  4. Where (Di mana): Di mana kejadian tersebut berlangsung?
  5. Why (Mengapa): Mengapa kejadian tersebut terjadi?
  6. How (Bagaimana): Bagaimana kejadian tersebut berlangsung?

The Cognitive Interview

The Cognitive Interview (CI) adalah teknik wawancara yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan memori saksi dalam mengingat peristiwa. Dikembangkan oleh Ronald Fisher dan Edward Geiselman pada tahun 1992, CI didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi kognitif dan bertujuan untuk memaksimalkan informasi yang dapat diperoleh dari saksi tanpa mengarahkan atau mempengaruhi ingatan mereka. Teknik ini sangat relevan dalam investigasi kasus korupsi seperti BLBI, di mana detail-detail kecil bisa sangat penting.

CI terdiri dari beberapa komponen utama:

  1. Membangun Rapport: Pewawancara harus membangun hubungan baik dengan saksi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung.
  2. Recall Everything: Saksi diminta untuk mengingat semua detail, tanpa memedulikan relevansi langsungnya.
  3. Recreate the Context: Saksi diajak untuk membayangkan kembali konteks kejadian, termasuk lingkungan fisik dan emosional.
  4. Different Perspectives: Saksi diminta untuk menceritakan kejadian dari perspektif yang berbeda, seperti sudut pandang orang lain yang hadir.
  5. Different Order: Saksi diminta untuk mengingat kejadian dalam urutan yang berbeda, seperti mundur dari akhir ke awal.

Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah, bankir, hingga pengusaha. Skandal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan pemerintahan di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan menyelidiki kasus ini dengan pendekatan 5W+1H (Who, What, When, Where, Why, dan How) untuk memahami secara mendalam bagaimana skandal ini terjadi dan dampaknya terhadap bangsa.

Who: Siapa yang Terlibat?

Kasus BLBI melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Berikut beberapa tokoh utama yang terlibat dalam skandal ini:

  1. Pejabat Pemerintah: Beberapa pejabat tinggi di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) saat itu terlibat dalam pengeluaran BLBI. Nama-nama seperti mantan Menteri Keuangan, beberapa direktur Bank Indonesia, dan anggota dewan komisioner turut disebut-sebut dalam kasus ini. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan distribusi dana BLBI. Misalnya, pejabat seperti Syafruddin Arsyad Temenggung yang merupakan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah diadili karena perannya dalam kasus ini.
  2. Pengusaha dan Bankir: Para pengusaha dan bankir yang menerima bantuan likuiditas dari BI juga menjadi fokus investigasi. Mereka diduga menerima dana secara tidak sah dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk menyelamatkan bank mereka yang mengalami kesulitan likuiditas. Tokoh-tokoh seperti Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), dan beberapa pengusaha besar lainnya diduga menggunakan dana BLBI untuk membeli aset pribadi, mengamankan dana di luar negeri, dan menjalankan bisnis yang tidak terkait dengan penyelamatan bank mereka.
  3. Politikus: Selain pejabat pemerintah dan pengusaha, beberapa politikus juga diduga ikut bermain dalam proses pencairan dan penggunaan dana BLBI. Mereka berperan dalam memfasilitasi pengeluaran dana melalui lobi politik dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat. Politikus tersebut menggunakan pengaruh mereka untuk mempermudah pencairan dana BLBI dan memastikan bahwa kepentingan mereka dan rekan-rekan mereka terjaga.
  4. Institusi Keuangan dan Konsultan: Sejumlah institusi keuangan dan konsultan juga berperan dalam menyusun skema penggunaan dana BLBI. Mereka memberikan nasihat dan solusi keuangan yang ternyata digunakan untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil penyelewengan. Konsultan keuangan dan hukum yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan strategi investasi menjadi bagian dari jaringan yang membantu para pelaku untuk menutupi jejak penyelewengan dana.
  5. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN): BPPN adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani perbankan bermasalah selama krisis ekonomi. Beberapa pejabat di BPPN diduga ikut terlibat dalam praktik korupsi dengan memberikan kemudahan kepada bank-bank tertentu dalam memperoleh dana BLBI, serta gagal mengawasi penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun