TB 2 - Diskursus Gaya Kepemimpinan Visi Misi Semar pada Upaya Pencegahan Korupsi

Oleh karena itu seorang pemimpin dapat menunaikan tugas, tanggung jawab dan komitmennya kepada Memayu Hayuning Buwana sebagai bukti bahwa seorang pemimpin adalah rahmat bagi kehidupan dan alam semesta. Filosofi kebudayaan Jawa bersifat universal yang tercermin dan tercermin dalam tindakan  tokoh Semar dalam pertunjukan Wayang tradisional  yang menitikberatkan pada konsep kepemimpinan Jawa "Sakmadya" dan "Kesederhanaan". 

Dengan memahami dan menyadari pandangan hidup ini, masyarakat diajarkan untuk selalu mengingat kehidupannya, alam, lingkungan sosialnya, peka, waspada, dan sadar. Kebudayaan Jawa menawarkan strategi untuk melindungi kehidupan manusia dan lingkungan tanpa mengabaikan peran agama, pendidikan dan kepemimpinan sebagai pedoman dan teladan bagi setiap orang. Oleh karena itu, kebudayaan Jawa mampu mengambil hikmah dari seluruh unsur dasar filsafat Jawa yang sejajar dengan aspek pendidikan, budi pekerti, dan moralitas dalam kehidupan manusia. 

Dengan demikian, gaya kepemimpinan Semar dapat dijadikan tolak ukur pencegahan korupsi di Indonesia. Diharapkan pembaca yang berkeinginan menjadi seorang pemimpin dapat menerapkan perilaku atau tingkah laku yang dilaksanakan oleh Semar. Dengan begitu segala keputusan dan wewenang yang anda buat atau perancangannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

DAFTAR PUSTAKA

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., Djanggih, H., Hukum, F., & Gorontalo, U. (2019). PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 15.

Disampaikan, M., Konferensi, D., Daerah, K., Universitas, D. I., Yogyakarta, N., Universitas, K., Yogyakarta, N., Ikadbudi, D., & Rancage, D. A. N. Y. (2010). NILAI-NILAI ETIS KEPEMIMPINAN JAWA Oleh: Sutrisna Wibawa. 1--17.

Eliezar, D. (2016). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Budaya Jawa. 37(70), 66--72.

Izzati, A. (2016). Nilai-Nilai Konstruk Harmoni: Perspektif Tokoh Wayang Semar. 4, 261--275.

Sofhian, S. (2020). CAUSES AND CORUPTION PREVENTION: INDONESIA CASE PENYEBAB DAN PENCEGAHAN KORUPSI: KASUS INDONESIA. XIV, 65--76.